Diminta DPR Singkirkan Orang-Orang Listyo Sigit dari Istana, Ini Kata Setneg

ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/agr
Wakil Menteri Sekretariat Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, saat memberikan keterangan pers terkait penyaluran hewan kurban Presiden Prabowo Subianto untuk Hari Raya Idul Adha 1447 H di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Penulis: Ahmad Islamy
18/11/2026, 20.00 WIB

Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, memastikan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah melakukan sterilisasi terhadap lingkungan terdekat Presiden Prabowo Subianto. Langkah itu menyusul terbongkarnya kasus penyadapan ilegal yang diduga melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

"Kalau itu sudah otomatis kita berjalan," kata Juri seusai rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).

Pernyataan tersebut merespons desakan Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Sugiat Santoso, agar Kemensetneg membersihkan lingkar inti presiden dari pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan tersangka kasus penyadapan, yakni Listyo Sigit.

Juri menuturkan, pemeriksaan terhadap personel yang bekerja di lingkungan istana menjadi prosedur yang lazim dilakukan untuk memastikan keamanan presiden. "Sudah hal yang biasa lah kita memeriksa semua yang bekerja di lingkungan Istana, baik PNS maupun yang tenaga profesional," ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Sugiat secara khusus meminta Kemensetneg menelusuri dan menyingkirkan personel di sekitar Presiden Prabowo yang sebelumnya direkomendasikan oleh Listyo.

Menurut dia, langkah sterilisasi diperlukan untuk menutup celah keamanan dan mencegah terulangnya kasus serupa. Dia menegaskan, pengamanan harus mencakup seluruh unsur yang berada di sekitar presiden, termasuk Paspampres dan jajaran Kemensetneg.

"Kalau ada kemarin personalia-personalia di lingkar inti presiden itu adalah rekomendasi Kapolri zaman LSP (Listyo Sigit Prabowo), sterilkan. Jangan ada lagi peluang pengkhianat masuk di situ, baik Paspampres, apa pun itu, bahkan di Setneg sendiri," kata Sugiat.

Dia melihat perkara dugaan penyadapan terhadap presiden sebagai persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Karena itu, dia juga meminta Kemensetneg mengevaluasi kebijakan pemerintah yang berpotensi berkaitan dengan kepentingan tersangka.

Menurut Sugiat, penelusuran diperlukan untuk memastikan tidak ada kebijakan yang telah disusupi atau disabotase demi menguntungkan kelompok tertentu.

"Saya ingin karena kasus penyadapan ini terbongkar selama dua tahun pemerintahan Pak Presiden ini, kebijakan-kebijakan disisir kembali. Apakah ada yang telah terkena sabotase, penyusupan secara halus, sehingga menguntungkan kepentingan-kepentingan kelompoknya LSP supaya jangan sampai kecolongan yang berikutnya," kata dia.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

Reporter: Antara