Beri Kepastian Hukum, Indonesia Luncurkan Aturan Karbon Biru di COP31

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sesi dialog "Advancing Blue Carbon in Indonesia: From Regulation to Implementation and Partnership” di Indonesia Pavilion di COP31, Antalya, Turkiye, 18 November 2026.
Penulis: Hari Widowati
21/11/2026, 08.53 WIB

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Kelautan dan Perikanan dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki.

Regulasi ini menjadi landasan tata kelola pemanfaatan nilai ekonomi karbon biru sekaligus memperkuat upaya perlindungan ekosistem pesisir dan laut Indonesia. Aturan ini juga akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan pengembang proyek karbon biru.

"Prinsip utama adalah restorasi dan perlindungan terlebih dahulu, kemudian optimalkan nilainya. Melalui pengelolaan karbon biru yang berintegritas, upaya konservasi dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir sekaligus mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim," ujar Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan resmi, Kamis (19/11).

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Koswara mengatakan Permen KP Nomor 17 Tahun 2026 menjadi acuan agar setiap kegiatan karbon biru dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Setiap aksi karbon biru harus melalui proses pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (Measurement, Reporting, and Verification atau MRV) serta tercatat dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) Indonesia. 

"Unit karbon hanya dapat diklaim satu kali, baik untuk pencapaian target kontribusi nasional (NDC) maupun untuk ditransfer kepada mitra setelah memperoleh otorisasi sesuai ketentuan," ujar Koswara. 

Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup Haruki Agustina mengatakan di bawah kerangka kerja nilai ekonomi karbon nasional, setiap sektor berkontribusi pada satu sistem nasional. "Sehingga, upaya sektoral dapat terhubung dengan target iklim nasional atau Nationally Determined Contributions (NDC), akuntansi karbon, dan penerapan kerangka NEK,” ujar Haruki.

Restorasi Mangrove untuk Memulihkan Ekosistem Pesisir

Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Kementerian Kehutanan, Dyah Murtiningsih, menekankan keberhasilan restorasi diukur dari fungsi ekosistem yang pulih, bukan sekadar jumlah bibit yang ditanam.

“Restorasi mangrove harus dilakukan berdasarkan pendekatan lanskap, memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, serta didukung oleh pemantauan dan verifikasi yang efektif. Pada akhirnya, tujuan kami bukan hanya memulihkan hutan mangrove, tetapi juga memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim, melindungi keanekaragaman hayati, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucap Dyah.

Global Green Growth Institute (GGGI) sebagai mitra teknis pemerintah mendukung aturan baru ini. "Dalam konteks ini, GGGI mendukung Pemerintah Indonesia dalam memperkuat kerangka kebijakan, sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) nasional, serta penyiapan proyek karbon biru yang siap investasi," kata GGGI dalam pernyataan tertulis. Dukungan ini juga diimplementasikan melalui kerja sama dengan Pemerintah Kanada.

Menurut GGGI, menggerakkan investasi karbon biru pada skala yang dibutuhkan akan terbantu oleh koordinasi lintas kementerian serta kolaborasi dengan mitra internasional, lembaga keuangan, sektor swasta, lembaga riset, dan pengembang proyek.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.