Berita Istana Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto buka suara soal kabar Presiden Prabowo akan melantik Menpora serta Menkopolkam.

Istana menjelaskan penayangan video capaian kinerja Prabowo Subianto di bioskop bertujuan menyampaikan pesan pemerintah, menuai reaksi beragam dari masyarakat dan warganet.

Presiden Prabowo Subianto mengundang tokoh-tokoh Gerakan Nurani Bangsa ke Istana Merdeka untuk membahas isu terkini, termasuk penanganan demonstrasi dan penangkapan aktivis.

Menanggapi laporan yang mengklaim program makan bergizi gratis terkontaminasi minyak babi, Hasan Nasbi dari PCO meminta pembuktian lab dan menyatakan belum ada bukti yang mendukung klaim tersebut.

Perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka menjadi lebih ceria dengan lagu "Tabola Bale" yang membuat Presiden dan tamu undangan turut berjoget semarak.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan kritik terkait serapan tenaga kerja sebaiknya dilakukan dengan mengacu pada data resmi, bukan semata pada persepsi atau perasaan.

Istana Kepresidenan menepis kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati hingga 250% merupakan dampak dari kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.

Menghadapi demonstrasi yang mendesak Bupati Pati Sudewo untuk mundur, Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menghormati proses penggunaan hak angket DPRD

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengatakan pembebasan syarat TKDN bagi produk AS bersifat selektif untuk barang yang belum mampu diproduksi oleh Indonesia.

Pemerintah menetapkan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional, tanggal yang juga merupakan hari lahir Presiden Prabowo, di tengah kontroversi dan kritik dari para sejarawan dan akademisi.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengklarifikasi bahwa kunjungan istri Menteri UMKM, Maman Abdurrahman ke Eropa dilakukan dengan biaya pribadi

Pemerintah menurunkan target pertumbuhan ekonomi 2025 menjadi maksimal 5% dari asumsi semula 5,2%

Istana menghormati putusan MK yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah mulai 2029, dengan jeda waktu enam bulan antara keduanya.

Pada 2026, anggaran untuk mobil dinas pejabat eselon I diperkirakan mencapai hampir Rp 1 miliar per unit, dengan pertimbangan penyesuaian harga mobil listrik.

Istana Kepresidenan mengimbau masyarakat untuk segera menerapkan protokol kesehatan seiring peningkatan kasus Covid-19 di sejumlah negara tetangga.