PP Presisi Siap Bangun Jalan Angkutan Khusus Rp1,5 Triliun
PT PP Presisi Tbk (PPRE) melalui entitas anak usahanya, PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA), berencana membangun Jalan Angkutan Khusus atau Hauling Road) yang membutuhkan investasi sebesar Rp 1,5 triliun.
Direktur Operasi PP Presisi LMA Rizki Dianugrah menyatakan, siap membantu Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas transportasi batu bara.
Pasalnya, selama ini lalu lintasnya masih bercampur dengan lalu lintas transportasi logistik ekonomi serta lalu lintas kegiatan kemasyarakatan.
Nantinya, jalan angkutan khusus itu akan memiliki panjang sekitar 140 kilometer (Km) dengan right of way (ROW) 30 meter, Jalan akan membentang dari Kabupaten Sarolangun hingga Pelabuhan Khusus di Kabupaten Muarojambi.
"Pembangunan jalan angkutan khusus ini akan menjawab kondisi rendahnya volume penjualan batu bara akibat dari pembatasan angkutan batu bara di jalan umum atau publik yang bercampur dengan lalu lintas umumnya, yang juga menyebabkan tingginya biaya angkutan batu bara di Jambi," kata Rizki dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Jumat (14/1).
Jalan Angkutan Khusus ini juga diharapkan dapat digunakan untuk angkutan komoditas kelapa sawit yang berlimpah di provinsi Jambi. Adapun, manfaat lainnya dari keberadaan Jalan Angkutan Khusus ini yakni menurunkan tingkat kecelakaan seiring dengan tertatanya kondisi trafik lalu lintas.
Sebelumnya, trafik lalu lintas di lokasi tersebut semrawut akibat bercampurnya trafik lalu lintas komoditas dengan trafik lalu lintas logistik ekonomi, serta lalu lintas kegiatan kemasyarakatan. Ke depan, pemisahan kedua jalur tersebut akan terasa dampaknya secara langsung kepada masyarakat.
“Dalam pembangunannya, kami akan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup, termasuk keberadaan hutan,” katanya.
Sementara itu, hingga akhir 2021 lalu PP Presisi berhasil mencatatkan kontrak baru sebanyak Rp 5,6 triliun sepanjang tahun 2021. Angka itu melesat 100% dari periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp 2,8 triliun.
Kinerja tersebut tercapai dari usaha penambahan kontrak baru secara berkesinambungan yang mana di pengujung tahun 2021 masih dapat membukukan perolehan kontrak baru sebesar Rp 280 miliar, berupa pembangunan pertambangan serta proyek pekerjaan sipil.
Direktur Utama PP Presisi Rully Noviandar mengatakan, selama 2021 PT PP Presisi Tbk mengalami peralihan kontrak yang diperoleh dari pekerjaan sipil ke layanan pertambangan. Kini, layanan pertambangan telah mendominasi komposisi kontrak baru 2021 sebesar 53% sedangkan pekerjaan sipil menjadi sebesar 41%.
Sedangkan, berdasarkan komposisi kepemilikan proyek, perolehan dari proyek eksternal atau non-Grup PTPP berkontribusi sebesar 87%, sedangkan proyek internal (PTPP Group) sebesar 13%.
"Dengan pencapaian tersebut, perseroan optimis dapat meningkatkan perolehan kontrak baru, khususnya dari lini bisnis layanan pertambangan sebagai sumber recurring income (pendapatan berulang), yang dapat mendukung pertumbuhan berkelanjutan perseroan di masa mendatang," kata Rully.
PT PP Presisi Tbk menargetkan pertumbuhan perolehan kontrak baru 2022 hingga 10% yang didukung layanan pertambangan, khususnya nikel yang masih banyak menjanjikan perolehan kontrak baru, baik berupa infrastruktur tambang & smelter hingga pertambangan nikel.
Selain itu, pertumbuhan perolehan kontrak baru 2022 juga didukung oleh perolehan kontrak pekerjaan sipil pendukung proyek-proyek pekerjaan sipil dari proyek-proyek strategis nasional.