Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI, Apa Dampaknya bagi Pasar Modal?

Keponakan Presiden Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono, terpilih menjadi deputi gubernur Bank Indonesia (BI) menggantikan Juda Agung. Terpilihnya Thomas memunculkan keraguan di kalangan pelaku pasar modal atas independensi bank sentral.

Adapun Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG ditutup turun 0,60% ke 8.921 pada perdagangan sesi pertama hari ini, Selasa (27/1). 

Bursa Efek Indonesia (BEI) enggan berkomentar soal hal itu. “Wah kami no comment ya kalo terkait isu BI, kita lihat seperti apa respons pasar,” kata Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Irvan Susandy, kepada Katadata.co.id, Selasa (27/1). 

Sementara Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, menilai kehadiran Thomas sebagai Deputi Gubernur BI semakin memperkuat persepsi menurunnya independensi bank sentral. Keyakinan ini semakin mencuat setelah sebelumnya Bank Indonesia menjalankan kebijakan lewat burden sharing.

“Lewat burden sharing, BI jadi boleh beli SBN di pasar primer, sehingga fungsinya bukan lagi stabilitas di pasar moneter melainkan suntik likuiditas,” ucap Herry kepada Katadata.co.id, Selasa (27/1).

Ia menilai kondisi ini berpotensi menimbulkan kesan semakin diabaikannya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya dengan keponakan Prabowo menjadi Gubernur BI, itu diperkirakan berdampak pada tingkat kepercayaan publik dan investor terhadap pemerintah. 

Dari sisi pasar keuangan, Herry menilai asing tidak akan berani bertahan lama di pasar modal RI karena waswas. Hal ini berpotensi mendorong meningkatnya aksi hit and run, sehingga risiko terhadap stabilitas pasar keuangan nasional kian membesar.

“Jadi, mereka akan main jangka pendek. Saat diyakini untung langsung masuk, setelah itu cepat-cepat keluar cari instrumen yang relatif lebih aman di luar,” katanya. 

Perkiraan Dampak ke Investor Asing

Lebih lanjut, Herry juga menyinggung dampak yang lebih luas kepercayaan investor terhadap pemerintah. Investor asing menilai tata kelola pemerintahan sebagai faktor utama yang menentukan kepastian investasi. 

Ketika asing meragukan tata kelola pemerintah RI, kata dia, tingkat kepastian investasi ikut melemah. Kondisi ini mendorong investor asing menimbang keputusan investasinya, baik di pasar keuangan maupun di sektor riil.

Selain itu, Herry juga mengatakan investor asing yang sensitif terhadap dinamika politik juga secara aktif mencermati keputusan pengangkatan Thomas sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Latar belakang Thomas sebagai politikus sekaligus anggota keluarga presiden mendorong investor memandang kebijakan tersebut sebagai sinyal peringatan.

“Mereka akan semakin hati-hati dan cenderung menahan investasinya, karena kepastian di investasinya menurun,” ucapnya. 

Dia mengatakan, sikap hati-hati investor asing sebenarnya sudah terlihat sejak tahun lalu. Sepanjang 2025, realisasi penanaman modal asing (PMA) hanya tumbuh 0,07%. Angka itu jadi yang terendah dalam enam tahun terakhir atau sejak 2020, dengan nilai investasi meningkat tipis dari Rp 900,211 triliun pada 2024 menjadi Rp 900,851 triliun pada 2025.

Sinyal kehati-hatian investor asing semakin terlihat dari porsinya terhadap total realisasi investasi nasional. Untuk pertama kalinya dalam 25 tahun terakhir atau sejak 2000, kontribusi PMA hanya mencapai 46,6% dari total realisasi investasi, padahal dalam kondisi normal porsinya konsisten berada di atas 50%.

“Jadi, jangan anggap remeh persepsi investor terhadap keputusan politik. Kalau diabaikan, hasilnya bisa buruk,” kata Herry.

Jika merujuk data Bursa Efek Indonesia (BEI), investor asing mencatatkan aksi jual bersih atau net sell sebesar Rp 3,25 triliun pada periode 19–23 Januari 2026. Torehan tersebut berbalik arah dari catatan transaksi investor asing pada pekan sebelumnya yang tercatat net buy sebesar Rp 4,2 triliun.

Sebelumnya, pencalonan Thomas memancing respons publik lantaran statusnya sebagai keponakan Presiden Prabowo Subianto. Masuknya Thomas dikhawatirkan akan mengganggu independensi Bank Indonesia.  

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun menyampaikan keputusan itu berdasarkan hasil rapat pimpinan Komisi XI beserta pimpinan delapan fraksi, Thomas terpilih melalui musyawarah dan mufakat. 

Ia juga menegaskan bahwa proses pengambilan keputusan di BI dilakukan dengan cara kolektif kolegial. Selain itu, bank sentral juga bekerja sesuai undang-undang.