86 Layanan Telah Pulih Usai Peretasan Pusat Data Nasional

ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/tom.
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto meemberikan keterangan usai memimpin rapat tingkat menteri membahas penggantian Pusat Data Nasional (PDN) 2 yang diserang ransomware di Jakarta, Senin (1/7/2024). Menko Polhukam menyatakan untuk layanan menggunakan PDNS 2 dapat dilaksanakan pelayanan secara aktif serta kembali normal pada Juli 2024 dan di cadangkan (back up) oleh hotsite yang ada di Batam.
Penulis: Tia Dwitiani Komalasari
13/7/2024, 21.12 WIB

Sebanyak 86 layanan dari 16 tenant telah pemulih usai peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto menyatakan, upaya pemulihan layanan PDNS 2 dilakukan oleh tim yang terdiri dari Kementerian Kominfo, BSSN, PT Telkom Tbk, dan partisipasi aktif dari semua tenant.

“Per 12 Juli, pukul 17.30 WIB, tercatat 86 layanan dari 16 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah telah go live,” tutur Hadi dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/7).

Hadi menjelaskan beberapa layanan publik yang berhasil dipulihkan selain dalam bentuk layanan perizinan juga berupa layanan informasi dalam bentuk portal.

“Termasuk layanan beasiswa yang dikelola Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi,” ujarnya.

Hadi menambahkan, saat ini tim terus melakukan upaya pemulihan layanan publik dengan secepat-cepatnya dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian. Proses pemulihan layanan terbagi dalam tiga zona tahapan berdasarkan teknik penanganan data.

Data yang terdampak insiden pada PDNS 2 berada di zona merah, dan ditetapkan dalam proses “karantina”. Data tersebut selanjutnya akan dipindahkan ke zona biru untuk dilakukan penguatan keamanan dan pemindaian kerentanan.

"Setelah itu layanan bisa go-live atau data layanan publik diunggah ke pusat data lain ke zona hijau yang siap digunakan kembali,” jelasnya.

Menurut Hadi, setiap tahapan pemulihan dilakukan dengan teliti dan cermat. Langkah itu diambil untuk meminimalkan celah serangan siber yang dapat masuk dan berdampak pada pelayanan publik.

“Pemerintah melakukan pembersihan data dari malware atau pun virus yang mencurigakan dari data yang sudah berhasil diselamatkan, sekaligus memperkuat parameter keamanan infrastrukturnya” ujarnya.