KATADATA ? Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengusulkan agar setoran dividen perusahaan negara dapat dikurangi. Dalam RAPBN 2015, setoran dividen dipatok sebesar Rp 41 triliun.
Dia mencontohkan, jika setoran dividen dikurangi Rp 10 triliun, kemudian bisa diputar oleh BUMN. ?Dananya bisa mencapai Rp 30 triliun. Beda kalau disetorkan untuk APBN, tetap saja dananya hanya berkutat Rp 10 triliun itu,? kata Dahlan dalam acara ?Refleksi 3 Tahun MP3EI? di Jakarta, Rabu (3/9).
Semestinya, menurut dia, BUMN diberi kesempatan untuk mengelola laba usahanya untuk mengembangkan perusahaan. Misalnya di sektor perbankan, dengan dana Rp 10 triliun dapat dipakai untuk memberikan memberikan kredit.
Namun yang terjadi justru kebalikannya. Dalam setiap pembahasan APBN, setoran dividen BUMN malah semakin besar. ?Kalau ditaruh akal sehat (dikurangi setoran), akan lebih banyak proyek yang bisa dikerjakan,? tuturnya.
Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2015, setoran dividen ditargetkan sebesar Rp 41 triliun. Jumlah tersebut naik dari APBN-P 2014 Rp 40 triliun.
Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk Budi Gunadi Sadikin mengatakan, perbankan tidak bisa mendanai infratruktur karena tidak memiliki modal yang cukup. Rasio kredit terhadap dana simpanan atau Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan sudah mencapai 90 persen.
?Terus dalam pembahasan APBN dikatakan kalau dividen harus dinaikkan. Jadi bagaimana ini,? ujarnya.
Menurut Budi, konsolidasi perbankan memang menjadi jalan keluar untuk menciptakan perbankan nasional yang memiliki modal besar. Tetapi setiap dimunculkan wacana itu selalu muncul protes dari masyarakat.
?Akhirnya nggak jadi (konsolidasi). Yang awalnya jadi isu ekonomi justru jadi isu politik,? tuturnya.
