Mengenal Program Food Estate Pemerintah dan Kritiknya
Pemerintah berencana membuat food estate atau pengembangan pangan di Kalimantan Tengah. Proyek ini akan dilakukan selama dua tahun dari 2020 sampai 2022 dan akan dilakukan di bawah Kementerian Pertanian (Kementan) dengan melibatkan Kementerian PUPR dan Kemenhan.
Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri, menyatakan, program ini merupakan arahan Presiden Joko Widodo dalam mempersiapkan Kalimantan Tengah menjadi lumbung pangan nasional. Program ini pun berbeda dengan rice estate atau pengembangan beras, melainkan mengintegrasikan antara tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan pada lahan yang disediakan.
Luas lahan yang akan digarap dalam proyek ini adalah 164.598 hektar. Rinciannya, kata Kuntoro, adalah lahan intensifikasi seluas 85.456 hektar dan lahan ekstentifikasi seluas 79.142 hektar. Tahun ini akan dimulai dengan pengembangan lahan intensifikasi seluas 30 ribu hektar sebagai model percontohan food estate modern berbasis korporasi petani.
“Pengembangan ini dilakukan di Kabupaten Kapuas seluas 20 ribu hektar dan di Kabupaten Pulang Pisau seluas 10 ribu hektar,” kata dia di kantornya, Kamis (25/6).
(Baca: Mentan Ancam Mundur Jika DPR Turunkan Target Produksi Pangan 2021)
Sebelumnya, Mentan Syahrul Yasin Limpo menargetkan food estate akan menghasilkan padi sebanyak 5 ton per hektar. Untuk merealisasikannya pemerintah akan mengintensifikasi lahan sawah di area rawa yang saat ini sudah berproduksi tapi hasilnya masih rendah.
Cara intensifikasi, kata dia, adalah dengan memperbaiki pola budidaya tanaman padi yang telah berjalan. Beberapa hal yang akan dilakukan di antaranya memperbaiki sarana dan prasarana pertanian, penggunaan bibit unggul dan pupuk yang sesuai, serta obat-obatan tanaman dan dolomit untuk lahan rawa.
Dalam waktu dekat, kata Syahrul, langkah yang dilakukan adalah menyiapkan lahan dan mengirimkan peralatan pengerjaan proyek. Persiapan untuk keduanya sudah hampir rampung dan hanya membutuhkan tambahan sedikit alat agar lebih maksimal.
“Ini di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian. Kami kerja bersama-sama,” kata Syahrul, di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (23/6).
(Baca: Krisis Pangan Dunia Menghantui Indonesia)
Sementara Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin menyatakan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) telah ditunjuk untuk menggarap intensifikasi lahan tahap awal. Nantinya hasil panen akan program ini akan diserap oleh Bulog.
“Kami ikut di belakangnya. Kementan yang mengkoordinasikan pupuk dan bibit,” kata dia, di Kantor Kemenko Perkonomian, Selasa (23/6).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan tahun ini akan mulai mendesain rehabilitasi jaringan irigasi di lahan food estate yang sudah tercetak sawah. Langkah ini dilakukan untuk memaksimalkan hasil panen yang menurutnya selama ini terkendala irigasi.
“Kami pekan lalu menyempatkan diri ke sana bersama dengan ahli tanah serta rawa. Lahan fungsional seluas 57.200 hektar hanya menghasilkan 1,7 sampai dengan 2,9 ton per hetkar,” kata Basuki saat rapat dengan Komisi V DPR, Rabu (24/6).
(Baca: Mentan Sebut Kebutuhan Beras Hingga Akhir Tahun Tercukupi)
Menuai Kritik
Akan tetapi proyek ini menuai kritik dari Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan. Menurutnya lahan yang dipersiapkan di eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) sejuta hektar era Orde Baru tak cocok. Lebih baik dilakukan di lahan yang sesuai untuk menanam.
PLG di era Presiden Soeharto dimulai tahun 1995 melalui Keppres Nomor 82/95. Rencananya dulu lahan gambut yang dikembangkan seluas 1,45 juta hektar dengan tujuan menyangga pasokan beras nasional. Kebijakan ini dilakukan menyusul penurunan luas area pertanian dari 16,6 juta hektar menjadi 13,4 juta hektar dalam rentang waktu 10 tahun antara 1983 sampai 1993.
Pemilihan Kalimantan Tengah sebagai lokasi lantaran memiliki lahan rawa seluas 5,8 juta hektar. Selain itu, proyek ini juga ditargetkan bisa menjadi tujuan baru transmigrasi yang akan menampung 1,7 juta jiwa atau 316.000 kepala keluarga.
Proyek ini gagal dan diakhiri pada 1998 melalui Keppres Nomor 33/98 yang dikeluarkan Presiden B.J Habibie. Kegagalan dikarenakan terganggu secara irigasi, seperti lahan di Kabupaten Kapuas yang kering. Pemerintah akhirnya mengeluarkan Keppres Nomor 80 tahun 1999 untuk merehabilitasi lahan gambut.
Daniel pun meminta pemerintah mematangkan skema dan konsep serta meninjau ulang kesiapan lahan. “Dan harus melibatkan masyarakat petani di sana,” katanya kepada Katadata.co.id, Kamis (25/6).
(Baca: Jurus Pemerintah Menyehatkan UMKM dari Hantaman Corona)
Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari 161 organisasi bahkan secara tegas menolak program food estate. Melalui keterangan resminya yang diunggah di situs ELSAM, mereka menyebut proyek ini bisa menambah kerugian negara. Hal ini berkaca kepada proyek PLG Orde Baru yang memakan anggaran Rp 1,6 triliun tapi gagal dan justru menambah anggaran rehabilitasi sebesar Rp 3,9 triliun.
“Hampir semua proyek food estate di Indonesia yang bertumpu pada pembangunan skala luas dan modal dari anggaran pemerintah dengan melibatkan perusahaan terus mengalami kegagalan dan diiringi isu korupsi,” tulis keterangan itu yang dikutip Katadata, Kamis (25/6).
Mereka juga menilai program food estate bisa merusak lahan gambut yang merupakan ekosistem unik dan penting bagi keseimbangan iklim, perlindungan biodiversitas lahan basah, dan untuk menghindari penyakit zoonosis dari perusakan alam.
“Rencana pembangunan food estate di lahan gambut kembali menunjukkan ketidakpedulian negara terhadap perlindungan ekosistem rawa gambut,” tulis keterangan itu.