Pemerintah Pensiunkan Dini Satu PLTU Pakai Dana JETP Akhir Tahun Ini
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan akan ada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang pensiun dini akhir tahun ini. PLTU tersebut dipensiunkan dengan satu program transisi energi yakni skema pendanaan Just Energy Transtion Partnership (JETP).
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, PLTU yang kemungkinan besar akan dilakukan pensiun dini lewat pendanaan JETP tersebut adalah PLTU Pelabuhan Ratu atau PLTU 2 Jawa Barat. Namun, dia mengatakan hal tersebut belum pasti 100% karena harus berkoordinasi dengan pihak Sekretariat JETP.
“Kemungkinan yang pensiun dini adalah PLTU Pelabuhan Ratu,” ujar Arifin saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, dikutip Senin (6/11).
Arifin mengatakan, pemerintah juga akan mengupayakan pencarian dana lainnya selain JETP. Hal ini agar program pensiun dini PLTU yang sudah ditargetkan tahun ini bisa dilakukan dan tidak ada kekurangan biaya.
“Kedua, kami juga siapkan dana untuk pensiun dini PLTU berkapasitas 4,8 gigawatt (GW), paling tidak baru ada satu yang 500 megawatt (MW) bisa jalan,” ujarnya.
Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia telah mengidentifikasi 400 proyek prioritas untuk transisi energi. Terdapat lima fokus yaitu pembangunan transmisi, pensiun dini PLTU, akselerasi energi terbarukan, akselerasi variasi energi terbarukan, dan rantai pasok energi terbarukan.
Rencana investasi JETP tersebut tercantum dalam draf dokumen perencanaan dan kebijakan investasi komprehensif (Comprehensive Investment and Policy Plan/CIPP) yang baru saja dipublikasikan pekan ini.
Dalam dokumen tersebut, pemerintah juga menargetkan untuk menutup 1,7 GW kapasitas listrik tenaga batu bara. Mekanisme pendanaannya lewat pembiayaan yang dimobilisasi oleh Dana Investasi Iklim dan Bank Pembangunan Asia.
Negara-negara donor G7 serta Norwegia dan Denmark telah menjanjikan total pendanaan publik sebesar US$ 10 miliar untuk Indonesia. Sementara sisanya sebesar $10 miliar akan berasal dari pendanaan publik.
Kepala Sekretariat JETP Indonesia, Edo Mahendra mengatakan, pihaknya membuka draf rencana investasi JETP untuk mendapatkan masukan dari publik. Masyarakat bisa memberikan masukan melalui link yang disediakan di situs JETP.
"Maka dari itu kami membuka draf rencana investasi JETP dengan harapan dapat menjaring masukan sebanyak-banyaknya dari semua unsur dan lapisan masyarakat," kata Edo dalam Komunikasi Publik mengenai Draf Rencana Investasi JETP melalui daring, Jumat (3/11).
Selain Indonesia, Vietnam dan Afrika Selatan menjadi negara penerima JETP. Namun, Indonesia meraih porsi dana hanya terbesar yaitu US$ 20 miliar atau setara Rp 314 triliun.
Malansir dari Reuters, Afrika Selatan adalah negara pertama yang mencapai kesepakatan di bawah JETP dengan komitmen pembiayaan sebesar $8,5 miliar pada 2021. Sementara negara Asia Tenggara lainnya, Vietnam, juga meraih dana JETP senilai US$ 15,5 miliar.
Negara tersebut berharap kesepakatan JETP dapat membantu negaranya dalam mencapai puncak emisi gas rumah kaca dari sektor tenaga listrik pada tahun 2030. Target ini lebih awal dari proyeksi tahun 2035.