Berita tambang Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Survei Katadata Insight Centern menunjukkan sebesar 19,52% responden dari organisasi masyarakat (ormas) keagamaan dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menolak pengelolaan tambang.

Survei Katadata Insight Center menunjukkan mayoritas warga NU dan Muhammadiyah mendukung pengelolaan dan pemberian konsesi tambang di Indonesia.

Harga saham emiten Bakrie, DEWA terpantau sudah melonjak 324,16% dalam tiga bulan terakhir.

3 provinsi yang diproyeksikan menjadi lokomotif realisasi investasi pada 2026 akan fokus bergerak di sektor tambang, termasuk hilirisasinya.

Dengan persetujuan ini, PT Vale akan melanjutkan seluruh kegiatan operasional dan konstruksi di wilayah izin usaha pertambangan mereka di Sulawesi, yaitu Sorowako, Pomalaa, dan Bahodopi.

Kementerian ESDM memangkas target Produksi Nikel 2026 menjadi 250-260 juta ton, turun hingga 34% dari target 2025, untuk menyesuaikan kapasitas smelter dan mendongkrak harga komoditas.

Emiten tambang hingga migas tengah menggeber eksplorasi untuk mencari cadangan baru. Di antaranya MEDC, AMMN, hingga ANTM.

Pakar BRIN menyebut adanya kutukan sumber daya alam yang menggambarkan daerah yang kaya sumber daya alam tetapi masyarakatnya miskin.

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) mendatangi kantor Kementerian Kehutanan pada Rabu (8/1).

Harga saham emiten-emiten tambang nikel semringah di tengah kenaikan IHSG sesi I hari ini

Tersangka berperan sebagai pemodal, penanggung jawab, sekaligus pihak yang menyuruh para operator alat berat untuk tambang batu bara ilegal di IKN.

Katadata merangkum deret peristiwa menarik di sektor minerba dan kelistrikan.

Dengan ketertelusuran dalam tata kelola minerba, negara dapat mengetahui alur penambangan, penjualan, distribusi, hingga berapa yang akhirnya masuk ke kas negara.

KPK menyetop penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan eks Bupati Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Aswad Sulaiman. Eks pimpinan KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan kasus ini sudah cukup bukti.

Satgas PKH menertibkan 4,08 juta hektare sawit dan tambang ilegal sepanjang 2025. Lahan dikelola BUMN atau dipulihkan sebagai hutan, berdampak pada lingkungan dan penerimaan negara.