Berita Terkini APBN Indonesia - Berita Terbaru Hari ini

utang pemerintah Indonesia mengalami kenaikan signifikan menjadi Rp 8.473,90 triliun dengan rasio utang terhadap PDB meningkat, meski masih di bawah batas aman yang ditetapkan undang-undang.

Perintah efisiensi belanja perjalanan dinas para pejabat dikeluarkan melalui surat edaran dengan nomor S-1023/MK.02/2024 yang Sri Mulyani tandatangani pada 7 November 2024.

Penerimaan pajak Indonesia sudah mencapai 76,3% dari target, dengan total Rp 1.517,53 triliun. Meski PPh migas menurun, penerimaan dari PPnBM meningkat, didorong konsumsi domestik tinggi.

Kemenkeu telah meluncurkan PMK No. 90/2024 yang memandu pengelolaan aset dan anggaran bagi kementerian/lembaga seiring transisi Kabinet Merah Putih.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan posisi defisit APBN per Oktober 2024 sekitar 1,37% dari PDB.

Kemenkeu tengah menggodok soal mekanisme penghapusan utang atau kredit dari petani, nelayan dan UMKM. Hal ini untuk menindaklanjuti PP Nomor 47 Tahun 2024.

Pemerintah sedang memperdalam kajian untuk memberikan subsidi BBM dan listrik secara langsung kepada masyarakat agar lebih tepat sasaran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu dengan Menteri Pertahanan untuk membahas peningkatan koordinasi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pertahanan yang naik pada 2025.

"Kami akan mengkaji dengan teliti agar subsidi dikelola efektif dan efisien serta tepat sasaran," ujar Sri Mulyani.

Jumlah anggota Kabinet Prabowo berdampak pada besarnya beban dalam APBN. Diperkirakan, kebutuhan anggaran mencapai Rp777 miliar per tahun.

Presiden Prabowo Subianto berambisi meningkatkan penerimaan negara hingga Rp 3.005 triliun pada 2025 melalui perpajakan, PNBP, dan hibah, sesuai Undang-undang APBN 2025.

Prabowo perlu mengurangi ketergantungan masyarakat akan subsidi energi fosil untuk dapat melaksanakan percepatan transisi energi di Indonesia.

Kabinet 100 lebih anggota ala Prabowo meningkatkan beban keuangan negara dalam pengupahan menteri dan wakilnya, sedangkan ketimpangan kekayaan dengan rakyatnya semakin lebar.

Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan besar dalam kabinet, membentuk K/L baru untuk mendukung visi dan misi pemerintah. Restrukturisasi RKAKL dan DIPA diumumkan oleh Sri Mulyani.

Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar dengan kabinet berjumlah 135 orang sambil berusaha menangani beban utang negara yang mungkin meningkat menjadi Rp 800 triliun dalam tiga tahun.