Ahli IT: Anggaran BSSN Tak Cukup Buat Perlindungan dari Serangan Siber

Geng hacker Brain Cipher Ransomware yang meretas Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya menyindir anggaran keamanan siber Indonesia. Ahli IT menilai anggaran pemerintah yang tersedia hanya cukup untuk pemeliharaan.

Pemerintah menggelontorkan anggaran BSSN untuk program keamanan dan ketahanan siber dan sandi sebesar Rp 235,99 miliar. Nilai tersebut Sebagian dari anggaran BSSN tahun ini sebesar Rp 771,77 miliar.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha mengatakan, jumlah dana tersebut hanya cukup untuk melakukan pemeliharan rutin dari perangkat yang sudah ada.

“Tidak dapat melakukan upgrade, baik dari sisi fitur maupun sisi skala cakupan,” kata Pratama kepada Katadata.co.id, Rabu malam (3/7).

BSSN menurut dia seharusnya memiliki perangkat keamanan siber yang dapat mencakup seluruh lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia, tidak hanya beberapa lembaga pemerintahan yang dianggap lebih kritis dibandingkan yang lainnya.

Terkait dengan anggaran pengadaan PDN sebesar Rp 700 miliar melalui Kominfo, Pratama mengatakan anggaran tersebut seharusnya sudah cukup untuk membuat sebuah sistem PDN yang aman baik dari serangan siber. Termasuk aman dari kerusakan infrastruktur dengan tersedianya Disaster Recovery Center (DRC) serta Cold Site yang dapat mencadangkan data utama.

“Jika memang anggaran dianggap kurang, maka yang perlu dilakukan adalah membatasi jumlah tenant yang dilayani oleh PDN,” ujar dia.

Sehingga anggaran tetap bisa dipergunakan untuk membangun replikasi dan cold site dibandingkan memperbesar kapasitas PDN namun mengorbankan fasilitas replikasi dan backup.

Brain Cipher Ransomware memberikan kunci dekripsi peretasan Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya secara gratis kepada Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Rabu (3/7). Mereka juga mengimbau Pemerintah Indonesia meningkatkan anggaran keamanan siber dan merekrut tenaga ahli di bidang IT yang memiliki kualifikasi.