Menteri Ekonomi Prabowo Dinilai Daur Ulang Jokowi, Perlu Ada Gebrakan Baru
Presiden Prabowo Subianto merealisasikan pembentukan kabinet gemuknya. Usai dilantik kemarin (20/10), Prabowo kini sudah melantik 48 menteri Kabinet Merah Putih. Angka itu lebih banyak dibandingkan era Joko Widodo yang berjumlah 34 menteri.
Menteri-menteri ekonomi yang banyak diisi oleh sosok lama di pemerintahan sebelumnya dinilai harus bekerja keras untuk memberikan gebrakan baru. “Jika kaitannya untuk mendorong ekonomi kita dan mengatasi masalah-masalah ekonomi tentu saja berarti para menteri di dalam kabinet Merah Putih ini harus bekerja lebih keras,” kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal kepada Katadata.co.id, Senin (21/10).
Ia menyoroti menteri di kabinet baru juga banyak memiliki latar belakang dari partai politik. Latar ini bisa jadi tidak memiliki kapasitas yang cukup. "Memang mereka harus bekerja keras untuk membuktikan bahwa mereka capable mengatasi permasalahan ekonomi dan mencapai target Pak Prabowo yang ambisius,” ujar Faisal.
Terlebih, Prabowo saat ini juga memiliki target untuk mencapai pertumbuhan ekonomi mencapai 8%. Selain itu, presiden kedelapan Republik Indonesia ini juga ingin mendorong pemerataan ekonomi hingga membentuk lumbung pangan.
Menteri Lama Harus Siapkan Terobosan
Faisal menambahkan menteri-menteri era Jokowi yang kembali menjabat juga harus menyiapkan terobosan. Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan pertumbuhan ekonomi yang stagnan pada level 5%, pengangguran dan pemutusan hubungan kerja atau PHK yang meningkat, hingga masalah daya beli di kalangan kelas menengah yang saat ini turun.
“Bagi menteri-menteri yang lama tentu saja dengan cara-cara yang lama tidak cukup, harus ada terobosan yang lebih bagus, kinerjanya harus lebih bagus karena kita ketahui banyak masalah yang belum selesai,” kata Faisal.
Pemerintahan yang baru perlu membentuk koordinasi antarkementerian di kabinet yang lebih lancar dan solid. Apalagi, Prabowo juga melakukan pemecahan beberapa kementerian sehingga perlu ada nomenklatur baru.
Faisal berpendapat, Kabinet Merah Putih harus kerja lebih cepat dan mampu berkolaborasi. “Ini jadi tantangan karena dalam banyak hal, ekonomi baru bisa diselesaikan dengan lintas kementerian bukan satu satu saja,” ujar Faisal.
Prabowo Harus Rapikan Struktur Kementerian
Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios) juga menyoroti kabinet gemuk Prabowo. Dengan komposisi kabinet saat ini, Direktur Kebijakan Fiskal Celios, Media Wahyudi Askar mengatakan, Prabowo memiliki pekerjaan rumah atau PR yang semakin banyak.
“Jadi PR Pak Prabowo ke depan adalah pekerjaan teknokratik. Berbicara soal visi Indonesia Emas 2045, Indonesia bisa berdiri di atas kaki sendiri memang mudah diucapkan,” kata Media.
Untuk mewujudkan visi itu, Prabwoo perlu menyelesaikan dan merapikan struktur kementerian pada kabinetnya. Begitu juga dengan tugas masing-masing kementerian tersebut seperti apa.
“Ini pekerjaan sulit dan bahkan butuh waktu lama. Pak Prabowo hanya punya waktu lima tahun. Ini harus jadi priortas pertama di awal pemerintahan ini,” ujar Media.
Prioritas pemerintahan Prabowo ke depan adalah merapikan nomenklatur kementerian dalam tiga bulan pertama. Selain itu, pemerintah juga perlu menyetukan data penerima bantuan sosial dan mengatasi pengangguran. “Harapannya ini bisa mengatasi deflasi akibat penurunan permintaan,” kata Media.