Berita Terkini APBN Indonesia - Berita Terbaru Hari ini

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa tingginya beban kerja dan persiapan untuk APBN 2025 adalah alasan mengapa beliau sering menghindari pertanyaan wartawan.

Indonesia akan memulai penerapan Coretax System sebagai pembaruan sistem administrasi pajak pada 1 Januari 2025. Sistem ini digunakan untuk administrasi pajak di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan membahas soal permintaan tambahan anggaran dari kementerian/lembaga di Kabinet Merah Putih.

Pemerintah Indonesia menetapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% khusus untuk barang mewah, efektif mulai 1 Januari 2025, sebagaimana disetujui dalam UU HPP.

Menteri Keuangan Sri Mulyani akan terus menjaga defisit APBN meski ini cukup berat karena tekanan belanja yang cukup besar.

Perubahan APBN 2025 dilakukan seiring berubahnya formasi kementerian dan program kerja di pemerintahan baru.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran Rp 3,2 triliun untuk program pemeriksaan kesehatan gratis pada tahun 2025, sebagai upaya meningkatkan kesehatan masyarakat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan pendapatan negara Rp 3.005,1 triliun pada 2025, dengan strategi reformasi perpajakan dan penggunaan teknologi digital.

Presiden Prabowo Subianto fokus APBN 2025 terbesar untuk pendidikan, berbeda dengan AS dan India yang mengutamakan pertahanan. Hal ini sebagai upaya mengangkat ekonomi dan memerangi kemiskinan.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pencegahan kebocoran dalam APBN dan memastikan efisiensi anggaran untuk kesejahteraan rakyat pada penyerahan DIPA 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti bahwa Indonesia telah mencatat surplus perdagangan dalam 54 bulan terakhir hingga Oktober 2024, menunjukan ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan global.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan target pendapatan negara dari cukai minuman berpemanis di tahun 2025 dengan total penerimaan mencapai Rp 3,8 triliun, turun dari tahun sebelumnya.

Direktorat Jenderal Pajak memperkirakan tren positif penerimaan PPh pada 2025, sejalan dengan kebijakan baru yang diterbitkan dalam Perpres 201 Tahun 2024.

Oza Olavia dari LNSW menjelaskan strategi pengurangan dwelling time sebagai upaya efisiensi biaya logistik yang tinggi di Indonesia, berdampak pada sektor industri dan perekonomian.