Berita Komdigi Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Komdigi menyatakan pita frekuensi 700 MHz akan difokuskan untuk memperluas jangkauan sedangkan pita 2,6 GHz untuk meningkatkan kapasitas jaringan, khususnya dalam pengembangan 5G.

Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menyebut Roblox dalam waktu dekat akan mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas.

Head of Public Policy, TikTok Indonesia Hilmi Ardianto mengatakan ke depan, TikTok masih akan berupaya membuat membuat sistem untuk mengenali para penggunanya.

Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid meminta publik tidak menyebar konten sensitif berkaitan dengan kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Bekasi Timur

Wikimedia, yang antara lain mengoperasikan Wikipedia sempat terancam diblokir karena belum melakukan pendaftaran sebagai Penyelenggaran Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat.

Kementerian Komdigi mengkaji opsi pemberian label pada akun kesehatan terverifikasi di media sosial atau medsos.

Kementerian Komdigi membuka lelang penggunaan Frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz untuk pengembangan jaringan seluler broadband pada 2026, sesuai RPJMN.

Kementerian Kominfo akan memutuskan nasib Wikipedia hari ini, 23 April, karena platform ensiklopedia online itu belum menyelesaikan pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik.

Kementerian Komdigi menyatakan belum menerima proposal dari Roblox terkait penyesuaian kepatuhan implementasi PP Tunas.

Kementerian Komdigi menunda sementara penerapan sistem IGRS atau klasifikasi gim berbasis usia untuk evaluasi dan investigasi lebih lanjut.

Kementerian Komdigi menyelidiki dugaan kebocoran data pengembang game di sistem IGRS. Pakar IT menekankan pentingnya pengelolaan oleh ahli siber.

Komdigi menginvestigasi dugaan kebocoran data game besar via sistem IGRS, yang disambut positif oleh Asosiasi Game Indonesia sebagai pintu komunikasi.

Kementerian Komdigi melakukan investigasi menyeluruh atas dugaan kebocoran data pengembang game melalui sistem IGRS.

PP Tunas mengatur kewajiban platform digital dalam melindungi anak dari konten berisiko dan screen time berlebihan, termasuk penyediaan fitur sesuai usia dan larangan desain manipulatif.

Menteri Komdigi Meutya Hafid mengatakan, pemerintah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi jika konten atau aktivitas di platform dinilai membahayakan publik.