Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggandeng Microsoft untuk mengakselerasi transformasi digital hingga adopsi teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
“Pemerintah Indonesia meyakini bahwa kolaborasi multistakeholders sangatlah dibutuhkan, termasuk melalui kerja sama antara pemerintah dan sektor privat,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (14/3).
Kominfo dengan Microsoft Indonesia menandatangani nota kesepahaman tentang sinergi penguatan implementasi Teknologi Informasi dan transformasi digital di sektor pemerintahan.
Dengan model kerja sama ini, Budi menjelaskan pemerintah dapat mengakses keahlian, sumber daya, dan inovasi teknologi terkini dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan digital. Pada sisi pelaku industri, dapat membuka peluang bisnis baru, meningkatkan akses pasar, dan memperluas jangkauan layanan.
Nota kesepahaman ini meliputi beberapa lingkup kerja sama, di antaranya pengembangan sumber daya manusia bidang digital, penguatan infrastruktur dan digitalisasi pemerintah, penguatan tata kelola ai yang bertanggung jawab, dan penguatan implementasi dan praktik perlindungan data pribadi.
Budi menegaskan, penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan bentuk kolaborasi nyata, antara pemerintah Indonesia dengan pelaku industri global untuk mengakselerasi kemajuan sektor digital tanah air.
Sebagai negara yang bercita-cita untuk bergabung dalam jajaran 10 negara dengan ekonomi terkuat pada tahun 2045 kelak, menurutnya, Indonesia tidak dapat berdiri sebagai pasar maupun pengguna teknologi semata. Namun, Indonesia harus memposisikan diri sebagai mitra strategis pengembangan teknologi digital global.
“Maka dari itu, saya selaku menteri komunikasi dan informatika, secara serius meminta perusahaan teknologi global, termasuk Microsoft, untuk terus mendorong terjadinya knowledge transfer sekaligus technology transfer dalam berbagai kerja sama yang dilakukan,” ujar dia.
Ia berharap kerja sama ini menjadi batu lompatan untuk menuju Indonesia maju.
Budi menambahkan kebijakan yang responsif dan adaptif sangat diperlukan agar kemajuan teknologi digital dapat membawa manfaat bagi seluruh lapisan Masyarakat. “Dalam penyusunan kebijakan digital tersebut, setiap negara memiliki pendekatannya masing-masing,” kata dia.
Ia mencontohkan Amerika Serikat yang mengedepankan keterlibatan aktif sektor privat, Tiongkok yang mengutamakan peran sentral pemerintah, atau uni eropa yang memprioritaskan regulasi digital dan transparansi data.
“Salah satu praktik baik yang dapat kita ambil adalah aplikasi Prozorro, yang merupakan sistem pengadaan publik berbasis elektronik yang dibangun dan digunakan oleh pemerintah Ukraina, serta dibiayai pengembangannya oleh sektor privat,” Budi menambahkan.
Ia mengatakan bahwa Prozorro berhasil meningkatkan transparansi proses pengadaan dan menghemat anggaran pemerintah ukraina sebesar US$ 1,9 miliar dalam dua tahun beroperasi.
“Berkaca dari praktik baik tersebut, hubungan timbal balik antara pemerintah dengan para pelaku industri dipercaya dapat mendorong ruang kebijakan digital indonesia yang mampu mengakomodasi laju inovasi, pertumbuhan ekonomi, serta kebermanfaatan bagi semua pihak,” ujar dia.
Penggunaan kecerdasan buatan generatif atau AI generatif untuk melengkapi aktivitas kerja bisa mendorong perekonomian. Hasil studi ELSAM bekerjasama dengan Access Partnership menunjukkan AI generatif dapat membantu membuka kapasitas produksi sebesar US$ 243,5 miliar atau sekitar Rp 3.700 triliun di seluruh perekonomian, atau setara dengan 18% dari PDB 2022.
Sedangkan riset Kearney and EDBI menemukan bahwa AI dapat menambah US$ 366 miliar pada PDB Indonesia dalam satu dekade ke depan.
Presiden Direktur Microsoft Indonesia, Dharma Simorangkir mengatakan, penting bagi Indonesia, tidak hanya menjadi penonton, tapi bisa menjadi aktor untuk merealisasikan, mengembangkan, menyempurnakan teknologi AI.
“Perjalanan kita untuk mengembangkan dan mendapatkan manfaat dari AI merupakan perjalanan yang panjang, dan memang perlu dilakukan secara bersama-sama, baik pelaku industri, kementrian, hingga dunia pendidikan dan organisasi lain di indonesia,” kata Dharma.
Melalui kerja sama ini, ia berharap dapat memicu inovasi-inovasi baru dan kolaborasi untuk menciptakan dampak nyata yang bertanggung jawab.