Pengguna QRIS di Aceh Tembus 455 Ribu, Didorong Digitalisasi
Bank Indonesia Provinsi Aceh mencatat jumlah pengguna Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di provinsi paling barat Indonesia itu mencapai 455.371 pengguna atau tumbuh sebanyak 174 ribu pengguna baru hingga September 2023
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh Rony Widijarto mengatakan, pihaknya terus mendorong pengguna QRIS di Aceh meningkat. Hal ini diungkapkan oleh Roni saat di Banda Aceh pada Selasa (28/11).
"Kita selalu mengingatkan kepada UMKM saat ini bisa membudayakan digitalisasi, karena memudahkan [transaksi],” terang Rony dikutip dari Antara, Rabu (29/11).
Menurut Roni, peningkatan pengguna QRIS tersebut hampir mendekati target Bank Indonesia Aceh mencapai 226 ribu hingga akhir tahun 2023.
Selain mencatat total 455.371 pengguna hingga September 2023, Bank Indonesia juga membukukan sebanyak 5,6 juta transaksi QRIS di Aceh periode Januari-September 2023 atau 112% dari target tahun ini sebesar 5 juta transaksi.
“Artinya sudah melampaui target kita di tahun ini, bahkan dibandingkan bahkan 2022 itu sudah berkali-kali lipat, karena tahun sebelumnya hanya 2,3 juta transaksi,” ujarnya.
Oleh karena itu, Rony mengatakan pihaknya terus melakukan upaya akselerasi digitalisasi di seluruh daerah, karena QRIS menjadi alat untuk memudahkan pelaku ekonomi dalam melakukan transaksi dalam perbankan.
“Ini menjadi penting untuk terus menambah jumlah user (pengguna) dan juga marchant (pedagang), karena QRIS ini didesain untuk salah satunya inklusi sektor khususnya mikro kecil,” ujarnya.
Pihaknya juga selalu mengingatkan bahwa digitalisasi memudahkan transaksi. Apalagi, Aceh merupakan salah satu daerah destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan, sehingga akan memudahkan saat transaksi ketika membeli suvenir, oleh-oleh dan lainnya.
“Ke depan kita ada PON 2024, kita melihat bagaimana konsumen agar mudah transaksi, kalau tidak, enggak jadi belanja. Ini kita terus dorong bagaimana mereka memahami digitalisasi, karena kemudahan pembayaran itu akan memperbesar pelanggan-pelanggannya,” ujarnya.
Selain akselerasi di sektor UMKM, Bank Indonesia juga mendorong penerapan digitalisasi pemerintah daerah (Pemda). Pada semester I 2023 tercatat dari total 24 pemda di Aceh, telah terdapat sebanyak 14 Pemda yang telah masuk dalam kategori digital, meningkat di bandingkan dengan semester II 2022 sebanyak sembilan Pemda.
Sementara 10 Pemda lainnya berada pada tahap maju. Karena itu, Bank Indonesia Aceh turut secara proaktif melakukan koordinasi bersama dengan pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten terkait dengan Tim Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
“Daerah-daerah yang melakukan digitalisasi, cukup signifikan dalam penerimaan pendapatan asli daerahnya, seperti penerimaan pajak dan retribusi daerah, sehingga kita perlu mendorong percepatan digitalisasi nontunai, baik e-money maupun QRIS,” ujarnya.