RI Jadi Negara Percontohan BRIDGE COP31, Butuh Investasi Iklim Rp 8.600 T

Pemerintah menyatakan dukungan terhadap inisiatif Climate Implementation Bridge (BRIDGE) yang digagas Presidensi COP31. Indonesia menjadi salah satu dari lima negara percontohan pertama dalam inisiatif percepatan implementasi aksi iklim tersebut.

Selain Indonesia, kelompok pertama BRIDGE mencakup Ethiopia, Fiji, Pakistan, dan Uzbekistan. Kelompok ini akan menjadi model sebelum inisiatif tersebut diperluas ke negara berkembang lainnya hingga 2035.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, BRIDGE harus berbasis kebutuhan negara (country-driven), memperkuat kapasitas nasional, dan memaksimalkan skema pembiayaan yang sudah, bukan membentuk mekanisme pendanaan baru. 

“Indonesia menyambut baik inisiatif Presidensi COP31 untuk memperkuat keterhubungan antara aksi iklim, prioritas pembangunan, dan pembiayaan implementasi,” ujar Jumhur dalam forum Beyond Commitments: Delivering Climate Action di Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31), Antalya, Turki, Jumat (13/11).

Ia menjelaskan, Indonesia datang dengan peta jalan yang jelas. Menurut dia, Dokumen Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) telah diserahkan kepada Sekretariat Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada Oktober 2025.

Dokumen ini menetapkan prioritas implementasi nasional periode 2031–2035 dengan skenario Low Carbon Compatible with Paris Agreement (LCCP), yang selaras dengan target 1,5°C. Untuk mencapai target mitigasi ini, menurut dia, Indonesia membutuhkan investasi sekitar US$ 472,6 miliar di empat sektor, yakni energi, pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (FOLU), serta pengelolaan sampah.

Menurut dia, besarnya kebutuhan itu menjadi alasan Indonesia mendorong BRIDGE berperan sebagai penghubung dan pengintegrasi skema pembiayaan yang sudah tersedia. Skema itu mencakup bank pembangunan multilateral, lembaga pembiayaan pembangunan, dan investor swasta.

“Kami berharap BRIDGE dapat memberikan nilai tambah dengan tetap berorientasi pada kebutuhan negara,
ujar dia.

BRIDGE, menurut dia, juga diharapkan memperkuat peningkatan kapasitas dan jejaring, serta memastikan setiap negara dapat menentukan sendiri prioritas mitigasi, adaptasi, dan ketahanan iklimnya.

Dari Prioritas Nasional ke Implementasi Proyek

Menurut Jumhur, Indonesia mengusulkan tiga hal agar BRIDGE terarah dan hasilnya terukur, yakni tata kelola yang jelas, mekanisme penentuan prioritas, dan indikator kinerja utama.

Menurut dia, delegasi Indonesia siap melanjutkan pembahasan teknis bersama Presidensi COP31 dan para mitra untuk menerjemahkan prioritas Second NDC menjadi implementasi proyek yang konkret dan siap dibiayai.

Melalui keterlibatan aktif ini, KLH/BPLH menegaskan komitmen Indonesia untuk memastikan pembiayaan iklim global berpijak pada kedaulatan dan kebutuhan nyata setiap negara, demi keberlanjutan bumi bagi generasi mendatang.