OJK Lantik Henry Rialdi untuk Urus Bursa Mineral dan Komoditas Strategis

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melantik Henry Rialdi sebagai deputi komisioner Pengaturan dan Pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS), Rabu (19/8). Pelantikan itu dilakukan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi.

Pengisian jabatan itu menjadi bagian dari upaya OJK memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menjalankan mandat Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Friderica, atau yang akrab disapa Kiki, mengatakan, pemerintah memiliki ekspektasi besar terhadap keberadaan BMKS. Bursa tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi praktik perdagangan yang merugikan Indonesia, seperti transfer pricing dan under-invoicing.

“Harapan negara sangat besar akan suksesnya bursa mineral dan komoditas strategis ini. Banyak sekali kita mendengarkan harapan banyak pihak, terutama dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto), bahwa nantinya bursa ini yang akan menjawab banyak hal, terutama terkait praktik transfer pricing dan under-invoicing yang sangat merugikan bangsa Indonesia,” kata Kiki dalam keterangan resmi, Rabu (19/8).

Menurut dia, Indonesia menjadi salah satu produsen utama berbagai mineral dan komoditas strategis. Namun, posisi tersebut belum memberikan manfaat yang optimal karena pembentukan harga sejumlah komoditas belum berlangsung di dalam negeri.

Keberadaan BMKS diharapkan dapat memperkuat tata kelola perdagangan sekaligus mendorong pembentukan harga yang lebih transparan. Dengan demikian, Indonesia dapat memperoleh nilai tambah yang lebih besar dari perdagangan mineral dan komoditas strategis.

Mandat OJK untuk mengatur dan mengawasi BMKS juga menjadi perhatian Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan pada 14 Agustus 2026. Kiki menilai hal itu menunjukkan besarnya ekspektasi pemerintah terhadap OJK untuk memastikan BMKS berjalan sesuai mandat dan memberikan manfaat optimal.

“Tentunya kita perlu mempersiapkan sejak awal, mulai dari POJK (peraturan OJK), pengaturan, hingga pengawasan, agar kehadiran BMKS dapat memberikan hasil yang optimal sesuai dengan mandat yang diberikan kepada OJK,” ujar Kiki.

OJK juga akan memastikan perdagangan mineral dan komoditas strategis berlangsung secara teratur, transparan, dan berintegritas. Penguatan pengelolaan risiko dan tata kelola menjadi bagian dari upaya tersebut.

Dengan penguatan kelembagaan dan kerangka pengaturan sejak awal, OJK berharap BMKS dapat berkembang sebagai bagian dari ekosistem perdagangan mineral dan komoditas strategis yang kredibel.

Keberadaan BMKS diharapkan tidak hanya meningkatkan transparansi dan integritas perdagangan, tetapi juga memperkuat pembentukan harga di dalam negeri serta mengoptimalkan nilai tambah sumber daya mineral dan komoditas strategis bagi masyarakat dan negara.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memang mengungkapkan rencana untuk membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Langkah itu sebagai tahap lanjutan dari kebijakan ekspor satu pintu yang sudah dilakukan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Kepala negara menyebut rencana itu sudah dibahas bersama OJK. “Kita akan segera operasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan OJK. Jika bekerja dengan baik, pada 1 Januari 2027 kita akan memiliki bursa komoditas sendiri,” kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI & Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Dia menyampaikan, selama puluhan tahun Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Mulai dari kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, kopi, karet, dan berbagai komoditas lainnya. 

Kendati demikian, kata Prabowo, hasil alam yang keluar dari perut bumi Indonesia itu harganya justru ditentukan oleh bursa komoditas negara lain. Padahal negara itu tidak memiliki komoditas tersebut. Menurutnya, hal ini tidak masuk akal, dan tidak mengerti konsep ilmu ekonomi semacam itu.