Danantara Bakal Investasi di Proyek Etanol Pemerintah, Seperti Apa Skemanya?

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara menyatakan ikut menyiapkan investasi di proyek etanol, sejalan dengan upaya pemerintah mendorong ketahanan energi nasional. Investasi tersebut mencakup pengembangan perkebunan tebu sebagai bahan baku hingga pembangunan pabrik etanol.

Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dony Oskaria mengatakan, investasi di etanol menjadi salah satu langkah Danantara untuk mendukung proyek swasembada energi nasional. Kendati demikian, dia tidak memerincikan nilai investasi maupun lokasi proyek yang akan dikembangkan.

Adapun pemerintah menargetkan penggunaan bahan bakar dengan campuran etanol secara bertahap, dimulai dari E20 (bensin dengan campuran 20% etanol) guna mencapai swasembada energi dan menekan impor

"Ke depan kita harapkan sama dengan bensin. Beberapa negara sudah ada E50. Kita juga dalam rangka untuk menjadikan negara kita swasembada energi, mulai memikirkan E20 dulu," kata Dony saat ditemui seusai acara Executive Breakfast Meeting Dua Tahun Danantara di Jakarta, Jumat (2/10).

Demi mendukung program tersebut, Danantara akan berinvestasi dalam pengembangan ekosistem etanol, mulai dari penanaman tebu hingga pembangunan fasilitas produksi etanol.

Dony mengungkapkan, tebu menjadi salah satu bahan baku utama yang akan dikembangkan untuk produksi etanol. Karena itu, pemerintah juga akan mendorong peningkatan penanaman tebu untuk memastikan ketersediaan bahan baku. "Termasuk membangun pabrik etanol, menanam, kemudian membangun pabrik etanol juga," ujarnya.

Dikatakannya, hal itu sejalan dengan perintah pemerintah agar proyek-proyek investasi harus selesai dalam tiga tahun. 

Rencana investasi Danantara tersebut sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan penggunaan etanol dalam bahan bakar. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menuturkan, pembangunan pabrik etanol akan melibatkan badan usaha milik negara (BUMN) dan sektor swasta.

Dia memperkirakan pembiayaan pembangunan pabrik etanol dapat berasal dari BUMN sekitar 30% dan swasta 70%. Namun, porsi BUMN masih dapat meningkat bergantung pada kapasitas pembiayaan perusahaan negara. "Anggarannya mungkin 30% dari BUMN, 70% dari swasta," ujar Amran.

Menurut dia, porsi pembiayaan BUMN dapat mencapai 30%, 40%, bahkan 50% apabila kemampuan pendanaan mencukupi. Setelah kapasitas BUMN dimaksimalkan, pemerintah akan mendorong keterlibatan swasta. "Pokoknya berapa kemampuan BUMN, sesudah itu swasta. Dan swasta pasti antre," tuturnya.

Amran mengatakan, kepastian lahan menjadi salah satu faktor penting untuk menarik investasi swasta. Pemerintah akan mengawal penentuan lahan hingga aspek legalitasnya.

Pemerintah akan mengembangkan penggunaan etanol secara bertahap, dari E5 dan E10 menuju E20 pada 2029. Penggunaan campuran etanol kemudian ditargetkan meningkat hingga E40 pada 2030-2031.

Selain program etanol, pemerintah juga menjalankan program biodiesel B50 untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Amran memperkirakan kombinasi pengembangan etanol dan implementasi B50 berpotensi menghemat devisa hingga US$30 miliar atau sekitar Rp500 triliun per tahun jika berjalan penuh.

"Kalau seluruhnya bisa selesai, E50 dengan B50 itu US$ 30 miliar. Artinya kurang lebih Rp500 triliun per tahun kita hemat devisa kita," ucapnya.