Laporan Khusus | KTT ASEAN 2023

Mengenal DEFA, Amunisi Baru untuk Ekonomi Digital di ASEAN

ANTARA FOTO/Media Center KTT ASEAN 2023/Afriadi Hikmal/foc.
Pekerja menyelesaikan dekorasi KTT ke-43 ASEAN 2023 di depan pintu masuk JCC di Jakarta, Minggu (3/9/2023). Panitia terus berbenah demi kelancaran pelaksanaan KTT ASEAN 2023 yang puncaknya akan diselenggarakan 5-7 September mendatang.
Penulis: Mela Syaharani
Editor: Sorta Tobing
4/9/2023, 17.51 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama para menteri negara-negara Asia Tenggara meresmikan digital economic framework agreement (DEFA). Kesepakatan ini targetnya mampu mendongkrak ekonomi digital ASEAN hingga US$ 2 triliun atau Rp 30.400 triliun pada 2030.

DEFA juga bertujuan untuk memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia dan negara kawasan lainnya. 

"Potensi ekonomi digital ASEAN yang business as usual itu US$ 1 triliun dolar AS. Tetapi dengan implementasi DEFA bisa meningkat menjadi US$ 2 triliun dolar AS pada 2030," kata Airlangga dalam Pertemuan Ke-23 Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (AECC) di Jakarta, Minggu (3/9).

Presiden Joko Widodo kunjungi media center KTT ASEAN (ANTARA FOTO/Media Center KTT ASEAN 2023/Zabur Karuru/foc.)
 

Pengertian DEFA

Dikutip dari Antara, DEFA adalah rancangan kerja sama yang menyajikan peta jalan (roadmap) secara komprehensif sebagai upaya pemberdayaan dunia usaha serta pemangku kepentingan (stakeholder) di kawasan ASEAN. 

DEFA pertama kali diluncurkan dalam Pertemuan ASEAN Economic Community Council (AECC) yang diselenggarakan pada 2 September 2023 di Jakarta.

Meskipun diluncurkan di Jakarta, namun pembahasan mengenai DEFA pertama kali dilakukan di Brunei Darussalam pada 2022. Sebelum muncul resmi pada bulan ini, pembahasan mengenai kerangka negosiasi DEFA dilaksanakan dalam pertemuan ASEAN Economic Ministers (AEM) pada 19 Agustus 2023.

Menurut Menko Airlangga, terdapat sembilan isu soal DEFA yang akan didorong selama dua tahun ke depan. Mulai dari kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, ekosistem masing-masing negara ASEAN, sampai retraining serta reskilling. Selain sembilan isu pokok, terdapat juga 46 item yang perlu diharmonisasikan termasuk seputar kebijakan data flow.

Berbicara soal DEFA, studi soal kerangka ekonomi ini melibatkan banyak pihak. Mulai dari para pemangku kepentingan di negara-negara ASEAN, pengumpulan informasi lokakarya serta konsultasi pada seluruh kawasan. Ditambah pada sektor swasta, usaha pengadaan survei yang melibatkan lebih dari 2000 UMKM, 60 pimpinan bisnis perusahaan, hingga tinjauan literatur.

Melansir laman resmi ASEAN, DEFA akan mewujudkan percepatan pertumbuhan perdagangan, peningkatan interoperabilitas, penciptaan lingkungan digital yang aman, hingga peningkatan partisipasi UMKM.

Karena itu, topik mengenai perdagangan digital, e-commerce lintas negara, keamanan siber, ID digital, serta pembayaran digital juga disandingkan dengan topik kecerdasan buatan (AI). Hal ini dilakukan untuk memastikan ketahanan DEFA di masa yang akan datang.

Berdasarkan Boston Consulting Group, ekonomi digital ASEAN diprediksi meningkat tiga kali lipat pada akhir dekade ini melalui adopsi teknologi digital yang tumbuh dari US$ 300 miliar menjadi hampir US$ 1 triliun pada tahun 2030. 

Peluncuran DEFA

Pada Pertemuan AECC, Airlangga juga menyebut keberadaan DEFA membuat Indonesia memasuki fase baru pada integrasi ekonomi digital di ASEAN. DEFA diharapkan dapat mendorong inovasi, menarik investasi, dan meningkatkan produktivitas.

Apalagi dengan jumlah nilai ekonomi digital ASEAN yang 40% dari Indonesia, diharapkan DEFA juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Sebagai informasi, pada 2022 ekonomi kawasan ASEAN mempunyai total nilai produk domestik bruto (PDB) mencapai US$ 3,6 triliun.

Dalam pertemuan AECC Menko Airlangga menyebut terdapat empat dokumen inisiatif Indonesia yang diusulkan untuk dibahas lebih dalam di Konferensi Tingkat Tinggi ke-43 ASEAN.

Empat dokumen tersebut antara lain Leader's Declaration on Strengthening Food Security and Nutrition in Response to Crisis, kemudian Leader’s Statement to Develop the ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA). Lalu, ASEAN Leader’s Declaration on ASEAN as Epicentrum of Growth ASEAN Leader’s dan ASEAN Blue Economy Framework

Reporter: Mela Syaharani

Untuk kelima kalinya, Indonesia didapuk menjadi Keketuaan ASEAN. Situasi dunia tahun ini yang belum kondusif tentu menjadi tantangan tersendiri dalam mengemban amanah tersebut. Persaingan kekuatan besar dunia yang meruncing mesti dikelola dengan baik agar konflik terbuka dan perang baru tidak muncul, terutama di Asia Tenggara.

Keketuaan Indonesia juga diharapkan menjadi pintu bagi ASEAN untuk berperan aktif dalam perdamaian dan kemakmuran di kawasan melalui masyarakat ekonomi ASEAN. Untuk itu, Indonesia hendak memperkuat pemulihan ekonomi dan menjadikan Asia Tenggara sebagai mesin pertumbuhan dunia yang berkelanjutan.

Simak selengkapnya di https://katadata.co.id/asean-summit-2023 untuk mengetahui setiap perkembangan dan berbagai infomasi lebih lengkap mengenai KTT Asean 2023.

#KatadataAseanSummit2023 #KalauBicaraPakaiData