Bos INDY Respons Rencana Negara Incar 70% Kepemilikan Tambang
Emiten afiliasi Arsjad Rasjid PT Indika Energy Tbk (INDY) merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut negara akan menguasai atau mengelola 70% tambang di Indonesia.
Direktur Utama INDY Azis Armand mengatakan perseroan akan mencermati lebih lanjut kebijakan tersebut, termasuk mekanisme dan aturan pelaksanaannya yang hingga kini belum dijelaskan secara terperinci.
Azis menyatakan selama ini INDY berupaya menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perseroan juga akan mengikuti setiap kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sumber daya alam.
"Kami akan mencermati apa yang akan diperintahkan oleh negara. Kami di Indika Energy selama ini selalu berusaha mematuhi aturan yang berlaku," ujar Azis dalam acara Paparan Publik INDY di Jakarta, Kamis (19/11).
Menurut dia, kebijakan pengelolaan sumber daya alam perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan negara dan keberlanjutan operasional perusahaan. Dengan begitu perusahaan tetap dapat beroperasi secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat bagi negara.
"Kami juga ingin mencermati bahwa harus ada keseimbangan antara perusahaan yang harus terus beroperasi secara berkelanjutan dan bisa memberikan manfaat bagi negara," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar 70% tambang yang ada di Indonesia dikuasai atau dikelola oleh negara. Menurutnya cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara.
“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri terutama Menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang minimal 70% harus dinikmati oleh negara. Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya,” kata Prabowo dalam Peresmian Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah, Palu, dikutip Senin (16/11).
Dia menyampaikan pemerintah saat ini sedang memperbaiki sistem ekonomi Indonesia. Prabowo menginginkan agar ekonomi negara ini ditegakkan mengacu pada Pasal 22 dan 34 UUD 1945.
Menurutnya, berdasarkan regulasi tersebut ekonomi Indonesia menerapkan sistem ekonomi kekeluargaan. Oleh sebab itu, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di Indonesia dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Prabowo menyebut meskipun ada instruksi tersebut, pemerintah masih memperbolehkan para pengusaha untuk memasukkan modal atau investasi tambang ke negara ini.
Indonesia masih membutuhkan modal, tapi dengan catatan pada nantinya mayoritas keuntungan investasi tersebut harus masuk ke bangsa Indonesia.
“Kalau tidak, karena kita butuh mungkin (pengusaha) boleh memasukkan modal, (tapi) investasi anda kembali setelah itu keuntungan harus mayoritas bangsa indonesia,” ujarnya.
Dia menyebut hasil penegakkan ini akan dirasakan manfaatnya dalam beberapa bulan ke depan.