Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjanjikan BPJS Kesehatan gratis jika partainya berhasil mendapat kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. Berapa kira-kira dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan ini?

Kontroversi

Gagasan menggratiskan BPJS Kesehatan disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PSI, Dedek Prayudi. Dia mengatakan iuran gratis akan diberikan untuk seluruh warga negara tanpa kecuali.

“BPJS Kesehatan itu program yang sangat membantu masyarakat. Masalahnya selama ini warga masih harus membayar iuran untuk mendapat pelayanan BPJS,” kata Dedek dalam keterangan tertulis pada 15 Februari 2023 lalu. 

Dedek mengatakan, saat ini tidak semua warga mampu membayar iuran. Akibatnya, banyak yang menunggak, dan untuk mengakses layanan kesehatan mereka wajib membayar tunggakan plus denda. 

PSI mengutip UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) yang menyebutkan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh layanan kesehatan.

PSI menyebutkan pemerintah butuh sekitar Rp110 triliun untuk menggratiskan BPJS. Angka ini mengacu dari data Badan Pusat Statistik bahwa rata-rata pengeluaran per kapita untuk kesehatan sebesar Rp34 ribu.

Dana BPJS gratis akan bersumber dari pajak. Alhasil, nantinya BPJS Kesehatan tidak lagi berbasis iuran tetapi menjadi berbasis pajak. 

“Adakah uangnya? Ada. Tunggu beberapa waktu lagi. PSI akan menjelaskan lebih rinci,” kata Dedek.

Faktanya

Pemerintah sebenarnya sudah menanggung iuran BPJS Kesehatan untuk fakir miskin dan/ atau orang tidak mampu. Penanggungan iuran dilakukan lewat skema penerima bantuan iuran (PBI) yang diatur dalam Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020.

PBI dibiayai langsung oleh pemerintah pusat dengan kontribusi pemerintah daerah sesuai kemampuan fiskal masing-masing. Iuran untuk peserta PBI ditetapkan sebesar Rp42 ribu per bulan.

Mengutip data Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), ada total 151,8 juta peserta BPJS yang mendapat skema PBI per 2022. Ini mencakup 61% dari total peserta BPJS Kesehatan yang mencapai 248,77 juta peserta.

Total iuran PBI yang dibayarkan pemerintah untuk BPJS Kesehatan mencapai Rp62,5 triliun pada 2022. Dalam tiga tahun terakhir, nilai total iuran PBI selalu di atas Rp60 triliun. 

Jika Rp60-an triliun dibutuhkan untuk membiayai sekitar 60% peserta BPJS, berapa uang yang dibutuhkan untuk membiayai seluruh peserta?

PSI menghitung dana yang dibutuhkan untuk membiayai BPJS Kesehatan seluruh masyarakat sebesar Rp110 triliun. Persoalannya, dana sebesar ini tidak cukup menutupi pembayaran klaim sebesar Rp113,72 triliun pada 2022.

Perhitungan yang lebih tepat dapat menggunakan total iuran yang dikumpulkan BPJS dari peserta tiap tahun. Sejak 2017, total penerimaan iuran terus mengalami peningkatan. Pada 2022, total penerimaan iuran mencapai Rp144,07 triliun atau lebih tinggi Rp34 triliun dari perhitungan PSI.

Penerimaan iuran ini juga di atas kebutuhan pembayaran jaminan kesehatan. Ini karena iuran tidak hanya dipakai untuk pembayaran jaminan kesehatan, tetapi juga membiayai operasional BPJS Kesehatan.

Iuran juga penting untuk menjaga keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan. Pemerintah mengatur agar DJS dapat memenuhi pembayaran klaim sekurangnya 5,15 bulan ke depan. 

Dana jaminan ini akan sulit terpenuhi jika penerimaan iuran impas dengan pembayaran klaim.

Sebagai catatan, saldo DJS baru positif pada 2021 lalu. Sebelumnya, aset bersih DJS selalu negatif. Pada 2019, aset neto DJS berada di titik terendahnya yaitu minus Rp50,66 triliun.

Selanjutnya, perlu diperhitungkan bahwa nilai Rp144,07 triliun ini hanya mencakup 248,77 juta peserta BPJS Kesehatan. Jumlah ini hanya 90% dari total populasi Indonesia yang sebesar 271,07 juta jiwa. 

Artinya, jika PSI ingin membiayai penuh iuran BPJS seluruh masyarakat Indonesia, dana yang dibutuhkan lebih besar dari perhitungan.

Dalam perhitungan kami, sekurangnya total dana yang dibutuhkan mencapai Rp156,98 triliun. Angka ini diperoleh dari rata-rata iuran per orang saat ini, sekitar Rp579.129 per tahun dikali dengan total populasi. Rata-rata iuran berasal dari total penerimaan iuran dibagi jumlah anggota.

PSI masih belum merinci kebutuhan dana dan sumber dana yang akan dipakai untuk memenuhi janji menggratiskan iuran BPJS. Bisa jadi ada anggaran belanja pemerintah yang dikorbankan untuk mewujudkannya.

Pada awal masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo pernah mengorbankan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk membiayai anggaran kesehatan, infrastruktur, dan pendidikan. 

Ini dapat menjadi jalan yang diambil PSI untuk mewujudkan janjinya. 

Namun faktanya, sampai saat ini subsidi BBM masih menjadi momok bagi pemerintah. Keputusan untuk menaikkan harga kerap menimbulkan kehebohan di masyarakat yang tak jarang menjadi bahan gorengan politik, termasuk penolakan oleh anggota DPR. 

Referensi

BPJS Kesehatan. Laporan Keuangan 2021. (Akses 5 Maret 2023)

Dewan Jaminan Sosial Nasional. Sistem Monitoring dan Evaluasi Terpadu Jaminan Kesehatan Nasional. (Akses 3 Maret 2023)

JDIH. Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. (Akses 5 Maret 2023)

PSI. “Tawarkan Ide BPJS Tanpa Iuran, PSI: Ada Sumber Pendanaan dari Pajak” 15 Februari 2023. (Akses 3 Maret 2023) 

---------------

Jika Anda memiliki pertanyaan atau informasi yang ingin kami periksa datanya, sampaikan melalui email: cekdata@katadata.co.id.