Berita Terkini APBN Indonesia - Berita Terbaru Hari ini

Menteri Keuangan Sri Mulyani absen melaporkan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN Januari 2025.

Pada Januari 2025, APBN mencatat defisit sebesar Rp23,45 triliun atau 0.10% terhadap PDB, berbeda dari surplus di tahun sebelumnya, dengan pemerintah berfokus pada pengelolaan fiskal yang strategis.

Peningkatan defisit APBN pada Februari 2025 diperparah oleh penurunan penerimaan pajak dan masalah aplikasi Coretax, memperbesar risiko fiskal dan politik untuk pemerintah.

Pilkada ulang akan digelar di 24 daerah menelan anggaran sebesar Rp 719 miliar. Mendagri Tito Karnavian berharap anggaran tersebut dapat menggunakan APBD dan tak membebankan APBN.

Ekonom menilai, APBN Kita adalah gambaran upaya pemerintah menyelenggarakan anggaran secara transparan.

Menteri Raja Juli Antoni, memastikan bahwa pembiayaan bagi Operation Management Office FOLU Net Sink 2030 tidak bersumber dari APBN, melainkan dana donor dan negara mitra.

Pemerintah memberi sinyal tak akan memberi dukungan APBN pada proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, dana Pilkada ulang akan ditanggung oleh daerah dan hanya dibantu oleh pusat atau APBN jika terjadi kekurangan.

Kementerian Keuangan absen menggelar konferensi pers APBN Kita pada bulan lalu. Dokumen APBN kita yang biasanya diunggah setiap bulan juga belum tampak. Apa penyebabnya?

Para ekonom menilai kehadiran Danantara belum tentu dapat membuat APBN surplus, mengingat dana dividen BUMN sekarang dikelola oleh badan ini dan membuat potensi pendapatan negara berkurang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan program pembangunan tiga juta rumah per tahun tidak akan membebani APBN dengan memanfaatkan skema pembiayaan kreatif.

Wamenkeu Thomas menyatakan pemberian insentif Rp 37 triliun pada 2024 untuk mempertahankan konsumsi rumah tangga dalam rangka memperkuat ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Ketua DEN Luhut Pandjaitan menekankan pentingnya hati-hati dalam mengalokasikan efisiensi anggaran APBN, yang ditarget oleh Presiden Prabowo mencapai Rp 750 triliun pada tahun ini.

Dana untuk retreat kepala daerah akan sepenuhnya dibiayai oleh APBN, berbeda dari isu yang menyebut pembiayaan melalui APBD, menurut Mensesneg Prasetyo Hadi.

Istana Kepresidenan membantah kabar anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang mengalami pemotongan 50% akibat kebijakan efisiensi anggaran.