Gubernur BI Perry Warjiyo Mundur, Bagaimana Nasib Stabilitas Keuangan RI?

Bank Indonesia mengumumkan pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia pada Senin (27/7). Pengunduran diri Perry dinilai menjadi pukulan bagi sektor moneter domestik di tangah kondisi geopolitik yang masih tak pasti.

Perry mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (25/7). Destry Damayanti yang menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI ditunjuk sebagai pengganti sementara atau Plt Gubernur BI.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menilai, ada tekanan politik yang membuat Perry memutuskan mundur meski masa jabatannya baru akan berakhir pada Mei 2028. Ia menilai pengunduran diri Perry sebagai pukulan bagi sektor moneter di dalam negeri. 

"Sepertinya ada tekanan politik sehingga Perry mundur dan ini sudah terasa sejak rupiah melemah di akhir tahun 2025," ujar Bhima saat dihubungi, Senin (27/7). 

Ia menilai pelemahan rupiah adalah akumulasi dari kesalahan di sisi fiskal berupa pelebaran defisit APBN, serta perencanaan proyek MBG dan Kopdes yang dinilai bermasalah. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran investor. Selain itu, penerimaan pajak yang melemah, dan utang pemerintah yang agresif ikut menambah profil risiko Indonesia.

Tata kelola fiskal yang buruk, menurut dia, juga terefleksi dari outlook rating utang yang negatif dari Moodys dan Fitch.

"Tapi yang disalahkan adalah Bank Indonesia dianggap gagal melakukan stabilitas kurs dan menjaga kepercayaan investor. Intervensi otoritas fiskal ke moneter juga sudah berlebihan, bukan lagi sinergi," kata dia. 

Apa Efek ke Rupiah?

Kabar pengunduran diri Perry turut berdampak ke kurs rupiah pagi ini, tetapi efeknya relatif terbatas. Kurs rupiah melemah 0,19% ke level 17.992 per dolar AS hingga pukul 10.30 WIB.  

Ekonom Bank Tabungan Negara (BTN) Myrdal Gunarto menilai, kondisi moneter Indonesia sejauh ini masih memiliki ruang yang kuat untuk menghadapi dinamika global. Pengalaman panjang Destry di bidang moneter dan sektor keuangan menjadi modal penting dalam memimpin BI selama masa transisi.

 "Kondisi amunisi moneter masih ample. Dengan latar belakang Ibu Destry yang sudah lama menjabat sebagai Deputi Senior Gubernur BI, beliau sangat mumpuni dalam persoalan moneter," kata Myrdal.

Ia menilai rekam jejak Destry yang mencakup pengalaman di industri perbankan, pasar keuangan, hingga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membuatnya memiliki kompetensi yang lengkap dalam mengelola kebijakan moneter, sektor keuangan, dan pasar. 

Karena itu, Myrdal meyakini stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD/IDR) maupun kondisi moneter nasional akan tetap terjaga di bawah kepemimpinan Destry.

Menurutnya, potensi arus keluar modal (capital outflow) terbesar memang berasal dari pasar saham. Namun, daya tarik instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan obligasi pemerintah yang masih menawarkan imbal hasil kompetitif diperkirakan tetap mampu menarik arus masuk modal asing.

"Yield SRBI dan government bond kita masih sangat menarik, sehingga inflow masih akan datang ke Indonesia," ujarnya.

Ia juga optimistis koordinasi antara BI dan pemerintah melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan tetap berjalan solid. Di tengah harga komoditas strategis yang relatif stabil, inflasi hingga akhir tahun diperkirakan tetap terkendali di bawah 3,1%. 

Senada, Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai dampak pengunduran diri Perry terhadap nilai tukar rupiah dalam jangka pendek akan relatif terbatas. Menurut dia, pergerakan rupiah tetap lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti arah kebijakan suku bunga bank sentral utama dunia, kondisi geopolitik, dan arus modal global. 

"Di sisi domestik, perhatian pasar juga lebih banyak tertuju pada fundamental ekonomi dan arah kebijakan pemerintah dibandingkan semata-mata pada pergantian pucuk pimpinan Bank Indonesia," ujar Yusuf.

 Yusuf menilai penunjukan Destry sebagai pelaksana tugas gubernur justru memberikan kepastian bagi pelaku pasar. Sebagai Deputi Gubernur Senior BI, Destry telah lama terlibat dalam perumusan kebijakan moneter, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta memahami dinamika pasar keuangan.

Selain itu, rekam jejaknya sebagai ekonom membuat pasar cenderung memandang transisi kepemimpinan ini sebagai kelanjutan kebijakan, bukan perubahan arah yang drastis. 

"Bagi investor asing, yang menjadi perhatian utama bukan semata siapa yang memimpin Bank Indonesia, melainkan bagaimana bank sentral menjalankan mandatnya dalam menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan inflasi, dan memastikan stabilitas sistem keuangan," katanya.

Nasib Independensi BI 

Menurut Yusuf, koordinasi antara BI dan pemerintah juga akan menjadi faktor penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Sinergi kebijakan moneter dan fiskal diperlukan untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk dalam menjaga stabilitas rupiah dan cadangan devisa.

Namun, ia menilai momentum pergantian kepemimpinan BI akan menjadi ujian bagi bank sentral. Selama proses transisi berjalan mulus serta independensi, kredibilitas, dan konsistensi kebijakan moneter tetap terjaga, dampaknya terhadap pasar keuangan maupun nilai tukar rupiah diperkirakan hanya bersifat sementara.

Bhima juga menekankan, melemahnya independensi Bank Indonesia menjadi hal yang patut diantisipasi setelah pengunduran diri Perry. Ia menekankan hal ini berdampak pada kepercayaan investor. 

Menurut Bhima, kondisi independensi BI sudah memburuk dengan disahkannya revisi UU P2SK dan UU PFII. Salah satunya, karena terdapat klausul imunitas Patriot Bond dalam undang-undang tersebut tersebut yang ikut melemahkan kewenangan BI dalam mengatur lalu lintas devisa sekaligus pengawasan transaksi lintas negara.

"Mengembalikan kepercayaan investor tentu tidak mudah, apalagi jika arah kebijakan moneter berada dibawah kendali eksekutif," kata dia.