Polemik Vape Haram Berdampak ke Pedagang: Sewa Toko Ditolak, Terancam Diusir

ANTARA FOTO/M Ardi Agusseptian/sgd/nym.
Penjual menata cairan rokok elektronik (vape liquid) di salah satu toko di Pasar Minggu, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
18/11/2026, 15.05 WIB

Polemik fatwa haram vape mulai berdampak terhadap pedagang rokok elektrik. Sejumlah retailer mengatakan mereka menghadapi penolakan perpanjangan sewa toko hingga diusir gara-gara pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal haramnya vape.

Ketua Umum Asosiasi Retail Vape Indonesia (ARVINDO) Fachmi Kurnia Firmansyah mengatakan, tekanan itu mulai dirasakan pelaku usaha ritel yang selama ini menjalankan bisnis secara legal. Padahal, produk vape masih legal dan resmi diperdagangkan di Indonesia.

Ia mengatakan retail vape adalah satu-satunya usaha untuk mencari nafkah. Ia mengaku teman-teman pelaku usaha yang sudah mengeluarkan investasi untuk membangun toko, justru diminta pergi karena stigma yang berkembang. 

“Yang melakukan pelanggaran adalah pihak lain, tetapi kami yang berusaha secara legal ikut menerima dampaknya. Kami memohon jangan menghukum pemilik usaha legal karena perbuatan oknum ilegal,” kata Fachmi dalam keterangan pers, dikutip Rabu (18/11). 

Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Budiyanto mengatakan, isu pelarangan vape menimbulkan kekhawatiran terhadap masa depan pelaku usaha dan pekerja yang selama ini menjalankan kegiatan secara legal. Menurutnya, setelah industri rokok elektronik (REL) diatur dan dikenakan cukai sejak 2018.

Ia menyebut keberlangsungan ekosistem legal dan mata pencaharian di dalamnya juga perlu mendapatkan perlindungan. Ia mengatakan sejumlah asosiasi memperjuangkan bukan hanya keberlangsungan industri, tetapi mata pencaharian banyak pelaku usaha dan pekerja beserta keluarganya. 

Sejumlah asosiasi memohon pemerintah memberikan perlindungan kepada pelaku usaha yang selama ini mencari nafkah secara legal dan mematuhi aturan. 

“Kami mendukung penindakan tegas terhadap setiap penyalahgunaan, tetapi jangan sampai pelaku usaha dan pekerja yang legal ikut kehilangan mata pencaharian dan masa depannya,” ujar Budiyanto. 

Ketua Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO) Enggar Dwi mengatakan, industri REL memiliki mata rantai ekonomi yang melibatkan pekerja dari hulu hingga hilir. Mulai dari sektor produksi, pemasaran, distribusi, pergudangan, retail, hingga layanan pendukung. Ia menyebut tekanan terhadap industri secara langsung berdampak besar kepada penghidupan pekerja dan keluarganya.

“Jangan sampai upaya menyelesaikan satu persoalan justru menimbulkan persoalan baru berupa hilangnya mata pencaharian dan bertambahnya pengangguran. Apalagi, penciptaan dan perluasan lapangan kerja menjadi salah satu prioritas pemerintah. Kami berharap kebijakan yang diambil juga sejalan dengan semangat tersebut,” ujar Enggar.

Seluruh pelaku industri rokok elektronik (REL) nasional meminta pemerintah melindungi usaha vape legal di tengah wacana pelarangan total vape dan terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 131 Tahun 2026. 

Mereka meminta pemerintah tetap menindak penyalahgunaan vape, peredaran narkotika, dan pelanggaran yang menyasar anak, tanpa ikut mematikan usaha legal dan mata pencaharian pekerjanya.

Aspirasi itu disampaikan dalam konferensi pers industri vape/rokok elektronik nasional yang dihadiri lima asosiasi, yakni Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Asosiasi Retail Vape Indonesia (ARVINDO), Perkumpulan Pengusaha E-liquid Indonesia (PPEI), Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO), dan Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO).

Dalam konferensi tersebut, kelima asosiasi bersama pelaku usaha, mulai dari produsen hingga retailer, dan konsumen menandatangani pakta integritas. Mereka berkomitmen membantu pemerintah dan aparat penegak hukum mencegah penyalahgunaan vape.

Industri rokok elektronik juga menopang mata pencaharian ratusan ribu pekerja dan keluarganya. Asosiasi memperkirakan industri ini menyerap lebih dari 150.000 tenaga kerja secara langsung maupun tidak langsung. 

Sementara itu, sekitar satu juta orang disebut bergantung pada aktivitas industri vape, termasuk keluarga pekerja yang mengandalkan penghasilan dari sektor tersebut.

Data Kementerian Perindustrian dan asosiasi menunjukkan Indonesia memiliki lebih dari 7.000 pelaku usaha rokok elektronik, mulai dari produsen hingga toko ritel. Industri ini mencatat investasi Rp 31 triliun, menyumbang penerimaan cukai Rp 2,8 triliun pada 2025, dan membukukan nilai ekspor sekitar US$ 518 juta.

 
Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

Reporter: Nur Hana Putri Nabila