danantara

PT Pertamina merespons pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah diketok Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad belum mau berbicara banyak ihwal isi dari RUU BUMN yang telah disahkan pada rapat paripurna DPR Selasa (4/2). Salah satu poin berkaitan dengan pembentukan Danantara

Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa (4/2) mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN yang menjadi dasar pendirian Badan Pengelola Investasi Danantara

Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang berlangsung Selasa (4/2) mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna pengambilan keputusan tingkat II atas Rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN

Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengatur pendirian dua holding yaitu holding investasi dan holding operasional.

Sejumlah saham beraset jumbo milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berguguran pada perdagangan sesi pertama, Senin (3/2). Situasi ini turut berpengaruh terhadap laju IHSG yang rontok 2,27%

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merampungkan pembahasan draf RUU tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN pada Sabtu (1/2) yang salah satunya membahas tentang Danantara.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merampungkan pembahasan draf RUU tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN pada Sabtu (1/2) yang salah satunya membahas tentang Danantara.

DPR bakal menggelar paripurna untuk pengambilan keputusan tingkat II Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang mengatur soal Danantara.

Terdapat 11 poin utama dalam pembahasan RUU BUMN, termasuk terkait Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Pembentukan Danantara akan diatur dalam Revisi Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negar

Poin-poin perubahan dalam RUU BUMN yang disampaikan oleh Komisi VI DPR, di antaranya soal pembentukan Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) beserta tata kelolanya

RUU BUMN ini menjadi landasan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara.