Berita PDN Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Geng hacker Brain Cipher Ransomware yang meretas Pusat Data Nasional atau PDN Sementara 2 Surabaya menyatakan mudahnya membobol keamanan siber Indonesia.

Dirjen Aptika Kominfo Semuel Abrijani resmi mengundurkan diri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (4/7).

Bobolnya pangkalan data akibat serangan ransomware sudah sering terjadi. Ini menyebabkan pelayanan publik di tanah air terganggu.

Kelompok peretas Brain Cipher Ransomware berjanji akan memberikan kunci dekripsi gratis kepada Pemerintah Indonesia, untuk mengatasi peretasan terhadap Pusat Data Nasional (PDN) Sementara 2 Surabaya.

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mewajibkan seluruh Kementerian dan Lembaga Negara melakukan back up data (1/7).

Lebih dari 800 ribu mahasiswa calon penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) harus mengunggah ulang data dan dokumen pendukung akibat dari peretasan Pusat Data Nasional (PDN).

Pemerintah berencana memberlakukan tarif bea masuk hingga 200 persen, untuk barang impor dari Cina. Kebijakan ini merupakan respons terhadap persoalan perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat.

Indonesia rentan terkena serangan siber. Berbagai desakan dari masyarakat sipil mengemuka.

Sejak PDN diserang ransomware pada 20 Juni lalu, platform layanan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) ikut terganggu. Data dari 853.393 mahasiswa pelamar KIP Kuliah 2024 hilang.

Kemendikbudristek menyatakan platform Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah terimbas serangan ransomware atas Pusat Data Nasional (PDN). Pendaftar KIP Kuliah diminta mendaftar ulang.

Pakar Siber, Alfons Tanujaya, mengkritisi keamanan dan administrasi Pusat Data Nasional (PDN) yang kurang mumpuni.

Pusat Data Nasional (PDN) yang diretas bisa menimbulkan dampak berbahaya pada berbagai sektor.

Permintaan Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk mencadangkan data di Pusat Data Nasional atau PDN ini tidak direspons oleh Kementerian Kominfo. Imigrasi pun melakukan pencadangan internal di Pusdakim.

BPJS Ketenagakerjaan mengatakan kabar data bocor itu bukan dampak dari peretasan Pusat Data Nasional atau PDN.

Presiden Jokowi menginstruksikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk mengaudit tata kelola Pusat Data Nasional (PDN). Perintah itu keluar setelah terjadinya serangan siber ransomware.