Perppu Pelonggaran Defisit untuk Corona akan Bebani APBN di Masa Depan
Oleh Rizky Alika, 4 April 2020
Perppu ini membuka kemungkinan peningkatan defisit APBN lebih 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2020-2022.
Berita Terkini APBN Indonesia - Berita Terbaru Hari ini
APBN
-
Tak Revisi APBN 2020, Pelonggaran Defisit akan Diatur dalam Perpres
Perpres akan menjelaskan rincian perubahan APBN yang diatur melalui Perppu tentang perubahan keuangan negara untuk menangani corona.
-
Sisi Minus Stimulus Rp 405 Triliun dalam Penanganan Virus Corona
Anggaran Rp 405 triliun untuk meredam pandemi Covid-19 bisa tak mempan menahan kejatuhan ekonomi. Penyebaran virus dan sasaran stimulus jadi kata kunci.
- Makro
Fokus Masalah Corona, DPR Tunda Bahas RUU Omnibus Law dan RAPBN 2021
- Makro
DPR: Realokasi Anggaran Penanganan Corona Harus Disertai APBN-P
-
2 Apr 2020
MakroAnggaran Jokowi Rp 405 Triliun untuk Melawan Corona Alokasi anggaran disiapkan untuk empat sektor, yakni bidang kesehatan, perlindungan sosial, insentif perpajakan, dan program pemulihan ekonomi.
-
1 Apr 2020
MakroMoody's Sebut Pelonggaran Defisit APBN Mampu Jaga Kepercayaan Investor Moody's menilai langkah pemerintah untuk melonggarkan defisit anggaran mampu mempertahankan kepercayaan investor.
-
1 Apr 2020
MakroDampak dan Risiko Defisit Anggaran hingga 5,07% untuk Atasi Corona Untuk membiayai penanganan pandemi corona, defisit anggaran akan naik menjadi 5% dari PDB selama tiga tahun.
-
-
1 Apr 2020
MakroBI Bantu Pembiayaan APBN dengan Beli Pandemic Bond di Pasar Perdana Hal ini juga untuk mencegah naiknya suku bunga SUN ketika pasar tidak mampu menyerap surat utang yang diterbitkan pemerintah.
-
1 Apr 2020
NasionalAda PP, Keppres, & Perppu untuk Atasi Corona, Bagaimana Pengaturannya? Jokowi kemarin mengeluarkan PP, Kepres, dan Perppu untuk atasi corona. Salah satu isinya, status PSBB hanya dapat diputuskan menteri kesehatan.
-
31 Mar 2020
MakroPerppu Penyelamatan Ekonomi, Defisit APBN Boleh di Atas 3% Hingga 2022 Presiden Joko Widodo menyebut defisit anggaran berpotensi mencapai 5,07% terhadap PDB akibat corona sehingga dibutuhkan Perppu relaksasi defisit APBN.
-
30 Mar 2020
MakroSerahkan LKPP 2019 Secara Virtual, Sri Mulyani Tekankan Akuntabilitas Sri Mulyani menegaskan, meskipun dalam kondisi yang luar biasa, pemerintah tetap berkomitmen mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
