Gelombang pembenahan tengah bergulir di tubuh perusahaan logistik dan properti PT Pos Indonesia (Persero). Di tengah laporan keuangan yang dibayangi dugaan fraud, PT Pos Indonesia kini menggulirkan agenda pembenahan besar, mulai dari merger, restrukturisasi bisnis, hingga pergantian kepemimpinan.
Transformasi itu menjadi taruhan untuk memulihkan kinerja sekaligus mengembalikan posisi PT Pos sebagai salah satu pemain utama di industri logistik nasional. Langkah pemerintah membentuk holding BUMN logistik melalui merger itu seiring dengan mundurnya Direktur Utama PT Pos Indonesia baru-baru ini.
Direktur Utama PT Pos Indonesia Daud Joseph mengundurkan diri dari jabatannya padahal baru menjabat tiga bulan. Alasannya pun bersifat pribadi.
“Alasan rekomendasi diri, murni dari keinginan dan pertimbangan pribadi yang bersangkutan,” kata Sekretaris Perusahaan PT Pos Indonesia Iwan Gunawan dalam keterangan resmi, Kamis (2/7).
Setelah Joseph mundur, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia langsung menyiapkan kepemimpinan baru usai Daud Joseph mengundurkan diri. Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara, Rohan Hafas, menjelaskan selama sekitar tiga bulan terakhir, Direktur Utama tersebut ditugaskan memimpin proses pembenahan PT Pos Indonesia.
“Kami menghormati keputusan tersebut dan akan segera menyiapkan kepemimpinan baru untuk melanjutkan agenda restrukturisasi tersebut,” ucap Rohan dalam keterangannya, Jumat (3/7).
Pengunduran diri Joseph terjadi di tengah temuan Danantara adanya indikasi sejumlah penyimpangan, termasuk dugaan rekayasa laporan keuangan di PT Pos Indonesia. Rohan mengatakan hasil asesmen menunjukkan PT Pos Indonesia membutuhkan perombakan yang bersifat menyeluruh dan mendasar.
Hal itu melalui uji tuntas (due diligence) secara menyeluruh, mencakup aspek keuangan, operasional, tata kelola, hingga struktur organisasi perusahaan. Menurutnya, kompleksitas persoalan yang dihadapi perusahaan dan agenda restrukturisasi ke depan memerlukan sosok dengan keahlian yang lebih spesifik untuk memimpin tahapan transformasi selanjutnya.
Rohan mengatakan lembaga investasi khusus milik negara itu tengah melakukan pembenahan menyeluruh di PT Pos Indonesia. Danantara menemukan berbagai persoalan keuangan dan tata kelola yang telah menumpuk selama bertahun-tahun.
Selain itu, Danantara juga menerima laporan dan menemukan indikasi sejumlah penyimpangan, termasuk dugaan rekayasa laporan keuangan. Temuan tersebut saat ini sedang ditindaklanjuti melalui proses audit dan investigasi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Prioritas kami adalah memastikan PT Pos Indonesia kembali menjadi perusahaan yang sehat, profesional, akuntabel, dan berintegritas, sehingga mampu menjalankan mandatnya secara optimal bagi masyarakat,” ucap Rohan.
Ekosistem BUMN Logistik
Pengamat BUMN dari NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, menilai pengunduran diri Direktur Utama PT Pos Indonesia menjadi keputusan yang kurang tepat apabila didasari alasan perusahaan akan semakin besar setelah ditetapkan sebagai holding logistik BUMN.
Menurutnya, membesarnya skala perusahaan seharusnya menjadi tantangan bagi seorang profesional untuk membangun entitas bisnis yang lebih sehat dan berdaya saing, bukan justru menjadi alasan untuk mundur dari jabatan.
Herry menyoroti PT Pos Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang. Selain mendapat mandat sebagai BUMN logistik, perusahaan juga telah memiliki captive market yang dapat menjadi modal untuk meningkatkan kinerja bisnis. Namun, potensi tersebut sangat bergantung pada kemampuan manajemen dalam mengelola dan mengembangkan perusahaan.
Ia menjelaskan, salah satu peluang terbesar berasal dari bisnis business-to-business (B2B) di dalam ekosistem BUMN. Dengan bergabungnya entitas logistik dari PT Pupuk Indonesia dan PT Pertamina ke dalam holding, PT Pos Indonesia berpotensi menangani distribusi logistik antarpulau, mulai dari pupuk hingga bahan bakar minyak (BBM).
Di sisi lain, PT Pos Indonesia juga memiliki pasar ritel yang relatif kuat melalui berbagai program pemerintah, seperti penyaluran bantuan sosial kepada rumah tangga.
“Dalam konteks itu, tantangannya adalah membuat kinerja operasional logistik yang dijalankan bisa lebih efisien. Dengan begitu, kinerja perusahaan akan lebih baik," ucapnya ketika dihubungi Katadata.co.id, Jumat (3/7).
