Walhi Kritik Pernyataan Menlu soal Karhutla Sudah Selesai
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengkritisi pernyataan Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, yang menyebut sebagian besar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah selesai berkat komitmen tinggi Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Walhi, dampak kebakaran terhadap masyarakat dan lingkungan tidak berakhir bersama dengan hilangnya asap. Hal itu diungkapkan Arrmanatha saat bertemu Menteri Luar Negeri Singapura dan Malaysia di sela-sela KTT ke-49 ASEAN di Manila, Filipina.
Pengampanye Hutan dan Kebun Walhi Umi Marufah menilai pernyataan Arrmanatha tidak sejalan dengan kondisi di lapangan. Pemadaman masih dilakukan terhadap ratusan hektare lahan di Kalimantan Tengah, sedangkan ratusan titik panas masih bermunculan di Papua Selatan.
Pengampanye Hutan dan Kebun Walhi Umi Marufah menilai pernyataan Arrmanatha tidak sejalan dengan kondisi di lapangan. Pemadaman masih melakukan ratusan hektare lahan di Kalimantan Tengah, sedangkan ratusan titik panas masih bermunculan di Papua Selatan.
“Omong kosong jika pemerintah mengatakan kebakaran hutan dan lahan sudah selesai. Asapnya memang berkurang, tapi kebakaran sampai sekarang masih terjadi,” kata Umi, dikutip dari keterangan resmi pada Senin (16/11).
Umi tak menampik bahkan intensitas kejadian kebakaran hutan dan lahan memang mengalami penurunan. Tetapi, bukan sepenuhnya berhenti.
Hasil analisis spasial Walhi pada 1-8 November, terdapat 1.433 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di seluruh Indonesia, dengan 492 titik di antaranya menonjol di Papua Selatan.
Bahkan hingga Sabtu (14/11), Badan Nasional Penanggulangan Bencana masih melakukan pemadaman terhadap 254,89 hektare lahan di Kalimantan Tengah.
Walhi menilai, kebakaran hutan masif tahun ini tidak lepas dari lemahnya komitmen pemerintah untuk mencegah api sejak dini. Karena itu, pemerintah tidak seharusnya buru-buru menyatakan kebakaran hutan telah berakhir hanya karena api padam dan asap tak terlihat.
Sebab, setelah api dan asap lenyap, masalah lainnya masih bertahan: dampak sosial, ekonomi, kesehatan, dan ekologis. Dampaknya jauh lebih panjang dan kompleks dibandingkan insiden kebakaran.
Umi kemudian menjelaskan, dari sisi ekonomi, tidak sedikit masyarakat yang kehilangan ladang pertanian maupun perkebunan, yang artinya kehilangan sumber penghidupan.
Dari sisi kesehatan, masyarakat masih menanggung dampak gangguan pernapasan atau Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) setelah dibekap asap kebakaran berbulan-bulan.
Efek kesehatan akan lebih berisiko bagi masyarakat yang memiliki penyakit bawaaan, serta tidak serta merta sembuh ketika asap hilang. Dampak kesehatan bahkan bisa bertahan dalam jangka panjang.
“Dari sisi ekologis, kita telah kehilangan banyak satwa liar yang mati terbakar karena tidak mampu menyelamatkan diri. Hilangnya tutupan hutan dan rusaknya ekosistem gambut dalam skala besar juga menghilangkan kemampuan alam dalam menyerap dan menyimpan karbon,” ujar Umi.
Lebih jauh, hilangnya kemampuan alam untuk menyerap dan menyimpan karbon dapat memperburuk krisis iklim. Pada akhirnya, cuaca ekstrem, gagal panen, krisis air, dan bencana ekologis lainnya berisiko meningkat.
Selain itu, menurut Walhi, pemerintah juga belum menunjukkan keseriusannya menangani kebakaran hutan secara menyeluruh. Alasannya, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran masih lemah, pengawasan terhadap wilayah rawan kebakaran belum berjalan efektif, ditambah penanganan kebakaran di sejumlah wilayah jauh dari kata memadai.
Di Papua, masyarakat harus menghadapi kobaran api dan hilangnya sumber pendapatan tanpa dukungan memadai dari pemerintah.
Kekhawatiran berikutnya, area bekas kebakaran justru dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit. Menurut Umi, kekhawatiran ini menguat seiring rencana pemerintah mendorong ketahanan energi melalui pengembangan program biodiesel 50% (B50), yang membutuhkan pasokan kelapa sawit dalam jumlah besar.
Umi lalu menegaskan, pemerintah tidak boleh mengukur keberhasilan penanganan kebakaran hanya dari lenyapnya asap atau padamnya api.
“Keberhasilan seharusnya diukur dari pulihnya kehidupan masyarakat, terpenuhinya hak-hak korban, ditegakkannya hukum, dan dipulihkannya ekosistem yang rusak. Selama dampak kebakaran hutan dan lahan masih ditanggung masyarakat dan kerusakan ekologis terus berlangsung, maka karhutla belum bisa dinyatakan selesai,” ujarnya.