Strategi Prabowo Jaga Defisit APBN 3%: Efisiensi Belanja dan Digitalisasi

Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintahannya dapat menjaga defisit APBN tetap terkendali pada batas 3% dari produk domestik bruto (PDB). Ia menilai langkah penghematan belanja serta penutupan celah kebocoran anggaran menjadi kunci utama untuk mencapai target tersebut.

Prabowo melihat kondisi fiskal Indonesia berpotensi semakin kuat dalam dua hingga tiga tahun mendatang. Ia bahkan menargetkan kondisi ideal ketika APBN dapat berada pada posisi anggaran berimbang atau balanced budget.

“Saya percaya dua tiga tahun kita akan sangat kuat, tapi tetap kita harus hemat konsumsi. Dengan demikian akan selalu menjaga defisit kita tidak bertambah. Bahkan, cita-cita kita adalah kalau bisa tidak punya defisit,” kata Prabowo saat memberikan arahan Sidang Kabinet di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat (13/3).

Menurut kepala negara, salah satu tantangan utama yang masih dihadapi pemerintah adalah besarnya kebocoran anggaran. Persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan ketidakefisienan belanja, praktik under-invoicing, under-counting, hingga manipulasi administratif dalam pengelolaan anggaran negara.

Guna menekan potensi kebocoran tersebut, pemerintah tengah mendorong integrasi sistem teknologi pemerintahan atau GovTech. Melalui program itu, berbagai sistem digital di kementerian dan lembaga akan disinkronkan dalam satu jaringan terpadu guna memperkuat pengawasan serta meningkatkan efisiensi pengeluaran negara.

Prabowo memproyeksikan penerapan GovTech dapat mengurangi kebocoran hingga sekitar 40% dari total pos belanja negara. “Sinkronisasi semua kementerian dan lembaga menjadi satu jaringan GovTech. Ini diperkirakan bisa kurangi kebocoran sampai dengan 40% dari pengeluaran kita,” ujarnya.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menilai langkah untuk melebarkan batas defisit APBN di atas 3% dari PDB masih belum perlu saat ini. Pemerintah memilih untuk memantau kondisi secara seksama sebelum mengambil keputusan terkait kebijakan fiskal tersebut.

“Kami koordinasi dengan Kementerian Keuangan, saya kira fiskal juga masih sangat prudent untuk kita menaikkan defisit anggaran. Saya kira perlu kita pertimbangkan dengan hati-hati,” kata Luhut dalam forum yang sama.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya menyampaikan proposal peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk merelaksasi aturan defisit dalam APBN, sehingga bisa di atas 3%.

Ia menyampaikan hal itu kepada Presiden Prabowo dalam sidang kabinet yang sama di Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini. "Mengenai waktunya, tentu ini keputusan politik Pak Presiden," kata Airlangga.

Usulan perppu tersebut menjadi langkah antisipatif dalam menghadapi potensi tekanan terhadap APBN. Pada forum itu, Airlangga menyampaikan tiga simulasi skenario ekonomi yang dipengaruhi oleh lonjakan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah akibat situasi geopolitik saat ini.

Hasil simulasi ketiganya menunjukkan batas defisit APBN sebesar 3% berpotensi sulit dipertahankan. "Dengan berbagai skenario ini, defisit 3% itu sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan, Pak Presiden," ujar Airlangga.