KATADATA ? Pemerintah menganggarkan dana sebesar US$ 400 juta atau sekitar Rp 5 triliun untuk membangun Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara. Pemerintah menargetkan proyek tersebut selesai pada 2018.
Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan, pemerintah menggendeng Port of Rotterdam Authority untuk mengerjakan proyek tersebut. Adapun mintranya dari dalam negeri adalah PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I.
Proyek pembangunan pelabuhan tersebut dilakukan secara terintegrasi yang mengaitkan dengan kawasan industri Sei Mangke, Pelabuhan Belawan, rel kereta api, serta pembangkit listrik Asahan.
Selain itu, pemerintah juga sudah merancang pembangunan jalan tol ke Pelabuhan Kuala Tanjung. Dengan begitu, pengangkutan kelapa sawit yang diolah di kawasan industri Sei Mangke bisa dikirim melalui pelabuhan ini. ?Diharapkan 2018 awal sudah selesai dan Siap beroperasi,? kata Indroyono di Jakarta, Rabu (21/1).
Pemerintah juga akan meningkatkan kapasitas Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta; Tanjung Perak, Surabaya; pelabuhan Makassar; dan Sorong. Keempat pelabuhan ini dinilai sudah siap untuk diintegrasikan. Pelindo juga akan bekerja sama dengan pihak asing, untuk membangun keempat pelabuhan ini.
Pemerintah juga sudah merencanakan pembangunan di Sorong sebagai kawasan industri, dengan infrastruktur yang terintegrasi. Dirinya pun mengaku sudah mengundang investor untuk menengok sektor perikanan, pariwisata, perkebunan, juga politeknik di salah satu kota di Papua Barat ini.
Pembangunan di timur Indonesia ini, lanjutnya, sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Semua data yang dihimpun, akan disampaikan kepada calon investor. Begitu pula insentif akan diberikan. Pemerintah, saat ini tengah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) mengenai tarif pelabuhan.
Dengan begitu, dia optimistis mampu menekan biaya logistik. Apalagi, mayoritas transportasi laut melewati keempat pelabuhan ini. Menurut dia, komponen logistik yang menempati 24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dapat berkurang menjadi 19 persen.
?Itu semua, agar Indonesia bisa bersaing,? tutur dia.