Menkeu: Anggaran Annual Meeting IMF di Bawah 4 Tuan Rumah Sebelumnya

Arief Kamaludin|KATADATA
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
4/10/2017, 20.50 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan tidak ada pemborosan anggaran untuk penyelenggaran acara tahunan International Monetary Fund (IMF) - World Bank Annual Meeting 2018. Anggaran yang dialokasikan pemerintah lebih rendah dibandingkan empat negara yang sebelumnya menjadi tuan rumah pertemuan tersebut.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 810,17 miliar untuk pertemuan IMF-World Bank. Anggaran tersebut dialokasikan di dua institusi yaitu Kementerian Keuangan Rp 672,59 miliar dan Bank Indonesia (BI) Rp 137 miliar. "Dibanding negara lain yang menjadi tuan rumah (host) sebelumnya anggaran ini lebih rendah," kata dia saat Rapat Kerja dengan Komisi XI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/10).

(Baca juga: Anggaran Acara IMF-World Bank Rp 810 M, Sri Mulyani Dikritik DPR)

Ia pun membandingkan dengan Singapura yang menjadi tuan rumah pertemuan tersebut pada 2006. Pemerintahnya menggelontorkan anggaran hingga Rp 994,4 miliar.

Kemudian Turki yang menjadi tuan rumah pertemuan pada 2009 mengeluarkan anggaran hingga Rp 1,252 triliun. Itu pun hanya untuk biaya pembangunan (construction cost) lokasi pertemuan saja. Apabila dihitung dengan biaya lainnya, ia yakin anggarannya jauh lebih besar.

Sementara itu, Jepang yang menjadi tuan rumah pertemuan pada pada 2012 menggelontorkan anggaran hingga Rp 1,1 triliun. "Tokyo menggunakan hotel yang sudah ada (terbangun). Menurut saya ini wajar karena biaya hidup di sana tinggi," tutur Sri Mulyani.

Adapun Peru yang menjadi tuan rumah pada 2015 menggelontorkan anggaran hingga Rp 2,29 triliun. Sama seperti Turki, biaya itu pun hanya untuk construction cost.

Ia pun menjelaskan anggaran yang disiapkan pemerintah Indonesia sebesar Rp 810 miliar akan dialokasikan paling besar untuk meeting requirement seperti penetapan vendor. Ia memastikan, vendor yang dipilih merupakan domestik sehingga akan ada penyerapan tenaga kerja. Kemudian, alokasi terbesar kedua untuk informasi teknologi. Sisanya untuk komunikasi, pemasaran, dan media.

Sebelumnya, mayoritas anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menganggap anggaran penyelenggaraan acara tahunan IMF-World Bank Annual Meeting 2018 ini sebagai pemborosan. Anggota Komisi XI dari fraksi PDIP Andreas Eddy Susetyo menilai, anggaran itu ketinggian. Menurut dia, anggaran yang besar ini tidak sesuai dengan arahan pemerintah yang menginginkan belanja produktif.

"Saya mengartikan bahwa anggaran ini tidak sesuai dengan program strategis dari Kemenkeu. Ini yang paling besar justru untuk IMF, lainnya kecil. Padahal tantangan Kemenkeu sangat besar, contohnya penerimaan perpajakan  yang tidak tercapai," kata dia beberapa waktu lalu.