Pemerintah mewaspadai potensi kenaikan inflasi yang menyebabkan masyarakat makin kesulitan membeli rumah.
Kenaikan inflasi disebut-sebut akan mendorong bank sentral dunia, termasuk Bank Indonesia, menaikkan suku bunga acuan. Hal ini berdampak pada kenaikan biaya kredit, salah satunya Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Namun, Wakil Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), Nixon Napitupulu menilai, faktor paling dominan yang mempengaruhi kenaikan harga rumah, yaitu kenaikan harga lahan dan kenaikan material.
"Floating rate Bank BTN bisa dikategorikan jauh lebih murah karena KPR tidak punya bunga fix sejak awal bunganya sudah langsung di floating." kata Nixon, Minggu (10/7).
Dia juga menjelaskan, banyaknya proyek yang belum dikerjakan atau backlog menjadi tantangan bagi sektor perumahan di Indonesia saat ini.
"Banyak keluarga yang belum punya rumah itu 12,7 juta, ini potensi yang banyak,"katanya.
Nixon mengklaim, Bank BTN memiliki bunga promo paling rendah yaitu, 3,27 dibanding dengan bank lain yang sudah di atas angka tersebut.
Dalam laporan BI, pertumbuhan kredit untuk KPR turun dalam dua bulan terakhir. Pada Maret, pertumbuhan kredit KPR mencapai 10,6% kemudian mulai turun pada April menjadi 10,5% dan 9,8% pada bulan Mei. Penurunan KPR pada Mei terutama terjadi untuk pembiayaan perumahan tipe 22-70 di Jawa Barat dan Banten.
Kenaikan suku bunga acuan yang akan berdampak pada biaya pinjaman akan memengaruhi kemampuan masyarakat membeli rumah. Meski demikian, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemerintah sebenarnya selama ini telah memberikan dukungan untuk mendorong sektor perumahan.
Dukungan diberikan melalui fasilitas likuiditas dalam program FLPP untuk mendukung likuiditas pembiayaan perumahan. Tahun ini, pemerintah menyediakan anggaran Rp 19,1 triliun dalam APBN untuk program FLPP dengan target 200 ribu unit rumah.
"Pemerintah juga menyediakan berbagai skema kredit rumah rakyat yang bersubsidi. Karena ada gap affordability, maka dibutuhkan subsidi selisih bunga (SSB)," kata Sri Mulyani dalam diskusi daring Road to G20 - Securitization Summit 2022, Rabu (6/7).
Selain dari sisi fiskal, ia juga menyebut dukungan untuk sektor perumahan juga diberikan oleh BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BI telah memberikan dukungan dengan menurunkan risiko ATMR dan pelanggaran rasio loan to value (LTV). Sementara dari sisi OJK, dukungan melalui kebijakan mikroprudensial kepada perbankan.