Deret Perusahaan yang Tolak Permintaan Pemerintah Demi Keamanan Data Pengguna

Kasus pemblokiran rekening milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono di Bank Mandiri yang terjadi atas permintaan aparat menyoroti persoalan akses pemerintah terhadap rekening dan data nasabah.

Sebelumnya, rekening yang berisi dana pribadi dan donasi untuk aksi warga Pati, Jawa Tengah, disebut diblokir oleh Bank Mandiri atas arahan aparat penegak hukum. Namun, Polda Metro Jaya menyatakan bahwa penyelidik sebenarnya meminta penundaan transaksi, bukan pemblokiran rekening.

Selama penundaan, dana tetap berada di dalam rekening dan proses tersebut berlangsung paling lama lima hari kerja. Setelah periode tersebut berakhir, dana dapat kembali digunakan oleh pemilik rekening.

Persoalan serupa juga pernah terjadi di sejumlah negara, ketika perusahaan menolak atau menantang permintaan pemerintah terkait data pengguna. Dalam beberapa kasus, perusahaan bahkan mendapat denda hingga pemblokiran layanan.

Deretan Perusahaan yang Pernah Berkonflik dengan Pemerintah karena Data Pengguna

Berikut sejumlah perusahaan yang pernah berkonflik dengan pemerintah terkait data pengguna:

1. Telegram - Rusia

Telegram menjadi salah satu contoh paling terkenal. Pada 2017, otoritas Rusia meminta perusahaan menyerahkan kunci dekripsi yang dapat digunakan untuk mengakses komunikasi pengguna.

Telegram menolak permintaan tersebut. Melansir Article 19 (10/06/2022), pengadilan Rusia pada Oktober 2017 menyatakan Telegram bersalah karena tidak memberikan kunci dekripsi dan menjatuhkan denda sebesar 800 ribu rubel.

Telegram kemudian menghadapi proses hukum lanjutan. Setelah kalah dalam upaya banding, keputusan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah Rusia untuk memblokir layanan Telegram pada 2018.

2. Yandex - Rusia

Yandex juga pernah berhadapan dengan FSB terkait kunci enkripsi. Pada Juni 2019, media Rusia melaporkan bahwa FSB meminta kunci enkripsi yang dapat memungkinkan aparat mendekripsi lalu lintas email pengguna.

Menurut laporan Reuters (06/06/2019), regulator komunikasi Rusia menyatakan Yandex telah mencapai kesepakatan dengan FSB terkait penyerahan kunci enkripsi.

Namun, kasus Yandex berbeda dengan Telegram. Yandex kemudian dilaporkan mencapai kesepakatan dengan FSB, sehingga tidak tepat jika disebut sebagai perusahaan yang secara permanen menolak permintaan tersebut dan kemudian dihukum karena penolakan itu.

3. Google - Rusia

Google juga pernah mendapat sanksi Rusia terkait aturan data pribadi. Pada Juli 2021, pengadilan Rusia menjatuhkan denda 3 juta rubel kepada Google karena pelanggaran terhadap aturan data pribadi.

Sebagaimana dilansir dari Reuters (29/7/2019), denda itu merupakan denda pertama Google di Rusia untuk pelanggaran data pribadi. Kasus tersebut terjadi di tengah tekanan Rusia terhadap perusahaan teknologi asing agar menyimpan data pengguna Rusia di dalam negeri.

Namun, Google juga menghadapi denda Rusia atas isu lain, seperti kegagalan menghapus konten yang dianggap ilegal. Karena itu, tidak semua denda Google di Rusia dapat dikaitkan dengan penolakan permintaan akses data pengguna.

4. Apple -  Amerika Serikat

Apple pernah menghadapi kasus permintaan serupa dari aparat penegak hukum. Pada 2016, FBI meminta Apple membantu membuka iPhone milik salah satu pelaku penembakan San Bernardino. Apple menolak membuat perangkat lunak yang dapat melewati mekanisme keamanan iPhone karena khawatir langkah tersebut menciptakan preseden dan melemahkan keamanan perangkat pengguna.

Menurut laporan AP News, Apple pada 2016 menolak permintaan pemerintah AS untuk membantu melewati keamanan iPhone milik pelaku penembakan San Bernardino. Pada akhirnya, FBI menemukan pihak ketiga yang dapat membantu membuka perangkat tersebut sehingga pemerintah AS menarik permintaannya terhadap Apple.

5. Microsoft - Amerika Serikat

Microsoft juga pernah menantang pemerintah AS terkait permintaan data pengguna. Pada 2016, Microsoft menggugat pemerintah AS karena adanya permintaan data pelanggan yang disertai larangan bagi perusahaan untuk memberi tahu pelanggan tersebut. Melansir Reuters, Microsoft menggugat pemerintah AS untuk mendapatkan hak memberi tahu pelanggan ketika pemerintah meminta akses terhadap email atau dokumen mereka.