Pakar Nilai Politik Komando Prabowo Makin Menguat Usai Gibran Mundur

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden dinilai tidak hanya mengubah peta ketatanegaraan, tetapi juga membawa implikasi besar terhadap konsentrasi kekuasaan di lingkaran eksekutif. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara menyoroti mundurnya Gibran memperkokoh dominasi Presiden Prabowo Subianto sekaligus meredupkan pengaruh politik Joko Widodo (Jokowi).

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyoroti dampak langsung dari kosongnya kursi Wakil Presiden terhadap keseimbangan kekuasaan. Ia mengingatkan potensi semakin besarnya kekuatan Presiden Prabowo, terutama dalam penguasaan institusi pertahanan dan keamanan.

“Prabowo adalah ‘one-man leader’. Orang-orang di sekitarnya diperlukan untuk justifikasi dan konsultasi agar apa yang dia mau menjadi lancar, bukan untuk ‘check and balances’,” kata Bivitri dikutip, Jumat (13/11).

Bivitri menilai mundurnya Gibran sebagai kompetisi elite, dan tak akan memberikan perubahan signifikan terhadap isu-isu yang selama ini meresahkan masyarakat. Sebaliknya, Bivitri menilai mundurnya Gibran membuat Prabowo akan semakin powerful dan akan semakin menguatkan politik komando. “Karena sudah tak ada ‘pengganjal’ bagi dia,” kata Bivitri.

Kasus penyadapan yang terbongkar menjadi jalan buat pemerintah membersihkan institusi polisi yang selama ini masih dikuasai kelompok pendukung Jokowi. “TNI makin kuat dan ada di mana-mana, Polri sudah dibersihkan,” kata dia.

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, menyatakan hal yang sama. Dia menilai bahwa karakter kepemimpinan Presiden Prabowo cenderung bersifat top down dan berorientasi pada sentralisasi kekuasaan. Menurutnya, Prabowo pada dasarnya tidak membuka ruang bagi pembagian kekuasaan kepada pihak lain di luar kendalinya.

"Pada dasarnya karakter seperti Pak Prabowo akan menginginkan kekuasaan itu hanya terpusat pada dirinya. Jadi tanpa blunder atau tanpa manuver dari game Solo (kelompok Jokowi), Pak Prabowo ini pasti akan tetap menjauhkan dirinya dari kekuasaan yang bisa dianggap berseberangan dengan dirinya," ujar Yunarto dalam keterangannya dilansir dari kanal YouTube Tokoh Politik.

Yunarto menambahkan, dinamika dan manuver politik yang melibatkan Jokowi selama ini kerap memicu ketidakselarasan dalam pemerintahan karena adanya perbedaan mendasar antara kedua tokoh tersebut.

"Karena ini karakter seorang Pak Prabowo yang sangat top-down dan berorientasi hanya pada dirinya, diversifikasi kekuasaan itu tidak diberikan," kata Yunarto.

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI yang diserahkan secara resmi kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11) menandai titik balik penting dalam konstelasi politik nasional.

Langkah tersebut diambil di tengah memanasnya dinamika parlemen, termasuk bergulirnya wacana Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait kontroversi ijazah, serta tensi politik yang dipicu oleh berbagai isu strategis di lingkaran kekuasaan.