Kepala Bakom Sebut Tidak Ada Nama Calon Wapres dari Luar Gerindra
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan mengatakan saat ini tidak ada nama calon wakil presiden yang berasal dari Partai Gerindra. Posisi wapres saat ini kosong, setelah Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan tersebut pekan lalu.
Prabowo saat ini tengah mencari dua nama calon wapres untuk menggantikan Gibran. Waktu Prabowo untuk menyiapkan kandidat relatif terbatas.
Dalam waktu paling lama 14 hari sesuai mekanisme pengajuan yang berlaku, ia harus menyerahkan dua nama untuk dipilih MPR. Lembaga tersebut selanjutnya memiliki waktu paling lama 60 hari sejak kekosongan jabatan untuk menggelar sidang pemilihan Wapres baru.
“Sudah diumumkan oleh teman-teman partai koalisi bahwa mereka menyerahkan semuanya ke Pak Prabowo, ke Partai Gerindra,” kata Syahganda saat ditemui di Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa (17/11).
Belakangan, beredar tiga nama calon wapres dari Partai Gerindra. Ketiganya adalah Sufmi Dasco Ahmad, merupakan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang juga merupakan Ketua Harian DPP Partai Gerindra.
Kemudian Ketua MPR sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra H. Ahmad Muzani, dan terakhir Sugiono, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang merupakan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra.
Syahganda mengatakan dia belum mendapatkan arahan khusus dari Prabowo terkait tiga nama di atas. Kendati demikian dia menyebut ketiga tokoh tersebut merupakan orang yang sudah lama bekerja dengan Prabowo.
“Saya pikir tiga-tiganya orang yang sangat mengerti ideologi Bapak Presiden. Tapi nanti keputusannya pasti akan didiskusikan dengan partai politik pendukung pemerintah,” ujarnya.
Dia menyebut Prabowo membutuhkan waktu lebih lama untuk menyetorkan nama cawapres ke MPR. Kepala Negara saat ini berada dalam rangkaian kerja di luar negeri. Pekan ini Prabowo menghadiri rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49 di Manila, Filipina, kemudian dilanjutkan dengan KTT APEC ke-33 yang berlangsung pada 18–19 November 2026 di Shenzhen, Cina.
“Presiden sekarang di Cina, kemudian (sidang MPR) ditunda dari yang seharusnya 2 Desember. Mungkin Bapak Presiden perlu pertimbangan lebih besar dari partai koalisi,” ucapnya.
Prabowo telah mengirimkan surat kepada MPR RI untuk memberikan perpanjangan waktu dalam menyodorkan nama cawapres. Rapat gabungan MPR menyetujui permintaan Presiden sehingga jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming menjadi Rabu, 9 Desember 2026 dari 2 Desember 2026.
Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan padatnya agenda kenegaraan membuat Presiden membutuhkan waktu tambahan untuk menjalin komunikasi politik sebelum menyodorkan dua nama calon wakil presiden ke parlemen.
"Presiden memerlukan untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai macam tokoh untuk mendapatkan pertimbangan," kata Muzani usai memimpin rapat gabungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).
Semula, MPR mewajibkan Presiden menyerahkan dua nama calon wakil presiden paling lambat 18 November 2026. Ketentuan tersebut mengikuti aturan batas waktu penyerahan nama selambat-lambatnya 14 hari sebelum sidang paripurna digelar.
Dengan disepakatinya pengunduran sidang paripurna menjadi Rabu, 9 Desember 2026, tenggat waktu penyerahan dua nama kandidat dari Presiden ke MPR turut bergeser menjadi paling lambat pada 25 November 2026.
Muzani menyatakan selain menyetujui penyesuaian jadwal, rapat gabungan turut menyepakati bahwa prosesi pelantikan wakil presiden terpilih nantinya akan berlandaskan pada semangat Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945.
"Memang ini adalah praktik penyelenggaraan ketatanegaraan baru, belum pernah terjadi sejak reformasi presiden atau wakil presiden dipilih oleh Majelis, baru kali ini dipilih oleh Majelis sehingga perlu ada penyesuaian dan persiapan yang lebih matang," kata Muzani.