Pusat Data Nasional Gangguan 6 Hari, Bagaimana Layanan Publik?

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.
Petugas Imigrasi (kanan) melayani pemohon pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Jakarta Barat, Jakarta, Senin (24/6/2024).
Penulis: Desy Setyowati
25/6/2024, 12.21 WIB

Pusat Data Nasional Sementara 2 yang dikelola oleh Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika mengalami gangguan enam hari sejak Kamis (20/6). Bagaimana nasib layanan publik?

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi mengatakan, layanan publik mulai diperbaiki meski Pusat Data Nasional Sementara masih mengalami gangguan akibat Brain Cipher Ransomware. Meski begitu, proses investigasi tetap terus dilakukan.

Berdasarkan laporan di beberapa media, sistem layanan keimigrasian misalnya, akan dipindahkan cloud atau komputasi awan milik Amazon Web Service atau AWS.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid juga menyampaikan, Pemerintah sudah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi gangguan pada sistem Pusat Data Nasional Sementara, tetapi belum pulih secara sempurna.

Komisi I DPR pun menerima informasi dari Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi bahwa gangguan yang terjadi itu menyasar PT Telkom. Parlemen pun meminta agar penyelesaian masalah  dipercepat.

"Sepertinya ada sektor-sektor lain yang juga terkena dampak. Ini sedang dimitigasi, di mana saja yang terkena dampak dan itu akan diselesaikan satu persatu," kata Meutya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/6).

Kominfo menyampaikan, ada 210 instansi baik di pusat maupun daerah yang terhubung dengan Pusat Data Nasional Sementara yang mengalami gangguan.

Merujuk pada laman Kominfo, ada 56 kementerian dan lembaga yang menggunakan Pusat Data Nasional selama 2020 - 2021. Selain itu, ada 13 provinsi, 105 kabupaten, dan 31 kota.

Rincian daftar kementerian dan lembaga yang menggunakan Pusat Data Nasional selama 2020 - 2021 di antaranya:

  1. ANRI
  2. BKN
  3. BNPB
  4. BSSN
  5. Dewan Kerajinan Nasional
  6. DKPP
  7. Kementerian Agama
  8. Kementerian ATR/BPN
  9. Kementerian Dalam Negeri
  10. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  11. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  12. Kementerian Pendidikan dan Budaya
  13. BSN
  14. Kantor Staf Presiden
  15. Badan Pengawas Pemilu
  16. BAPPENAS
  17. Badan Informasi Geospasial
  18. Dewan Ketahanan Keluarga dan Daerah Nasional atau DKKDN
  19. Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
  20. BMKG
  21. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan
  22. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI
  23. BPJS
  24. BPOM
  25. Badan Pusat Statistik atau BPS
  26. BRIN
  27. Kemenko PMK
  28. Kementerian ESDM
  29. Kementerian Hukum dan HAM
  30. Kementerian Kesehatan
  31. Kementerian Keuangan
  32. Kementerian Komunikasi dan UKM
  33. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
  34. Kementerian Koperasi dan UKM
  35. Kementerian Luar Negeri
  36. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  37. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
  38. Kementerian Perdagangan
  39. Kementerian Pertanian
  40. Kementerian PUPR
  41. Kementerian Sosial
  42. Kementerian Kelautan dan Perikanan
  43. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  44. Komisi Yudisial
  45. Komnas HAM
  46. LAPAN
  47. Lembaga Administrasi Negara
  48. Mahkamah Konstitusi
  49. Ombudsman
  50. Perpustakaan Nasional
  51. PPATK
  52. Setjen DPR
  53. Setjen MPR
  54. BAPETEN
  55. Kementerian Perhubungan
  56. LKPP
Reporter: Desy Setyowati, Antara