Indonesia Siapkan 4 Landing Station Kabel Bawah Laut, Bidik Hub Asia Pasifik

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan sejumlah titik strategis untuk mendukung pembangunan infrastruktur kabel bawah laut di Indonesia. Salah satunya melalui rencana penyediaan empat landing station kabel laut.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana mengatakan empat landing station tersebut direncanakan berada di Jakarta, Nusa Tenggara Timur (NTT), Manado, dan Jayapura.

"Untuk yang empat station landing itu, itu rencana ada di Jakarta, kemudian ada di NTT, kemudian ada di Manado, dan Jayapura," kata Kartika menjawab pertanyaan tentang kesiapan Indonesia menjadi hub Asia Pasifik, dalam gelaran Bali Annual Telkom International Conference (BATIC) 2026, Rabu (26/8).

Landing station merupakan titik di darat tempat kabel bawah laut atau kabel laut mendarat dan kemudian terhubung dengan jaringan di darat.

Ia menjelaskan empat lokasi landing station tersebut dipilih dengan mempertimbangkan efektivitas jalur konektivitas. Pemerintah tidak hanya melihat lokasi pendaratan kabel, tetapi juga wilayah yang nantinya dapat dijangkau dari setiap titik.

"Jadi kan kita analisis untuk efektifnya di sini," ujar Kartika.

Dia memberikan contoh wilayah Papua. Menurut Kartika, titik di Papua dapat diarahkan untuk mendekati konektivitas dengan Australia. Pemerintah kemudian akan menyesuaikan lokasi itu dengan titik-titik konektivitas yang telah dimiliki Australia.

"Sekarang Australia juga punya beberapa titik, kita sesuaikan saja," katanya.

Sementara itu, untuk Jakarta, NTT, dan Manado, Kartika tidak memerinci alasan spesifik pemilihan masing-masing wilayah. Namun, dia menjelaskan bahwa setiap lokasi akan dilihat berdasarkan efektivitas cakupan konektivitasnya.

"Di daerah Jakarta tentunya dia mengelilingi daerah mana, di Papua tentunya dia akan mendekati kawasan ini, jadi kan juga nanti mana efektifnya," ujar Kartika.

Pemerintah juga telah menyiapkan lebih dari 100 titik hub. Penentuan titik-titik ini akan mempertimbangkan efektivitas konektivitas dan wilayah yang dapat dilayani.

"Kalau hubnya banyak, ada 100 lebih titik," kata Kartika.

Menurut dia, lokasi-lokasi tersebut masih dapat berkembang mengikuti dinamika kebutuhan infrastruktur digital. Hal ini karena digitalisasi telah menjadi pasar global dan Indonesia perlu menyesuaikan pembangunan infrastrukturnya dengan kebutuhan konektivitas.

Kartika menilai Indonesia memiliki posisi strategis dan potensi dari sisi ruang untuk mengambil peran dalam konektivitas digital regional maupun global.

Menurut dia, penataan lokasi menjadi penting karena ruang laut Indonesia digunakan oleh banyak sektor. Oleh karena itu, pemanfaatan ruang laut untuk infrastruktur kabel perlu diatur melalui regulasi penataan ruang.

"Ruang laut ini semakin banyak, sektornya banyak. Nah ini kita atur di dalam regulasi penataan lokal," ujar Kartika.

Kartika mengatakan Indonesia perlu siap menghadapi peningkatan kebutuhan infrastruktur konektivitas digital. Menurut dia, Indonesia memiliki posisi yang strategis dan potensi dari sisi ruang sehingga memiliki peluang untuk menjadi bagian penting dalam konektivitas kawasan.

KKP juga telah memasukkan rencana tersebut dalam rancangan peraturan pemerintah mengenai rencana tata ruang laut nasional yang saat ini sedang direviu.

Pemerintah Dorong Google, Meta hingga Swasta Ikut Bangun Kabel Laut Indonesia

Kartika mengatakan pembangunan infrastruktur kabel laut tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Menurut dia, diperlukan kolaborasi dengan pemerintah daerah, badan usaha, hingga masyarakat.

KKP juga membuka peluang kerja sama dengan perusahaan teknologi global yang telah bergerak di sektor kabel laut, termasuk Google dan Meta.

"Artinya kita sadar juga terbuka. Jadi kalau Google, Meta sudah pasti ya, apabila ada potensi yang tidak mau khususkan, jadi yang terbuka," ujar Kartika.

Namun, dia menegaskan seluruh pihak yang terlibat tetap harus mengikuti ketentuan dan regulasi pemerintah, termasuk yang berkaitan dengan digitalisasi dan konektivitas.

Kartika mengatakan koordinasi antarkementerian juga menjadi penting karena pembangunan kabel laut melibatkan sejumlah pihak, termasuk KKP, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Menurut dia, pemerintah telah memiliki tim nasional yang diharapkan dapat membuat koordinasi dan kolaborasi menjadi lebih efektif dan efisien.

Kartika juga menilai bahwa meningkatnya kebutuhan digitalisasi, termasuk kecerdasan buatan atau AI, akan membuat kebutuhan terhadap kabel laut semakin besar. Oleh karena itu, kolaborasi dinilai penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tersebut.

"Marketnya besar, dan lokasi kita strategis, dan kita potensial juga dari sisi ruang," kata Kartika.