Berita Komdigi Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Dari 25 PSE yang menerima surat dari Komdigi, sebagian besar bergerak di bidang transportasi.

Kementerian Komunikasi dan Digital bersama BIN dan BSSN perkuat pertahanan digital Indonesia untuk hadapi ancaman seperti judol, terorisme, dan disinformasi.

Mahkamah Konstitusi mengkaji gugatan aturan hak pengguna mempertahankan Nomor HP saat ganti operator (MNP). Apa kata Komdigi?

Indonesia dan India perkuat kerja sama teknologi masa depan dengan tandatangani MoU untuk pengembangan 6G dan ekosistem telekomunikasi, tindak lanjut kunjungan PM India.

Dalam evaluasi enam bulan pelaksanaan PP Tunas, Komdigi mencatat 252 PLF dari 94 penyelenggara sistem elektronik atau PSE telah menyelesaikan self-assessment hingga 6 September 2026.

Komdigi mengevaluasi PP Tunas dan buka opsi mewajibkan raksasa teknologi miliki kantor perwakilan di Indonesia untuk memudahkan koordinasi dan pengawasan.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengevaluasi kepatuhan platform digital seperti YouTube dan TikTok dalam implementasi PP Tunas yang bertujuan melindungi anak di media sosial.

Indonesia membuka peluang kerja sama teknologi, khususnya pengembangan AI, dengan Amerika Serikat yang mengedepankan manfaat bagi masyarakat dan keamanan ruang digital.

Kemenkominfo menegaskan larangan kuota internet hangus sesuai putusan MK, didukung Komisi I DPR yang menyebutnya langkah baik untuk melindungi konsumen.

Kominfo dan BP2MI memutus akses 7.908 konten loker fiktif. Data menunjukkan, ribuan WNI menjadi korban perdagangan orang dengan modus lowongan kerja ke luar negeri.

Telkomsel melakukan kajian menyeluruh terhadap produk dan layanan internet. Ini untuk menyesuaikan dengan Surat Edaran Kementerian Komdigi tentang larangan kuota internet hangus.

Menteri Kominfo Meutya Hafid mengimbau masyarakat tenang dan waspada menyusul erupsi Gunung Anak Krakatau, serta menghindari menyebar informasi hoaks terkait potensi tsunami.

Perlindungan Sosial (Perlinsos) atau bansos digital mengintegrasikan data dari delapan instansi. Bagaimana keamanan datanya?

Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 11,52 triliun pada 2027. Dari anggaran tersebut, porsi terbesar dialokasikan untuk penguatan infrastruktur

Komdigi menegaskan tidak meminta penghapusan video kasus Pejompongan di media sosial dan memastikan informasi terkait tetap dapat diakses publik di ruang digital.