Implementasi Gerakan Pengendalian Pangan dan Inflasi Sejahtera (GPIPS) untuk wilayah Bali, NTB, dan NTT atau Balinusra tak hanya fokus kepada penguatan produktivitas. GPIPS juga memerluas kerja sama antardaerah serta penguatan distribusi.
Asisten Gubernur Bank Indonesia Rudy B. Hutabarat menjelaskan, pembaruan GPIPS Balinusra tersebut merespons realitas bahwa setiap wilayah memiliki tantangan berbeda. Oleh karena itu, implementasi GPIPS pun disesuaikan dengan karakteristik daerah.
“Di Balinusra tantangannya cukup unik. Kawasan ini merupakan destinasi pariwisata nasional sehingga ketika jumlah wisatawan meningkat, kebutuhan pangan juga mengikuti,” katanya saat ditemui Katadata, di Subak Jatiluwih, Tabanan, Bali, Senin (27/7).
Balinusra sebagai wilayah kepulauan membuat distribusi pangan menjadi lebih menantang. Oleh karena itu, produktivitas dan konektivitas antardaerah harus semakin kuat.
Lebih rinci, ada empat aspek pembaruan di dalam implementasi GPIPS Balinusra. Pertama, penguatan produktivitas melalui Good Agricultural Practices (GAP) untuk padi di Bali dan pengembangan bawang putih di NTB, termasuk fasilitasi sertifikasi benih unggul Gamagora.
Kedua, perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk komoditas strategis seperti beras, cabai rawit, sapi, dan bawang putih. Tujuannya agar daerah surplus dapat memasok daerah yang membutuhkan dengan lebih cepat dan efisien.
Ketiga, hilirisasi pangan melalui kampanye pemanfaatan produk olahan cabai merah dan bawang putih. Dengan begitu, hasil panen memiliki nilai tambah, tidak mudah terbuang, dan bisa dinikmati sepanjang tahun.
“Terakhir adalah penguatan distribusi melalui kolaborasi Perumda pangan dan offtaker seperti Rumah Tani Nusantara agar komoditas pangan lebih cepat sampai ke masyarakat,” tutur Rudy.
Melalui langkah-langkah tersebut, Bank Indonesia (BI) ingin memastikan meningkatnya aktivitas pariwisata menjadi peluang bagi petani dan pelaku usaha pangan, sekaligus menjaga harga pangan tetap stabil bagi masyarakat.
GPIPS Balinusra kali ini dilaksanakan di Subak Jatiluwih, Tabanan, Bali. Rudy mengatakan, lokasi ini dipilih karena pengendalian inflasi pangan harus dimulai dari tempat pangan itu diproduksi.
Jatiluwih merupakan salah satu lumbung pangan utama di Bali yang hingga kini tetap mampu menjaga produktivitas pertanian melalui sistem subak. Persawahan di sini pun diakui UNESCO sebagai Warisan Dunia.
“Kami ingin menyampaikan pesan bahwa menjaga harga pangan tidak bisa hanya dilakukan ketika barang sudah sampai di pasar. Semuanya berawal dari sawah yang produktif, petani yang sejahtera, dan sistem distribusi yang berjalan lancar,” ucap Rudy.
BI meyakini, jika hulu terjaga kuat maka pasokan pangan juga terjaga. Ketika pasokan terjaga maka harga menjadi lebih stabil dan masyarakat ikut merasakan manfaatnya.
Bank sentral memberi perhatian besar kepada pangan karena sekitar 20 persen pembentuk inflasi berasal dari kelompok volatile food. Meskipun porsinya hanya seperlima tapi dampaknya ke masyarakat jauh lebih terasa dari angkanya. Pasalnya, pangan dibeli setiap hari, bukan sesekali.
“Tugas Bank Indonesia bukan hanya menjaga angka inflasi tetap rendah tetapi juga memperkuat sinergi agar pasokan pangan tetap terjaga,” kata Rudy.
Sinergi tersebut tampak dari keterlibatan sejumlah pihak dalam pelaksanaan GPIPS Balinusra, khususnya Pemerintah Daerah Balinusra, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Dalam Negeri.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menyatakan, perekonomian Indonesia terutama di wilayah Balinusra menunjukkan ketahanan dengan inflasi yang terjaga.
Hal itu tampak dari pertumbuhan ekonomi wilayah Balinusra pada kuartal I 2026 sebesar 7,93 persen. Angka ini merupakan yang tertinggi antarwilayah, didorong sektor pertambangan, industri pengolahan, pertanian, dan aktivitas pariwisata.
“Inflasi wilayah pun terjaga dan mendukung stabilisasi harga, yakni Bali 3,27 persen, Nusa Tenggara Barat 3,55 persen, dan Nusa Tenggara Timur 3,56 persen,” kata Ferry.
Bagian dari upaya pengendalian inflasi di Balinusra, imbuhnya, memang dibutuhkan peningkatan produktivitas, penguatan kerja sama antardaerah, serta peningkatan konektivitas logistik.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menilai, inflasi memiliki dimensi yang luas sehingga tak mudah mengelolanya. Inflasi yang ringan dan terkendali dapat mendorong konsumsi, menstimulasi produksi, serta membuka lapangan kerja.
“Sementara dampak negatifnya bisa berimbas kepada penurunan daya beli, kenaikan biaya produksi, dan lain-lain,” tuturnya.
Oleh karena itu, demi menghindari dampak negatif inflasi, Kemendagri mendorong penguatan ketahanan pangan melalui kerja sama antardaerah, memperkuat distribusi pasokan, pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi dari hulu ke hilir, serta data harga pangan real-time.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menyampaikan, Jatiluwih sebagai lokasi GPIPS Balinusra merupakan tempat yang tepat. Area persawahan seluas 19.500 hektare ini memiliki kontur subak.
“Area ini merupakan sentra padi di Provinsi Bali dan khususnya di Kabupaten Tabanan. Dan kami berusaha menjaga ini dengan sebaik-baiknya di tengah godaan alih fungsi lahan seiring semakin ramai kunjungan ke sini,” ujar Dewa.
GPIPS sendiri merupakan penyempurnaan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Aksi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi TPIP-TPID dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Pada 2026, GPIPS menekankan penajaman pada tujuh program unggulan dan 10 subprogram. Seluruhnya selaras dengan prioritas pemerintah, khususnya bidang ketahanan pangan serta penguatan produksi, distribusi, dan stabilisasi harga.
Pelaksanaan GPIPS dijadwalkan berlangsung secara bertahap di lima wilayah sepanjang 2026, yaitu Sumatera (Februari), Jawa (Mei), Balinusra (Juli), Kalimantan (Agustus), dan Sulampua (Oktober).
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