Herry juga melihat PT Pos Indonesia hingga kini masih mampu membukukan laba, sehingga memiliki ruang untuk memanfaatkan keuntungan tersebut sebagai sumber pendanaan pengembangan usaha.
Selain itu, jika membutuhkan tambahan modal, perusahaan dapat mengandalkan berbagai skema pendanaan korporasi, baik melalui penggunaan laba ditahan maupun pendanaan eksternal seperti pinjaman atau penerbitan surat utang. Menurut Herry, langkah tersebut lebih tepat dibanding kembali membebani pemegang saham dengan suntikan modal baru.
Ia mengatakan captive market juga menjadi nilai tambah bagi PT Pos Indonesia dan bisa menekan biaya bunga.
“Relasi PT Pos dengan BUMN lain adalah business to business, bukan gratisan atau kewajiban sosial. Karena itu, ada potensi marjin yang relatif pasti. Lain halnya kalau PT Pos tidak beroperasi, tidak efisien,” ucap Herry.
7 BUMN Logistik Resmi Merger
Sektor logistik nasional memasuki babak baru setelah tujuh perusahaan pelagt merah resmi merger. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan Shareholders Agreement (SHA) dan Akta Penggabungan di Pos Bloc, Jakarta, pada Selasa (30/6).
Tujuh perusahaan yang bergabung dalam konsolidasi tersebut di antaranya Pelindo Sinergi Lokaseva Multiterminal Indonesia, Pelindo Sinergi Lokaseva Prima Indonesia Logistik, Pos Logistics, Pelni Logistics, PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), PT Varia Usaha Dharma Segara (VUDS), dan Krakatau Integrated Logistics.
Senior Director Corporate Strategy Danantara Asset Management (DAM), Aurelius Altius Rosimin, menyebut merger ini menjadi tonggak penting dalam implementasi Konsolidasi BUMN Logistik Nasional yang diinisiasi DAM.
Menurutnya, konsolidasi tersebut merupakan bagian dari strategi transformasi portofolio untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 sekaligus program Asta Cita Pemerintah.
?Penggabungan ini bertujuan untuk memangkas fragmentasi entitas, mengoptimalkan skala usaha, serta mengeliminasi tumpang tindih layanan yang selama ini mengganjal efisiensi logistik pelat merah.
Tak hanya itu Aurelius mengatakan, penggabungan tujuh BUMN logistik tersebut bertujuan membangun ekosistem logistik yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Melalui konsolidasi ini, kekuatan masing-masing entitas diharapkan dapat disinergikan untuk memperbesar skala bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengurangi tumpang tindih fungsi maupun biaya.
Langkah strategis tersebut juga diharapkan mampu memperkuat daya saing industri logistik nasional. Selain itu, konsolidasi ini menjadi salah satu upaya untuk menekan biaya logistik Indonesia yang hingga kini masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara di kawasan ASEAN.
Arah PT Pos Indonesia
Sejalan dengan pembentukan holding logistik, PT Pos Indonesia (Persero) diproyeksikan menjadi salah satu jangkar utama dalam ekosistem baru tersebut. Dengan jaringan layanan yang menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia, perusahaan pelat merah ini disiapkan untuk memimpin transformasi ekosistem logistik nasional.
Sebelum mengundurkan diri dari jabatannya, Direktur Utama PT Pos Indonesia Daud Joseph menyatakan perseroan memiliki modal infrastruktur yang kuat untuk mengintegrasikan layanan logistik multimoda sekaligus mendorong digitalisasi sektor logistik nasional.
Saat ini, PT Pos Indonesia memiliki 5.597 titik layanan yang tersebar di seluruh Indonesia, armada sebanyak 8.032 unit, hingga jaringan distribusi yang menjangkau lebih dari 220 negara. Infrastruktur tersebut dinilai menjadi salah satu kekuatan utama perusahaan dalam menopang konsolidasi BUMN logistik.
“Perusahaan ini melayani lebih dari 2,2 juta pelanggan dan memproses lebih dari 300 ribu paket per hari," kata pria yang akrab disapa Jos tersebut.
Jos juga memastikan proses integrasi akan dijalankan dengan mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta manajemen risiko yang ketat. Tahapan transisi dilakukan secara bertahap sehingga tidak akan mengganggu operasional maupun layanan kepada pelanggan.
Ia menegaskan, perusahaan menjaga keberlangsungan layanan menjadi komitmen utama selama proses transformasi berlangsung. Pelanggan dipastikan tetap dapat mengakses seluruh layanan PT Pos Indonesia tanpa terdampak oleh proses penggabungan usaha.
Selain itu ia pun mengaku konsolidasi BUMN logistik di bawah koordinasi Danantara diharapkan menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi dunia usaha melalui layanan logistik end-to-end yang lebih efisien dan kompetitif. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menjadikan Indonesia sebagai national logistics champion untuk memperkuat daya saing rantai pasok domestik di tingkat global.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
