Kominfo: Starlink Berminat Buat PT di RI tapi Tak Serap Pekerja Lokal

Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan bahwa penyedia layanan internet berbasis satelit milik Elon Musk yaitu Starlink menunjukkan minat untuk membangun usaha di Indonesia.

Hal itu dikatakan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika atau Dirjen PPI Kementerian Kominfo Wayan Toni Supriyanto yang menerima perwakilan Starlink di kantornya beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan mengenai tata cara membuka izin usaha layanan telekomunikasi di Indonesia kepada perwakilan Starlink, yakni:

• Meminta usaha untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
• Membangun pusat operasional di Indonesia
• Melewati tiga pengujian yaitu mencakup Internet Service Provider (ISP), Network Access Point (NAP), dan Very Small Aperture Terminal (VSAT)
• Seluruh proses perizinan itu harus melewati tahapan yang diajukan lewat Online Single Submission (OSS) yang dikelola oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
• Memenuhi komitmen melakukan penyerapan tenaga kerja lokal, sehingga memberikan lapangan pekerjaan bagi warga Indonesia

"Mereka datang menanyakan tentang proses perizinan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri setiap penyelenggara apa pun di Indonesia harus ada izin," kata Wayan saat ditemui di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (20/9).

"Nah, tantangannya sekarang Starlink masih ingin cara kerja seperti Over The Top atau OTT. Dia ingin berbisnis namun tidak menyerap pegawai di Indonesia. Maka dari itu, ini masih didiskusikan lebih lanjut," Wayan menambahkan.

Wayan memastikan Kementerian Kominfo dan Kementerian Investasi tidak akan memberikan kekhususan untuk Starlink jika ingin berusaha di Indonesia. Sebab, aturan yang berlaku mengenai perizinan semuanya diatur melalui mekanisme pengajuan OSS.

“Kami ingin menjaga level playing field kepada semua pelaku usaha. Itu yang kami sampaikan kepada mereka. Kami sampaikan perizinan hanya lewat OSS yang dimiliki oleh BKPM. Regulasinya seperti itu," kata Wayan.

Katadata.co.id mengonfirmasi hal tersebut kepada Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong. “Mereka memang ingin langsung menyasar pelanggan,” katanya kepada Katadata.co.id, Kamis (21/9).

“Namun wilayah mana, apakah komersial atau 3T alias Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar, belum ada pembicaraan karena belum mengajukan izin,” Usman menambahkan.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan berencana menyediakan akses internet di bagian timur Indonesia dengan Starlink. Luhut menekankan layanan ini akan menyasar desa terpencil dan tertinggal.

"Kami melihat banyak sekali desa-desa yang tidak bisa dicapai oleh jaringan internet. Oleh karena itu, kami sepakat dengan Elon Musk untuk Starlink masuk di Indonesia timur," kata Luhut di akun resmi media sosial yang dikutip pada Agustus (15/8).

Luhut menyampaikan salah satu pertimbangan pemerintah yakni biaya layanan Starlink yang relatif lebih rendah.

Ia menjelaskan rendahnya biaya layanan Starlink disebabkan oleh teknologi yang digunakan, yakni satelit orbit rendah. Starlink milik Elon Musk disebut memiliki sekitar 60 ribu satelit kecil yang ada di orbit rendah.

Selain itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bertemu dengan Elon Musk di Amerika Serikat untuk menjajaki potensi kerja sama terkait Starlink. Melalui kerja sama itu, Starlink akan menyediakan akses internet di Puskesmas Tanah Air yang terletak di daerah 3T.