RI-Korsel Sepakat Mulai Tinggalkan Dolar AS pada Semester I 2023
Indonesia akan bekerja sama dengan Korea Selatan untuk mulai meninggalkan ketergantungan terhadap dolar AS di bawah skema local currency transaction (LCT). Penandatangan kerja sama kedua negara dijadwalkan pada paruh pertama tahun ini.
"Dengan Cina sedang proses perpanjangan, dengan Korea Selatan sedang tahap akhir. InsyaAllah, pada semester satu akan kami tanda tangani," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (16/3).
Selain Korea Selatan, BI juga intensif berdiskusi dengan bank sentral India untuk langkah serupa. Adapun kerja sama transaksi menggunakan mata uang lokal sudah dilakukan dengan empat negara lainnya, Thailand, Malaysia, Jepang dan Cina.
Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengatakan, kerja sama LCT dengan Korsel dan India akan lebih dulu diterapkan untuk memfasilitasi pembayaran lintas negara atau cross border payment. Kerja sama transaksi mata uang lokal saat ini dilakukan untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi serta pasar keuangan.
"Ini adalah bagian dari upaya kita untuk stabilisasi rupiah," kata Dody dalam acara yang sama dengan Perry.
Doddy menyebut, transaksi mata uang lokal paling besar dilakukan dengan Cina dan Jepang. Ini sejalan dengan nilai perdagangan kedua negara itu yang relatif besar. Penggunaan mata uang lokal dengan Cina dan Jepang masing-masing sudah mendekati US$ 2 miliar pada tahun lalu.
Indonesia pertama kali memberlakukan skema kerja sama ini dengan Thailand dan Malaysia sejak 2018, kemudian dengan Jepang mulai 2020 dan Cina pada 2021. Dody menyebut pemanfaatannya terus naik. Sekitar 4% dari total transaksi perdagangan dengan Malaysia pada tahun lalu sudah menggunakan mata uang lokal, sedangkan dengan Thailand porsinya hampir 3%.
Bank Indonesia juga saat ini memperluas cakupan kerja sama dengan Thailand, Malaysia dan Jepang meliputi aktivitas remitansi hinga transfer pendapatan. Penguatan LCT dengan Thailand dilakukan akhir tahun 2020, sementara dengan Malaysia dan Jepang disepakati awal bulan lalu.
BI bersama pemerintah dan sejumlah lembaga juga telah bekerja sama membentuk gugus tugas untuk mempercepat pengembangan LCT pada pertengahan tahun lalu. Gugus tugas tersebut nantinya akan melakukan sosialisasi ke pelaku usaha soal kerja sama LCT tersebut, melakukan reformasi regulasi hingga mendorong terobosan dalam bentuk perumusan insentif dan fasilitas untuk mempercepat implementasi LCT.