Berita Terkini APBN Indonesia - Berita Terbaru Hari ini

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan realisasi penyerapan anggaran program makan bergizi gratis alias MBG per 18 November 2025 mencapai Rp 41,3 triliun.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mencapai Rp 479.7 triliun per 31 Oktober 2025.

IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan stabil di kisaran 5% di tahun 2025 dan meningkat sedikit menjadi 5,1% di 2026, sambil menekankan kehati-hatian terhadap risiko global.

IMF memprediksi defisit anggaran APBN Indonesia akan melebar pada 2025 dan 2026, dengan rekomendasi untuk pengelolaan anggaran yang lebih cermat dan efisien.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan sikapnya terkait penyelesaian utang Whoosh.

Kewajiban penerapan BBM dengan kandungan etanol 10% (E10) pada 2027 bisa mengurangi impor BBM dan menghemat subsidi di APBN.

Pemerintah berencana menyalurkan APBN untuk menanggung sebagian biaya operasional Kereta Cepat Whoosh melalui skema public service obligation (PSO). Apa risikonya?

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, Kemenkeu akan mendorong realisasi awal belanja APBN pada kuartal I tahun 2026 dengan koordinasi intensif di K/L.

AHY menyebut, negara akan tetap hadir dalam restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta Bandung atau Whoosh tersebut melalui peran APBN.

Menkeu Purbaya menjelaskan aturan baru tentang pinjaman APBN, yang dirancang untuk membantu pemda dan BUMN di periode krisis keuangan sementara.

PP No. 38 Tahun 2025 mengizinkan pemda, BUMN, dan BUMD mengambil pinjaman dari APBN, berpotensi meningkatkan risiko utang dan disiplin fiskal nasional.

Presiden Prabowo mengesahkan PP dengan dasar hukum bagi pemda, BUMN, dan BUMD untuk pinjaman APBN, namun Kemenkeu perlu tetapkan batasan efektif guna mencegah peningkatan utang tak produktif.

Solusi untuk Whoosh tak perlu lahir dari rapat maraton yang melelahkan. Cukup obrolan ringan antara Rosan Roeslani dan Purbaya Yudhi Sadewa sambil menyeduh secangkir kopi.

Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat melalui APBN.

Presiden Prabowo Subianto berpeluang besar dalam memperbaiki APBN melalui identifikasi misinvoicing pada dokumen faktur kepabeanan