Komdigi Ungkap Alur Takedown Konten Medsos, Ada Batas Waktu 4 Jam dan 24 Jam

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap mekanisme penghapusan atau takedown konten di media sosial. Platform digital wajib menindaklanjuti perintah pemutusan akses maksimal empat jam untuk konten mendesak dan 1 x 24 jam untuk konten normal.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Mediodecci Lustarini menjelaskan, proses moderasi konten tidak dilakukan secara langsung dengan menghapus seluruh unggahan yang dianggap bermasalah. Ada tahapan penerimaan aduan, verifikasi, koordinasi dengan platform, hingga pemantauan kepatuhan.

Menurut dia, mekanisme tersebut memiliki dasar hukum, salah satunya Pasal 40 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Aturan itu memberikan kewajiban kepada platform untuk mencegah penyebaran dan memutus akses terhadap muatan yang dilarang.

Kewajiban moderasi terutama berlaku bagi penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang menyediakan layanan konten buatan pengguna atau user-generated content.

Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk memerintahkan platform melakukan pencegahan penyebaran maupun pemutusan akses terhadap konten yang melanggar hukum.

Mediodecci mengatakan, ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih teknis melalui sejumlah peraturan menteri, termasuk tata kelola konten, service level agreement (SLA) moderasi, kebijakan safe harbor, serta mekanisme pengenaan sanksi administratif.

"Komdigi bisa mewajibkan penyelenggara sistem elektronik melakukan takedown sesuai dengan service level agreement. Di mana service level agreement itu ditetapkan 24 jam dalam keadaan normal atau konten yang reguler dan empat jam untuk konten yang mendesak setelah perintah pemutusan akses dikeluarkan," ujar Mediodecci.

Alur Takedown Konten oleh Komdigi

Mediodecci menjelaskan, proses moderasi konten diawali dengan penerimaan laporan atau aduan. Sumbernya beragam, mulai dari patroli siber, laporan masyarakat melalui kanal aduan konten, laporan instansi pemerintah, hingga aparat penegak hukum (APH), termasuk kepolisian dan pengadilan.

Laporan dari aparat penegak hukum juga menjadi bagian dari mekanisme tersebut. Sebab, dalam proses penegakan hukum, pemutusan akses terhadap konten dapat menjadi salah satu tindak lanjut berdasarkan putusan atau proses hukum yang berlaku.

Setelah menerima laporan, Komdigi melakukan verifikasi terhadap informasi dan data dugaan pelanggaran. Pemerintah juga memeriksa persyaratan serta dasar hukum dari setiap laporan sebelum mengomunikasikannya kepada platform.

Tahap berikutnya yakni mengirimkan notifikasi kepada platform mengenai konten yang diduga melanggar ketentuan.

Dalam satu kali pengiriman atau batch, Komdigi biasanya menyampaikan sekitar 200 hingga 400 tautan konten yang harus direspons platform.

Platform kemudian dapat menyetujui notifikasi tersebut dan menindaklanjuti permintaan penghapusan. Namun, platform juga memiliki ruang untuk menyatakan tidak setuju atau mengajukan keberatan terhadap permintaan Komdigi.

Mediodecci menegaskan tidak semua permintaan takedown yang disampaikan pemerintah langsung disetujui platform. Karena itu, terdapat tahapan komunikasi dan koordinasi sebelum proses pemantauan kepatuhan dimulai.

"Jadi ada komunikasi, ada ruang komunikasi. Tidak semua batch yang diajukan oleh Komdigi langsung disetujui oleh platform," katanya.

Menurut Mediodecci, hitungan waktu SLA empat jam atau 24 jam tidak langsung berjalan ketika Komdigi menerima aduan. Hitungan tersebut baru dimulai setelah proses koordinasi dan notifikasi selesai, kemudian perintah pemutusan akses masuk ke sistem pemantauan kepatuhan.

"Jadi argonya jalan itu justru ketika sudah masuk ke sistem," ujar dia.

Konten Mendesak Ditangani Maksimal 4 Jam

Mediodecci menjelaskan, mekanisme penanganan konten mendesak dan konten normal pada dasarnya melalui alur yang sama. Perbedaannya terletak pada batas waktu yang wajib dipenuhi platform setelah perintah pemutusan akses dikeluarkan.

Untuk konten normal atau reguler, platform memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam. Sementara itu, konten mendesak harus ditindaklanjuti maksimal empat jam.

Dia menyebut kategori konten mendesak tidak banyak. Berdasarkan penjelasannya, kategori tersebut mencakup konten terorisme, pornografi anak, serta konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020.

Namun, tidak semua konten yang dianggap meresahkan masyarakat otomatis masuk kategori mendesak.

Mediodecci mengatakan penetapan kategori tersebut tetap membutuhkan proses verifikasi. Komdigi juga perlu memastikan bahwa konten yang dilaporkan memenuhi kriteria sesuai ketentuan yang berlaku.

Dia menambahkan, kewenangan pemerintah untuk memutus akses konten juga memiliki batasan. Komdigi tidak bisa sembarangan melakukan pemutusan akses tanpa klasifikasi muatan ilegal, aduan masyarakat, atau laporan lembaga resmi.

Untuk perjudian online dan pornografi, Komdigi dapat langsung menindaklanjuti pemutusan akses tanpa rekomendasi instansi lain. Sementara itu, konten yang berkaitan dengan pelanggaran sektoral membutuhkan rekomendasi atau verifikasi dari instansi berwenang.

Platform Bisa Kena Denda jika Abaikan Perintah Takedown

Apabila platform tidak memberikan tanggapan terhadap notifikasi atau perintah pemutusan akses dari Komdigi, proses selanjutnya masuk ke sistem pemantauan kepatuhan yang disebut SAMAN.

Sistem itu digunakan untuk memantau pemenuhan kewajiban platform, termasuk memastikan batas waktu SLA moderasi konten dipatuhi.

Melalui sistem itu, Komdigi dapat menerbitkan surat teguran dan kode billing untuk pembayaran denda administratif apabila sanksi telah dikenakan.

Tahapan sanksi dimulai dari surat teguran pertama, kemudian surat teguran kedua yang dilengkapi kode billing untuk penagihan denda administratif.

Meski demikian, platform tetap memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas pengenaan sanksi tersebut.

Mediodecci menjelaskan, apabila platform sudah membayar denda tetapi keberatannya kemudian dikabulkan, pemerintah memiliki mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Ka juga menjelaskan bahwa platform perlu menyediakan mekanisme pelaporan dan pengajuan keberatan bagi pengguna yang merasa dirugikan akibat moderasi konten.

Ketentuan itu, menurut dia, telah diamanatkan dalam UU ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Dengan demikian, masyarakat seharusnya memiliki ruang untuk melaporkan konten maupun mengajukan keberatan apabila unggahannya dihapus, baik atas permintaan pemerintah maupun melalui moderasi mandiri yang dilakukan platform.

Mediodecci menegaskan, kewenangan Komdigi berfokus pada pengaturan tata kelola digital dan kepatuhan platform, bukan memidanakan pengguna.

Salah satu pejabat Komdigi itu juga menyebut pemerintah mendorong moderasi konten yang dijalankan platform agar ruang digital tetap kondusif dan produktif, dengan tetap memberikan ruang bagi pengguna untuk menyampaikan keberatan.