Berita Terkini APBN Indonesia - Berita Terbaru Hari ini: Beban Berat Kas Negara Tangani Pandemi Pasca-Burden Sharing BI

Realisasi anggaran PEN hingga 14 Desember baru mencapai Rp 483,62 triliun atau 69,6% dari pagu APBN 2020.

Total dana untuk dua ruas pipa gas itu mencapai Rp 8 triliun.

Modal Lembaga Pengelola Investasi akan ditambah hingga menjadi Rp 75 triliun pada tahun depan.

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia pada tahun ini hanya mencapai 71,94, di bawah target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 sebesar 72,51.

Jokowi meminta kementerian dengan anggaran besar untuk menggelar lelang proyek lebih awal.

Penerimaan pajak diproyeksi kembali shortfall atau meleset dari target tahun ini, seiring realisasi yang baru mencapai 69% hingga Oktober. Pemerintah perlu menghemat belanja agar tak menambah utang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat penerimaan pajak hingga Oktober 2020 turun 18,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini lebih dalam dari bulan sebelumnya sebesar 16,9%.

Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 99 triliun untuk ketahanan pangan pada 2021. Angkanya melonjak 23% dari anggaran tahun ini sebesar Rp 80 triliun.

DPR tengah menggodok draf RUU tentang Larangan Minuman beralkohol atau minuman keras.

Daya beli masyarakat menengah bawah yang merosot lebih dalam dibandingkan kelompok menengah atas berpotensi memperlebar jurang ketimpangan pendapatan.

Sebanyak 6.702 permasalahan keuangan negara senilai Rp 8,28 triliun yang ditemukan BPK pada semester I 2020 merupakan ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah meyakinkan bahwa guyuran triliunan rupiah dana negara ke sembilan BUMN bukan pemborosan. Menuai kritik di tengah penanganan virus corona.

Kominfo menyadari ada kesenjangan akses internet, padahal ini kian dibutuhkan saat pandemi corona. Kementerian menyiapkan tiga skema pendanaan pembangunan infrastruktur digital.

Pemerintah segera membentuk Sovereign Wealth Fund atau Lembaga Pengelola Investasi dengan modal awal mencapai Rp 75 triliun.

Kementerian Dalam Negeri mencatat anggaran daerah masih mengendap di perbankan hingga September 2020 mencapai Rp 252 triliun.