Komdigi Respons Temuan SAFEnet dan Remotivi, Sebut Siap Buka Data

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebut siap membuka data dan melakukan pencocokan data dengan temuan lembaga Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) dan Remotivi. Sebelumnya, SAFEnet dan Remotivi mempublikasikan laporan bahwa 74% aduan moderasi konten media sosial yang diterima dalam periode April sampai awal November 2026 dilakukan oleh Komdigi.

Sekretaris Ditjen Pengawasan Ruang Digital Mediodecci Lustarini menyatakan saat ini timnya juga tengah menyelesaikan mekanisme “notifikasi publik”, yang merupakan bagian dari amanah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 311/PUU-XXIV/2026 bahwa Komdigi wajib menerbitkan pemberitahuan beserta alasannya sebelum memblokir atau memutus akses konten digital.

“Notifikasi digital sedang kami proses untuk mekanismenya. Ketika proses sudah selesai, tentu kita akan sampaikan bagaimana data terkait pemutusan akses yang dilakukan Komdigi ini bisa diakses buat publik,” kata Mediodecci kepada Katadata.co.id, Jumat (13/11).

Komdigi menghargai temuan SAFEnet dan Remotivi yang merupakan bagian dari demokrasi, check and balance, dan kontrol publik. Namun begitu, Komdigi tidak menemukan kecocokan antara data yang disampaikan kedua lembaga dengan laporan yang dipegang Komdigi dengan pihak platform. 

Untuk itu, Komdigi mengatakan perlu dilakukan verifikasi data sebagai tindak lanjut temuan kedua lembaga. SAFEnet dan Remotivi sebelumnya melaporkan bahwa 94 dari 127 aduan kasus takedown konten media sosial yang mereka terima dilakukan oleh Komdigi.

“Angka 94 itu kita belum tahu yang mana, kami coba cek secara periode saja angkanya tidak ketemu. Artinya, angka yang ditangani Komdigi bisa jadi lebih besar daripada itu. Jadi coba kita ketemu dan berdialog, mau cek data kita boleh. Karena pada dasarnya data di Komdigi itu kita terbuka untuk penanganannya,” kata Mediodecci.

Mediodecci juga menyebut, Komdigi siap untuk melakukan perbaikan jika memang ditemukan adanya kesalahan dalam melakukan moderasi konten media sosial.

“Apabila memang ada kesalahan moderasi yang dilakukan Komdigi, tentu Komdigi siap memperbaiki diri. Kami berterima kasih atas adanya pemantauan yang dilakukan kedua lembaga, yang membuat kita jadi lebih aware dan melakukan evaluasi kedalam apakah memang ada kesalahan yang kami lakukan,” kata Mediodecci.

Temuan SAFEnet dan Remotivi

SAFEnet dan Remotivi menemukan bahwa 74% atau mayoritas pengaduan konten yang mengalami moderasi berupa takedown sepanjang April sampai November 2026 dilakukan atas permintaan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Sisanya, mengalami takedown atas kebijakan panduan komunitas atau Community Guidelines platform. 

Mayoritas konten yang mengalami takedown berkaitan dengan kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto, pejabat, dan pemerintahan. Selain itu, unggahan terkait gelombang demonstrasi juga turut mengalami takedown.

Beberapa waktu terakhir, masyarakat yang ramai-ramai mengunggah konten dengan topik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga tidak sedikit yang mengeluhkan adanya pembatasan. Temuan Remotivi dan SAFEnet menunjukkan sebanyak 13 konten atau 10,2% dari total 127 konten yang mengalami takedown merupakan konten terkait karhutla, mayoritasnya dilaporkan pada pertengahan Oktober 2026.

Beberapa konten terkait karhutla yang terkena takedown ini diduga dilakukan atas permintaan Komdigi. Pada platform X misalnya, terdapat tiga temuan cuitan yang mendapat notifikasi pemberitahuan dugaan pelanggaran terhadap hukum Indonesia atas permintaan Komdigi. Dua cuitan di antaranya mengkritik Prabowo karena dinilai lambat memadamkan api, sedangkan satu cuitan meratapi kebakaran di Taman Nasional Way Kambas dan nasib satwa di sana.

Komdigi juga diduga menggunakan alasan yang sama untuk melakukan takedown sebuah konten karhutla dengan sampul foto Prabowo di platform Instagram. Begitu pula dengan konten kritikan terhadap Prabowo atas penanganan karhutla Kalimantan di Threads.

“Komdigi perlu transparan sebagai bagian dari pengawasan. dengan proaktif menyampaikan transparency report, berapa konten yang mereka moderasi dan minta platform untuk takedown. Ini penting supaya kita bisa mengawasi, apakah konten-konten memang melanggar hukum atau konten-konten ini sebetulnya sah tetapi tetap secara sewenang-wenang diminta takedown,” kata Direktur Eksekutif SAFEnet Nenden Sekar Arum kepada Katadata.co.id, Kamis (12/11).

Komdigi Sebut Punya Batasan Melakukan Moderasi Konten

Mediodecci menyebut bahwa Komdigi memiliki mekanisme Sistem Kepatuhan Moderasi Konten atau SAMAN. Dalam mekanisme itu, Komdigi memang memiliki wewenang untuk memerintahkan pencegahan dan pemutusan akses konten yang dianggap melanggar hukum.

Komdigi mewajibkan penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk melakukan takedown sesuai service level agreement atau SLA, baik dalam kurun 24 jam untuk yang normal maupun 4 jam untuk konten yang dianggap mendesak setelah perintah pemutusan akses dikeluarkan. Komdigi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif dan denda, serta menilai kepatuhan tata kelola konten dari PSE Lingkup Privat.

Namun begitu, dalam hal moderasi konten ini, Komdigi disebut juga memiliki batasan. Mediodecci menyebut, Komdigi tidak bisa melakukan penyidikan dan penegakan hukum secara mandiri. Komdigi juga disebut tidak bisa melakukan takedown konten secara sewenang-wenang tanpa klasifikasi konten yang jelas. 

“Komdigi tidak bisa memutus akses secara sewenang-wenang tanpa ada klasifikasi muatan ilegal atau aduan masyarakat atau lembaga resmi. Konten yang bisa diputus langsung oleh Komdigi hanya dua, yaitu perjudian online (judol) dan pornografi. Kedua konten ini juga sudah kita komunikasikan dan koordinasikan dengan platform untuk menjadi bagian dari Community Guidelines mereka,” kata Mediodecci.