Berita Terkini APBN Indonesia - Berita Terbaru Hari ini

APBN Indonesia menghadapi tekanan defisit akibat lonjakan harga minyak pasca perang, yang berpotensi memaksa pemerintah menambah anggaran atau mengurangi subsidi BBM.

Menteri Airlangga menyampaikan kepada Presiden Prabowo bahwa defisit anggaran 3% sulit dipertahankan dan akan melebar akibat dampak situasi geopolitik global.

Menkumham Yusril Ihza Mahendra membantah isu pemerintah akan menerbitkan Perppu untuk intervensi ekonomi, termasuk terkait wacana pelebaran batas defisit APBN di atas 3%.

Sejumlah ekonom memprediksi defisit APBN berpotensi melewati ambang batas 3% akibat konflik Timur Tengah.

Harga minyak dunia melonjak akibat ketegangan di Timur Tengah, mengancam perekonomian global dan APBN Indonesia.

Pemerintah telah merealisasikan anggaran program MBG atau Makan Bergizi Gratis Rp 44 triliun per 9 Maret, menjangkau 61,62 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Realisasi belanja negara hingga akhir Februari 2026 mencapai Rp 493,8 triliun, melonjak 41,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Koalisi masyarakat sipil mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menjadi dasar penganggaran MBG.

Perang Iran-AS-Israel mengguncang harga minyak hingga nyaris US$120 per barel. Kenaikan harga energi dan pelemahan rupiah berisiko memperlebar defisit di tengah sorotan Moody's dan Fitch Ratings.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan terus memantau perkembangan harga minyak yang terimbas perang di timur tengah tersebut.

Defisit APBN 2026 per Februari tercatat Rp 135,7 triliun (0,53% PDB), lebih tinggi dari periode sama tahun lalu, dengan realisasi pendapatan Rp 358 triliun dan belanja Rp 493,8 triliun.

APBN tertekan oleh kenaikan harga minyak akibat serangan AS dan Israel terhadap Iran.

Pemerintah telah menyiapkan langkah untuk melanjutkan subsidi dan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penyangga untuk meredam gejolak harga.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Anggaran Negara dalam APBN masih mampu menahan dampak kenaikan harga minyak dunia hingga level US$ 92 per barel.

Pemerintah meluncurkan RIPDN 2025-2045 untuk memperketat belanja digital dengan mewajibkan rekomendasi izin pengadaan, mengoptimalkan anggaran TIK untuk layanan publik.