Prabowo Serahkan Daftar Belanja Pusat Daerah, Minta Pejabat Cegah Anggaran Bocor
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendistribusikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 3.621,3 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 919,9 triliun dialokasikan untuk transfer ke daerah guna mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan pelayanan yang inklusif.
Hal tersebut ditandai dengan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan daftar alokasi transfer ke daerah (TKD) tahun anggaran 2025. Penyerahan secara simbolis itu dilaksanakan di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (10/12).
Seremoni tersebut turut dihadiri oleh seluruh menteri Kabinet Merah Putih. Sementara pimpinan tinggi instansi/lembaga pemerintah dan pimpinan pemerintah daerah (pemda) mengikuti acara melalui sambungan telekomonikasi daring.
Prabowo mengatakan APBN 2025 merupakan komitmen pemerintah untuk melanjutkan pembangunan nasional. Ia berharap anggaran tersebut bisa menjadi amunisi ketahanan ekonomi nasional di tengah situasi ketidakpastian global.
Menurut Prabowo, situasi krisis dunia dapat mengakibatkan ketidakpastian ekonomi yang bahkan dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara besar.
“Kita memasuki tahap yang penting dalam pemerintahan kita, yaitu acara penyerahan Dipa dan daftar alokasi transfer ke daerah tahun 2025,” kata Prabowo saat menyampaikan sambutan pembuka.
Dia pun meminta para pejabat meningkatkan efisiensi dan penghematan di segala bidang sebagai bentuk kewaspadaan dalam menghadapi tantangan global. “Sekali lagi saya tekankan, hemat. Kita harus mengurangi kebocoran dari anggaran,” ujar Prabowo.
Prabowo juga mengistruksikan para pemerintah daerah (Pemda) untuk mengurangi biaya seminar atau rapat kerja di hotel. Ia meminta kepala daerah efisien dalam penggunaan anggaran untuk menghindari pemborosan.
“Kita harus menjamin setiap rupiah uang rakyat sampai ke rakyat yang memerlukan,” kata Prabowo.
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Srimul) mengatakan besaran APBN 2025 naik 8,9% dibandingkan APBN tahun sebelumnya. Dari total APBN yang tersedia, belanja pemerintah pusat mendapat jatah alokasi terbesar mencapai Rp 2.701,4 triliun.
“Ini ditujukan untuk mendorong program prioritas pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi serta perumahan,” kata Srimul dalam forum serupa.
Beberapa program unggulan pemerintah tahun 2025, antara lain program makan bergizi gratis, pemeriksaaan kesehatan gratis, renovasi sekolah dan penciptaan lumbung pangan nasional hingga pelosok desa.
“Arahan bapak presiden mengenai prioritas dan fokus program pemerintah akan terus menjadi pegangan bagi alokasi dan re-alokasi anggaran kementerian dan lembaga, serta transfer ke daerah untuk tahun 2025,” ujarnya.