Polri Ungkap Perekrutan WNI jadi Tentara Bayaran Rusia, Korban dari 4 Wilayah
Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri menangani perkara perekrutan tentara bayaran yang mengarah ke Rusia.
Kepolisian mengatakan, kasus yang ditangani penyidik sejauh ini tidak mengarah ke Ukraina sebagaimana informasi yang beredar di masyarakat.
Kepala Subdirektorat II Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Komisaris Besar Polisi Yolanda Evalyn menyampaikan penjelasan tersebut dalam sesi tanya jawab konferensi pers di lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (20/11).
"Untuk sejauh ini yang mereka berangkatnya untuk tentara bayaran ini baru ke Rusia. Jadi ada informasi juga yang sudah beredar di masyarakat ada yang ke Ukraina, tetapi kasus yang kami tangani semuanya masih berangkat ke Rusia," kata Yolanda.
Yolanda mengatakan, kepolisian telah memetakan wilayah asal para korban dalam penanganan kasus tentara bayaran tersebut. Korban berasal dari Jakarta, Surabaya, Bogor, dan Sumatera Utara.
"Lokasi-lokasi yang ada dari asal-asalnya baru di daerah itu saja," ujar Yolanda saat menjawab penegasan wartawan mengenai daerah asal korban tentara bayaran.
Dalam konferensi pers tersebut, kepolisian belum memaparkan lebih rinci mengenai jumlah korban, jaringan perekrut, maupun konstruksi perkara dalam kasus tentara bayaran ke Rusia.
Penyidik hanya memastikan penanganan berjalan pada perkara dengan tujuan keberangkatan ke negara tersebut dari empat wilayah asal korban yang telah teridentifikasi.
Masuk Daftar Modus TPPO dan Peringatan Tawaran Kerja
Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Nurul Azizah menempatkan modus tentara bayaran sebagai salah satu pola perekrutan yang ditemukan penyidik dalam penanganan perkara perdagangan orang.
Modus tersebut muncul bersama pola lain seperti pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural, eksploitasi seksual dewasa dan anak, pembantu rumah tangga dalam negeri, pengantin pesanan, serta awak buah kapal.
Nurul menyatakan penyidik terus mengembangkan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap seluruh jaringan yang terlibat.
Kepolisian tengah mengejar berbagai peran dalam sindikat perdagangan orang, mulai dari perekrut, penampung, penyalur, pengirim, penerima, pemodal, hingga pihak pengendali yang menikmati keuntungan.
"Kami tidak akan memberikan ruang bagi siapa pun yang melakukan perekrutan, kemudian pengiriman, penampungan, maupun eksploitasi terhadap manusia untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum," kata Nurul.
Kepolisian juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai tawaran pekerjaan ke luar negeri yang menjanjikan gaji besar tanpa kejelasan perusahaan, kontrak kerja, maupun prosedur pemberangkatan resmi.
Masyarakat diminta memastikan legalitas perusahaan penempatan tenaga kerja, menjaga dokumen pribadi serta paspor, dan segera melapor kepada kepolisian apabila menemukan indikasi perekrutan atau pengiriman orang secara ilegal.