Komdigi Tegaskan Bukan Tukang Sensor, Ini Batas Kewenangan Takedown Konten

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan tidak bisa sembarangan memutus akses atau menghapus konten di ruang digital. Kewenangan pemerintah dalam moderasi konten memiliki batasan dan harus didasarkan pada ketentuan hukum serta klasifikasi muatan ilegal.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini menjelaskan, pemerintah bukan pihak yang menjalankan moderasi konten secara langsung terhadap seluruh unggahan pengguna.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) justru memberikan kewajiban moderasi kepada penyelenggara sistem elektronik (PSE), khususnya platform yang menyediakan layanan konten buatan pengguna atau user-generated content.

Menurut dia, ketentuan ini mengacu pada Pasal 40 UU ITE yang mengatur kewajiban pencegahan penyebaran dan pemutusan akses terhadap muatan yang dilarang.

"Pemerintah juga diberikan kewenangan untuk memerintahkan apabila ada muatan yang dilarang," ujar Mediodecci di kantornya, Jakarta, Jumat (13/11).

Mediodecci menegaskan, Komdigi bukan lembaga yang bertugas menyensor seluruh konten di ruang digital. Menurut dia, kewenangan kementerian lebih berfokus pada pengaturan tata kelola digital atau digital governance, termasuk mendorong platform menjalankan moderasi konten sesuai ketentuan yang berlaku.

"Komdigi bukan tukang sensor. Komdigi mendorong adanya moderasi dan tentunya dibarengi dengan literasi juga kepada pengguna," ujar Mediodecci.

Dia menjelaskan, kewenangan Komdigi tidak menjangkau pengguna secara langsung, melainkan mengatur kewajiban platform dalam mengelola distribusi dan moderasi konten. Karena itu, ketentuan dalam UU ITE hingga peraturan menteri yang menjadi dasar moderasi konten ditujukan untuk mengatur platform, bukan memidanakan pengguna.

Mediodecci mengatakan, kewenangan Komdigi dalam moderasi konten juga diatur melalui sejumlah regulasi turunan, termasuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Melalui aturan tersebut, pemerintah dapat memerintahkan platform mencegah penyebaran maupun memutus akses terhadap konten yang melanggar hukum. Platform juga wajib memenuhi batas waktu penanganan atau service level agreement (SLA).

Untuk konten normal, platform wajib menindaklanjuti perintah takedown dalam waktu maksimal 1 x 24 jam. Sementara itu, untuk konten mendesak, batas waktunya maksimal empat jam setelah perintah pemutusan akses dikeluarkan.

Mediodecci menegaskan, ketentuan tersebut bukan berarti Komdigi memiliki kewenangan untuk menghapus semua konten yang dianggap bermasalah tanpa melalui proses verifikasi.

Ia juga menjelaskan, Komdigi tidak dapat memutus akses konten secara sewenang-wenang tanpa klasifikasi muatan ilegal, aduan masyarakat, atau laporan dari lembaga resmi.

Menurut dia, hanya ada dua jenis konten yang dapat langsung ditindaklanjuti Komdigi untuk pemutusan akses tanpa rekomendasi instansi lain, yakni perjudian online dan pornografi. Kedua kategori tersebut juga telah dikoordinasikan dengan platform agar masuk dalam pedoman komunitas atau Community Guidelines masing-masing.

Sementara itu, untuk konten yang berkaitan dengan pelanggaran sektoral, Komdigi harus memperoleh rekomendasi atau verifikasi dari instansi yang berwenang.

Sebagai contoh, dugaan perdagangan ilegal harus mengacu pada ketentuan Kementerian Perdagangan. Konten terkait cukai memerlukan ketentuan dari Kementerian Keuangan. Sementara itu, konten mengenai izin edar obat dan makanan harus mengacu pada kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Hal serupa berlaku untuk konten mengenai alat kesehatan yang menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan, serta disinformasi sektoral seperti informasi mengenai imunisasi.

"Komdigi tidak bisa memutus akses secara sewenang-wenang tanpa ada klasifikasi muatan ilegal atau aduan masyarakat atau lembaga resmi," kata Mediodecci.

Dia juga menegaskan Komdigi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penegakan hukum pidana secara mandiri. Selain itu, kementerian tidak bisa memidanakan pengguna karena kewenangannya terbatas pada pengaturan tata kelola digital, khususnya terhadap platform.

Komdigi Jelaskan Mekanisme Takedown Konten

Mediodecci menjelaskan, proses moderasi konten dimulai dari penerimaan aduan. Sumbernya bisa berasal dari patroli siber, laporan masyarakat melalui kanal aduan konten, laporan instansi pemerintah, maupun aparat penegak hukum (APH), termasuk kepolisian dan pengadilan.

Setelah menerima laporan, Komdigi melakukan verifikasi terhadap dugaan pelanggaran dan memeriksa persyaratan sebelum mengomunikasikan temuan tersebut kepada platform.

Komdigi kemudian mengirimkan notifikasi kepada platform mengenai sejumlah tautan konten yang diduga melanggar ketentuan. Dalam satu kali pengiriman atau batch, jumlahnya bisa mencapai 200 hingga 400 tautan.

Platform selanjutnya dapat menyetujui permintaan tersebut dan menindaklanjutinya. Namun, platform juga memiliki ruang untuk menyatakan keberatan atau tidak menyetujui permintaan takedown.

Mediodecci mengatakan tidak semua permintaan Komdigi langsung disetujui platform. Oleh karena itu, terdapat proses komunikasi dan koordinasi sebelum mekanisme pemantauan kepatuhan dijalankan.

Hitungan waktu atau SLA dalam sistem pemantauan kepatuhan baru berjalan setelah proses tersebut dan perintah pemutusan akses masuk ke sistem.

"Jadi argonya jalan itu justru ketika sudah masuk ke sistem," ujarnya.

Dia menjelaskan, terdapat perbedaan batas waktu penanganan berdasarkan tingkat urgensi konten. Untuk konten normal, platform wajib menindaklanjuti perintah pemutusan akses maksimal 1 x 24 jam. Sementara itu, konten mendesak harus ditangani maksimal empat jam setelah perintah dikeluarkan.

Kategori konten mendesak yakni mencakup terorisme, pornografi anak, serta konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Namun, salah satu pejabat Komdigi itu menekankan tidak semua konten yang dianggap meresahkan otomatis masuk kategori mendesak.