Program Korporasi Petani Ditargetkan Jangkau 8 Kabupaten di Akhir 2018

ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah
Petani membajak sawah di area persawahan Kretek, Bantul, DI Yogyakarta, Kamis (16/3). Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berusaha mengoptimalkan program intensifikasi pertanian untuk mengurangi penyusutan lahan karena alih fungsi lahan pertanian dengan mendorong pemilihan bibit padi yang berkualitas disertai penggunaan alat pertanian berteknologi modern.
Penulis: Michael Reily
Editor: Ekarina
9/7/2018, 21.31 WIB

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan program Kewirausaan Petani atau korporasi petani bisa menjangkau delapan kabupaten di Jawa Barat hingga akhir tahun ini.  Langkah itu sejalan dengan rencana Presiden Joko Widodo yang akan melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terkait proyek percontohan ini.

"Untuk jangka pendek kami ingin menyelesaikan program di 9 Kabupaten untuk kemudian diterapkan ke sentra produksi padi,” kata Deputi Bidang Agro dan Farmasi, Kementerian BUMN, Wahyu Kuncoro di Jakarta, Senin (9/7).

Dalam program kewirausahaan petani ini, pihak Kementerian BUMN akan mensinergikan beberapa perusahaan pelat merah untuk bekerjasama, seperti PT Pupuk Indonesia, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), Perum Bulog, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk,  PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk serta PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom).

(Baca : Sinergi BUMN Ciptakan Korporasi dan Digitalisasi Petani di Jawa Barat)

Adapun satu dari sembilan proyek telah diresmikan Presiden Jokowi  pada bulan lalu yaitu  Mitra BUMDes Bersama (MBB) kecamatan Sliyeg, kabupaten Indramayu. 

Tercatat ada lebih dari 7 ribu petani dilibatkan dalam program ini. MBB Sliyeg membangun Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) lengkap dengan mesin pengering berkapasitas 30 ton per siklus, penggiling berkapasitas 3 ton gabah per jam, dan pengemasan berkapasitas 4 ton beras per jam. SPBT akan menyerap padi hasil petani dengan harga yang baik. Program pengembangan Sliyeg tersebut merupakan haasil sinergi antara MBB dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom).

Sementara untuk delapan wilayah kabupaten sisanya, program korporasi petani rencananya akan dilakukan di Karawang, Purwakarta, Majalengka, Sumedang, Cianjur, Garut, Ciamis, dan Tasikmalaya. 

Direktur Utama PT Mitra BUMDes Nusantara Anita Retnani mengungkapkan perluasan program korporasi petani melalui entitas BUMNDes ini akan terus digenjot hingga akhir tahun. 

(Baca: Petani dan BUMN Bakal Berbagi Saham dalam Korporasi Agrobisnis)

"Kebanyakan peresmian program korporasi petani  akan  berlangsung  pada Agustus mendatang, seperti di wilayah adalah Tempuran, Karawang; Waponsa, Purwakarta; Warungkondang, Cianjur; Banyuresmi, dan Garut; Ligung, Majalengka," ujar Anita.

Dia optimistis program korporasi petani akan berdampak positif. Alasannya, pendampingan dan sistem kemitraan pasti akan memberikan nilai tambah kepada petani.

“Saya harap dengan dukungan modal dan adanya kepastian pembelian hasil pertanian akan meningkatkan kesejahteraan petani, produktivitas juga bisa meningkat secara kuantitas atau kualitas,” katanya.

Hal senada juga diungkap Direktur Utama PT Pertani Wahyu. Dia mengungkapkan proses pendampingan dalam budidaya bisa meningkatkan produksi hingga 10%. 

Selain itu, sarana produksi pertanian juga lebih baik dengan adnaya metode pendampingan. Dengan demikian, model korporasi petani diklaim mampu memberi dampak lebih optimal terhadap peningkatan penghasilan petani. “Hasil produksi saya perkirakan bisa meningkat sampai 20%,” ujar Wahyu.

 (Baca: Kadin Dukung Usaha Pemerintah Membentuk Korporasi Petani)