BUMN Masih Cari Solusi Soal Polemik Impor KRL Bekas Jepang

Kementerian BUMN masih mencari solusi terbaik mengenai opsi impor gerbong kereta rel listrik atau KRL bekas dari Jepang yang tidak mendapat rekomendasi pemerintah.

Staf Khusus III Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, pihaknya masih mempertimbangkan dari semua aspek dan masukan dari stakeholder terkait.

“Kita cari solusi lah. Yang terbaik itu adalah kalau semua penumpang kereta bisa aman kemudian juga keretanya nyaman,” kata Arya Sinulingga di Jakarta, Kamis (6/4).

Arya juga berharap adanya solusi dari polemik larangan impor gerbong KRL bekas ini. Pasalnya, jumlah penumpang PT Kereta Commuter Indonesia terus meningkat. 

"Kita cari solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan penumpang kereta yang memang bakal naik. Kan kebutuhan penumpang naik juga karena penambahan jalur, kan sekarang jalur ini sampai ke Rangkasbitung juga. Penambahan sebelumnya mungkin belum,” kata Arya.

Hingga saat ini, memang belum ada keputusan final mengenai opsi mengimpor KRL dari luar negeri. Arya menjelaskan, Kementerian BUMN juga menyiapkan opsi memperbaiki gerbong KRL eksisting tanpa harus mengimpor. 

“Apakah nanti berdayakan yang sudah ada, apakah nanti yang sudah ada diperbaiki dan sebagainya, tapi tetap menjaga aspek keselamatan. Karena transportasi yang utama itu adalah faktor keselamatan,” kata Arya.

Sebagai informasi, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tidak merekomendasikan opsi impor KRL atau kereta rel listrik bekas sebagaimana permintaan PT KCI.  Keputusan sementara itu mengacu pada hasil review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 

“Saat ini tidak direkomendasikan untuk melakukan impor ini,” kata Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (6/4).