OJK Gugat Perusahaan Joko Tjandra soal Sewa Gedung Wisma Mulia 1

Otoritas Jasa Keuangan menggugat PT Sanggarcipta Kreasitama terkait sewa gedung kantor pusat lembaga tersebut di Gedung Wisma Mulia 1, Jakarta. Melalui gugatan itu, regulator jasa keuangan ini meminta salah satu perusahaan di bawah grup usaha milik Joko Tjandra tersebut mengembalikan biaya sewa dan biaya jasa pelayanan sebesar Rp 469,36 miliar.

Berdasarkan perkara nomor 373/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL yang didaftarkan pada 13 Mei lalu, OJK meminta pengadilan menyatakan penggugat mengalami keadaan kahar/memaksa atau force majeur pada tanggal 10 Oktober 2017 sehubungan dengan tidak adanya perubahan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014 tentang pungutan oleh OJK.

Lalu, menyatakan batal surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa Lainnya, yakni pengadaan Sewa Gedung Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan di Gedung Wisma Mulia 1 Nomor: SPJ-01/MS.4/PPK/PSGKPWM1/2016 tanggal 27 Desember 2016.

OJK pun meminta tergugat untuk mengembalikan biaya yang telah dibayarkan atas sewa Gedung Wisma Mulia 1 dengan nilai sebesar Rp 469,36 miliar. Biaya tersebut terdiri dari biaya sewa periode 17 Januari 2018 hingga 14 Juli 2021 Rp 412,31 miliar, serta biaya jasa pelayanan pada 17 Januari 2018 hingga 16 Januari 2019 sebesar Rp 44,85 miliar periode 1 Maret 2018 hingga 28 Februari 2019 sebesar Rp 12,2 miliar.

Pengadilan juga diminta menyatakan sah dan berharga sita jaminan atau conservatoir beslag terhadap harta kekayaan milik tergugat berupa sebidang tanah. Harta tersebut berupa sertifikat hak guna bangunan tanah seluas 10.105 m2 di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, berikut bangunan Gedung Wisma Mulia 1.

Selain itu, OJK turut meminta pengadilan menyatakan putusan dalam Perkara A quo agar dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi, ataupun upaya hukum peninjauan kembali.

Katadata.co.id berupaya menghubungi Juru Bicara OJK Sekar Putih Jarot, Deputi Komisioner Humas dan Logistik Anto Prabowo, maupun Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso untuk meminta konfirmasi terkait gugatan tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari pihak OJK.

Aktivitas sewa gedung Mulia 1 oleh OJK sudah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan sejak Semester I 2018. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap lembaga atas laporan keuangan 2017 terhadap OJK seperti lembaga lainnya. Namun, audtior negara memberikan beberapa penekanan terhadap OJK, di antaranya terkait sewa gedung yang telah dibayar tapi tidak dimanfaatkan.

Dalam pemeriksaan BPK kala itu, terungkap bahwa OJK telah membayar sewa gedung senilai Rp 412 miliar tahun lalu tetapi belum dimanfaatkan hingga laporan pemeriksaan semester I 2018 dipublikasikan. Biaya yang dikeluarkan tersebut merupakan sewa 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun atau periode 17 Januari 2018 hingga 16 Juni 2021 yang dibayarkan pada 30 Desember 2016.

Masalah sewa gedung ini juga masih menjadi temuan dalam ikhtisar hasil pemeriksaan BPK pada semester I 2019. BPK kembali memberi penekanan kepada OJK terkait pemborosan atas sewa gedung Mulia 1 lantaran tak digunakan padahal sewa sudah dibayarkan selama 3 tahun. Namun, OJK dalam laporan BPK tersebut tak memberikan klarifikasi seperti yang diberikan pada temuan lainnya. 

PT Sanggarcipta Kreasitama merupakan bagian dari Grup Mulia yang didirikan oleh Tjandra Kusuma bersama ketiga anaknya, Eka Tjandranegara, Gunawan Tjandra, dan Joko Tjandra. Konglomerasi ini bergerak di bidang konstruksi dan properti yang membangun sejumlah properti mewah, seperti Hotel Mulia Senayan, Wisma Mulia, Menara Mulia, perkantoran elit Wisma GKBI, Menara Mulia Plaza 89, Plaza Kuningan, serta apartemen Taman Anggrek.

Joko Tjandra merupakan terpidana kasus hak tagih Bank Bali yang buron sejak 2009 dan akhirnya ditangkap pada Kamis (30/7) di Malaysia. Ia diketahui beberapa kali bolak-balik ke Indonesia, salah satunya berkat bantuan Bigjen Polisi Prasetyo Utomo. Prasetyo kini menjadi tersangka kasus pemalsuan surat Joko Tjandra. 

Dalam wawancara dengan Mata Najwa pekan lalu, Pengacara Joko Tjandra yang kini juga berstatus tersangka Anita Kolopaking  mengkonfirmasi Prasetyo sempat menemani Joko di Pontianak saat berstatus buron. Namun, menurut Anita, pertemuan tersebut dilakukan guna membahas masalah antara kliennya dengan OJK dalam hal ini terkait dengan Grup Mulia.  "Iya, Mulia Group," kata Anita. 

Katadata.co.id  juga tengah berupaya menghubungi Karopenmas Divisi Humas Polri Awi Setiyono guna mengkonfirmasi hubungan antara Prasetyo dalam kasus perdata OJK dengan Grup Mulia. Namun, hingga kini belum ada jawaban dari yang bersangkutan.