Berita Terkini APBN Indonesia - Berita Terbaru Hari ini

APBN 2026 telah mencapai Rp3.842 triliun atau meningkat hampir 20 kali lipat dibandingkan posisi pada 2000.

Purbaya mengungkapkan, strateginya untuk menekan utang salah satunya dengan mengefektifkan penerimaan pajak.

Kepala Bappisus Aris Marsudiyanto berdiskusi dengan Jamintel Kejagung Reda Manthovani untuk memperkuat sinergi dalam mengoptimalkan APBN hingga ke daerah.

Wamenkeu Juda Agung mengungkap kebutuhan investasi Indonesia capai Rp 8.705 triliun pada 2027, sementara kemampuan APBN hanya Rp 459 triliun, sehingga diperlukan sumber pembiayaan lain.

Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 dapat mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 5,4 persen.

DPR mendorong pemerintah memperkuat otonomi daerah melalui kebijakan anggaran dan perubahan postur APBN, bukan hanya regulasi, untuk memberikan kewenangan lebih besar.

Presiden Prabowo Subianto berencana mengadakan lomba kota terbersih dengan hadiah puluhan miliar rupiah.

Selain MBG, pemerintah juga merealisasikan anggaran Rp 13,1 triliun untuk Program Sekolah Rakyat. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan 104 sekolah permanen.

MK mengabulkan sebagian permohonan tentang program MBG, sehingga mulai tahun 2028 anggaran MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, dana yang dihimpun dari rencana penerbitan Panda Bond akan digunakan untuk menutup sebagian defisit APBN.

Pemerintah telah merealisasikan Subsidi BBM sebesar Rp 116 triliun hingga Semester I 2026, didorong konsumsi BBM bersubsidi yang meningkat dan gejolak harga energi global.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah terus memantau kondisi keuangan daerah yang mengalami keterbatasan anggaran, sebagaimana dikeluhkan sejumlah kepala daerah, baru-baru ini.

Purbaya menjelaskan bahwa kebutuhan investasi awal PFII akan dipenuhi oleh investor, sehingga pembiayaan pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada APBN.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyatakan reformasi subsidi energi dinilai mampu menciptakan ruang fiskal bagi pemerintah untuk membiayai program pembangunan yang lebih produktif.

Undang-Undang Pendidikan menetapkan minimal alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% terhadap APBN.