Menhub Belum Terima Usulan Tarif LRT Kelapa Gading-Velodrome dari DKI

INKA
INKA telah mengirimkan 4 dari 8 rangkaian kereta LRT Palembang (10/4)
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
Editor: Safrezi Fitra
8/8/2018, 12.41 WIB

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku belum menerima usulan tarif kereta listrik ringan Light Rail Transit (LRT) Jakarta rute Kelapa Gading - Velodrome dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Padahal, moda transportasi ini sebenarnya disiapkan untuk beroperasi saat pelaksanaan Asian Games 2018.

Rencananya, pengoperasian LRT Kelapa Gading – Velodrome akan diresmikan pada pekan ini. Namun, Budi mengatakan saat ini rencana peresmiannya masih dalam tahap evaluasi teknis. Selain itu opsi tarif hingga operator juga belum sampai di mejanya sehingga dia belum bisa memberitahu publik. 

"Usulan tarifnya Belum sampai saya, mungkin masih di Direktur Jenderal Perkeretaapian," kata Budi di Jakarta kemarin (7/8).

Menteri Budi sebelumnya merasa pesimistis LRT ini akan beroperasi sesuai waktu, yakni sebelum pembukaan Asian Games pada 18 Agustus 2018. Bahkan, dia sempat memanggil pengelola proyek ini, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk memastikan progres pembangunannya. 

(Baca: Menhub Pesimistis LRT Jakpro Rampung Sebelum Asian Games)

Dia berharap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta ini bekerja lebih keras, agar pengerjaan proyek LRT Velodrome - Kelapa Gading bisa rampung sesuai jadwal. Meski begitu, dia juga mengingatkan bahwa aspek keselamatan tetap menjadi perhatian.

"Nanti tim dari PT Kereta Api Indonesia juga akan mengevaluasi kelayakan konstruksi yang dibuat," kata Budi pada Mei lalu.

Berbeda dengan di Jakarta yang belum siap, proyek LRT lain di Palembang saat ini telah siap dioperasikan saat helatan Asian Games 2018 mendatang. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meresmikan dan menjajal pengoperasian kereta ringan tersebut

Jokowi sempat meminta tarif kereta ringan ini diberikan subsidi pada periode awal operasionalnya. Subsidi ini diperlukan agar tarif moda transportasi tersebut kompetitif dan diminati masyarakat. "Saya perintahkan Menteri Perhubungan agar mulai dihitung subsidinya," kata Jokowi bulan lalu.

(Baca: Jokowi Minta LRT Palembang Dapat Subsidi)

Jika masyarakat sudah banyak yang telah beralih menggunakan LRT, maka subsidinya dapat ditarik kembali. Presiden menjelaskan di beberapa negara membutuhkan waktu 10-15 tahun untuk mendorong masyarakatnya menggunakan moda transportasi kereta ini. Makanya, perlu subsidi agar tarifnya bisa lebih murah dan masyarakat tertarik.