Gojek Dihina di Malaysia, Rudiantara: Kami Saja Menerima Grab

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara angkat bicara tentang penolakan Gojek di Malaysia. Dia mengungkapkan persaingan perusahaan antarnegara harus adil.

"Menurut saya, (perusahaan) punya Malaysia boleh masuk ke Indonesia masak (perusahaan) Indonesia enggak boleh masuk ke Malaysia," kata Rudiantara di Pacific Place, Jakarta, Rabu (28/8).

Dia menyayangkan jika pihak Malaysia menutup Gojek. Padahal, para menteri Malaysia sudah memberikan lampu hijau kepada Gojek untuk ekspansi ke Negeri Jiran. Rudiantara juga menekankan Gojek bukan kendaraan untuk masyarakat miskin. Dia mempertanyakan masyarakat Indonesia bukan orang yang tidak mampu.

Kendati demikian, dia menekankan kalau pemerintah tidak akan membalas penolakan masuknya Gojek ke Malaysia dengan menutup operasional Grab yang buatan Malaysia. "Kami tidak menutup Grab dari Malaysia, masa kami ditutup? Asia Tenggara itu mengenal satu pasar," katanya.

(Baca: Gojek ‘Dihina’ di Malaysia, 10 Ribu Ojek Online Demo Akhir Pekan Ini)

Ada pun Shamsubahrin menyatakan bahwa dirinya tidak setuju Gojek hadir di Malaysia. "Gojek sebagai perusahaan transportasi tidak akan menjamin masa depan yang menjanjikan, anak muda Malaysia pantas mendapatkan yang lebih baik dari itu," katanya dikutip dari Free Malaysia Today, beberapa waktu lalu, Rabu (21/8).

Bahkan, menurutnya budaya Indonesia dan Malaysia berbeda. Di Indonesia, menurutnya perempuan dapat memeluk pengendara yang kebanyakan adalah laki-laki. “Gojek bisa diterapkan di Indonesia karena tingkat kemiskinannya sangat tinggi, tidak seperti di Malaysia,” kata Shamsubahrin.

Padahal, kabinet menteri Malaysia telah memberikan lampu hijau kepada Gojek untuk masuk ke pasar Malaysia. Menteri Pengembangan Kewirausahaan Malaysia Datuk Seri Mohd Redzuan Yusof menyatakan bahwa para menteri sudah mendiskusikan izin Gojek.

"Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Transportasi telah diminta untuk bekerja bersama dan bahas hukum yang perlu untuk memungkinkan layanan terimplementasikan," kata Redzuan, dikutip dari The Star Malaysia, Kamis (22/8).

(Baca: Gojek Tanggapi Rencana Unjuk Rasa Ojek Online di Kedubes Malaysia)

Dia mengatakan bahwa pembahasan kedua kementerian tersebut kemungkinan akan memakan waktu selama satu atau dua bulan. Nantinya, Kabinet Menteri Malaysia bakal memberikan keputusan untuk pengesahan aturan.

Dia juga menegaskan pentingnya layanan transportasi sepeda motor untuk segera hadir di Malaysia. "Kami ingin memastikan implementasi yang bisa mengembangkan ekonomi masyarakat muda, yang tidak bertentangan dengan hukum," kata Redzuan.